PSI Heran Presiden PKS Ahmad Syaikhu Tolak Ibu Kota Pindah ke IKN

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 28 November 2023
PSI Heran Presiden PKS Ahmad Syaikhu Tolak Ibu Kota Pindah ke IKN

Arsip foto - Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Negara Nusantara. ANTARA/HO-Kementerian PUPR.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan menanggapi pernyataan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu yang menolak memindahkan Ibu Kota Negara ke IKN Nusantara.

Ia merasa heran dengan pernyataan tersebut dan menyebutnya tidak sesuai dengan aspirasi kadernya yang ada di dalam Panitia Khusus (Pansus) IKN di DKI Jakarta.

Baca Juga

Reaksi TKN Prabowo-Gibran Sebutan Gemoy dan Santuy Dipersoalkan Elite PKS

"Persiapan IKN ini bisa dibilang rampung 80 persen. Selain itu, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta ikutan Pansus IKN yang bertujuan untuk sumbang saran tentang nasib DKI Jakarta setelah tidak lagi jadi ibu kota," tutur August di Jakarta, Selasa (28/11).

"Seolah ini telmi (telat mikir), tidak ada koordinasi atau cuek dengan aspirasi kadernya sendiri," sambungnya.

August juga mengatakan IKN Nusantara merupakan amanat Undang-Undang (UU) yang telah disahkan dan tentunya harus dilaksanakan. Jika tidak, maka harus ada upaya untuk mengubah UU tersebut.

"UU yang dibahas di DPR bukan produk asal, bahkan UU IKN telah disetujui mayoritas fraksi di DPR RI. Jadi, siapa pun pemimpin indonesia nantinya, maka harus melaksanakan amanat UU IKN," ujarnya.

Baca Juga

AMIN Dapat Nomor Urut 1, Presiden PKS: Insya Allah Menang dan Kita Satukan Bangsa

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini menilai jika setiap pergantian presiden harus mengubah UU yang telah dibuat oleh presiden sebelumnya, maka itu merupakan suatu kemunduran.

"IKN Nusantara merupakan program berkelanjutan yang harus kita dukung dan terus dilanjutkan pembangunannya," tegas August.

Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menolak pemindahan ibu kota dari Jakarta.

Syaikhu mengklaim, sikap penolakan tersebut dilandasi dengan mendengar aspirasi akademisi dan mayoritas suara publik.

"Salah satu rekam jejak PKS di parlemen yang paling krusial bagi masa depan bangsa, dan akan menjadi salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada Pemilu 2024 adalah tentang isu pemindahan ibu kota negara, " ucap Syaikhu.

Menurut dia, setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat, para pakar, akademisi, aktivis lingkungan hidup, dan mayoritas suara publik, maka PKS mengambil sikap untuk menolak disahkannya RUU IKN.

"PKS memandang bahwa Jakarta tetap layak sebagai ibu kota negara," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

PKS Ngotot Ibu Kota Negara Tetap di Jakarta jika Anies Baswedan Presiden

#Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #PSI #IKN Nusantara
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PSI Pertanyakan Anggaran Rp 400 Miliar untuk Perayaan 5 Abad Jakarta
Pemerintah DKI sebaiknya mengalokasikan anggarannya untuk program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
PSI Pertanyakan Anggaran Rp 400 Miliar untuk Perayaan 5 Abad Jakarta
Indonesia
Banyak Kader di Kabinet Cabut dari PSI, Kaesang: Kami Menghormati
Pengabdian kepada negara harus ditempatkan di atas kepentingan partai maupun golongan.
Dwi Astarini - Selasa, 10 November 2026
Banyak Kader di Kabinet Cabut dari PSI, Kaesang: Kami Menghormati
Indonesia
Raja Juli Antoni Ikut Jejak Giring Ganesha Mundur dari PSI, Pilih Fokus Jadi Menteri Kehutanan
Kabar mengejutkan! Menyusul Giring Ganesha, Raja Juli Antoni resmi mundur sebagai Sekjen PSI. Simak alasan lengkap sang Menteri Kehutanan di sini.
Angga Yudha Pratama - Senin, 09 November 2026
Raja Juli Antoni Ikut Jejak Giring Ganesha Mundur dari PSI, Pilih Fokus Jadi Menteri Kehutanan
Indonesia
Giring Ganesha Mundur dari PSI, Sebut Ada Hal yang Tak Lagi Sejalan
Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha mengumumkan mundur dari PSI. Ia menyebut ada hal yang tidak lagi sejalan dengan perjuangannya sejak awal.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Giring Ganesha Mundur dari PSI, Sebut Ada Hal yang Tak Lagi Sejalan
Indonesia
Karhutla Mulai Ancam Kawasan IKN, Polri Kerahkan 100 Personel Brimob
Pengerahan pasukan tersebut dilakukan di tengah upaya penanganan karhutla di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Karhutla Mulai Ancam Kawasan IKN, Polri Kerahkan 100 Personel Brimob
Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Bagikan