PSI Ingatkan Kader Tidak Buru-buru Mundur

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 Agustus 2023
PSI Ingatkan Kader Tidak Buru-buru Mundur

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie (tengah). (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah bakal calon anggota legislatif (caleg) dan kader mundur dari pencalegan dan keanggotaan PSI akibat sikap politik partai pada Pemilu 2024.

Beberapa yang mundur di antaranya Andi Tasbih, bakal calon anggota DPR RI Dapil NTB II, M. Afthon Lubbi, bakal calon anggota DPR RI Dapil Jateng VIII, Lis Sektiyawanti, bakal calon anggota DPRD Kota Bekasi Dapil.

Baca Juga:

Alasan Gibran Tolak Pakai Jaket PSI di Acara Kopi Darat Nasional

Lalu, Darma Munir, bakal calon anggota DPRD DKI Jakarta Dapil, Tulus Borisman, kader PSI Kota Bekasi; dan beberapa kader lainnya, yang sudah menyatakan tidak sepakat karena PSI dianggap merapat ke Ganjar Pranowo.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menyayangkan keputusan kader yang memilih mundur dari PSI akibat sikap politik partai pada Pemilu 2024.

Padahal kata ia, PSI belum menentukan sikap politik apa pun untuk mendukung salah satu calon presiden (capres), termasuk hingga digelarnya Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) PSI.

"Sangat disayangkan kalau memang alasan mundurnya karena dukungan. PSI belum sampai pada konklusi apa pun," kata Grace.

Ia mengatakan, para kader yang mundur tersebut tidak berkomunikasi terlebih dahulu kepada partai. Menurutnya, langkah untuk mundur terlalu gegabah.

"Tidak ada komunikasi. Kami pun dengarnya dari media. Jadi, kan sayang ya kalau bertindak gegabah bahkan tidak ngecek dulu," ucapnya.

Ia mengatakan, dalam berpolitik sebaiknya tidak terburu-buru sebagaimana pesan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), yakni "ojo kesusu" (jangan terburu-buru).

"Jangan kita cepat-cepat panik, jangan cepat-cepat marah, jangan cepat-cepat ambil keputusan, apalagi jangan cepat-cepat mundur untuk sebuah alasan yang sama sekali tidak bisa dikonfirmasi," kata dia.

Grace menegaskan, dirinya menghormati keputusan mundurnya para kader tersebut.

"Jadi, kalau itu keputusan mereka kita hormati, tetapi sangat disayangkan karena PSI sampai saat ini masih belum membuat konklusi apa pun," imbuhnya. (Knu)

Baca Juga:

PSI Ungkap 4 Rekomendasi 38 DPW Terkait Pilpres 2024

#Pemilu #Pilpres
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Beredar kabar yang menyebut PDIP usung sekjen mereka, Hasto Kristiyanto, maju di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasnya!
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Indonesia
Jokowi Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode di Pilpres 2029
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, membantah isu Gibran maju di Pilpres 2029. Ia tetap mendukung Prabowo-Gibran dua periode.
Soffi Amira - Senin, 02 Februari 2026
Jokowi Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode di Pilpres 2029
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
PAN mengusulkan agar ambang batas pilpres dan parlemen dihapus dalam revisi UU Pemilu.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan menduetkan Gibran-Kaesang di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan, tidak wacana pemilihan Presiden lewat MPR. Pilpres akan tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Bagikan