PSI Heran Presiden PKS Ahmad Syaikhu Tolak Ibu Kota Pindah ke IKN
Andika Pratama - Selasa, 28 November 2023
Arsip foto - Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Negara Nusantara. ANTARA/HO-Kementerian PUPR.
MerahPutih.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan menanggapi pernyataan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu yang menolak memindahkan Ibu Kota Negara ke IKN Nusantara.
Ia merasa heran dengan pernyataan tersebut dan menyebutnya tidak sesuai dengan aspirasi kadernya yang ada di dalam Panitia Khusus (Pansus) IKN di DKI Jakarta.
Baca Juga
Reaksi TKN Prabowo-Gibran Sebutan Gemoy dan Santuy Dipersoalkan Elite PKS
"Persiapan IKN ini bisa dibilang rampung 80 persen. Selain itu, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta ikutan Pansus IKN yang bertujuan untuk sumbang saran tentang nasib DKI Jakarta setelah tidak lagi jadi ibu kota," tutur August di Jakarta, Selasa (28/11).
"Seolah ini telmi (telat mikir), tidak ada koordinasi atau cuek dengan aspirasi kadernya sendiri," sambungnya.
August juga mengatakan IKN Nusantara merupakan amanat Undang-Undang (UU) yang telah disahkan dan tentunya harus dilaksanakan. Jika tidak, maka harus ada upaya untuk mengubah UU tersebut.
"UU yang dibahas di DPR bukan produk asal, bahkan UU IKN telah disetujui mayoritas fraksi di DPR RI. Jadi, siapa pun pemimpin indonesia nantinya, maka harus melaksanakan amanat UU IKN," ujarnya.
Baca Juga
AMIN Dapat Nomor Urut 1, Presiden PKS: Insya Allah Menang dan Kita Satukan Bangsa
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini menilai jika setiap pergantian presiden harus mengubah UU yang telah dibuat oleh presiden sebelumnya, maka itu merupakan suatu kemunduran.
"IKN Nusantara merupakan program berkelanjutan yang harus kita dukung dan terus dilanjutkan pembangunannya," tegas August.
Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menolak pemindahan ibu kota dari Jakarta.
Syaikhu mengklaim, sikap penolakan tersebut dilandasi dengan mendengar aspirasi akademisi dan mayoritas suara publik.
"Salah satu rekam jejak PKS di parlemen yang paling krusial bagi masa depan bangsa, dan akan menjadi salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada Pemilu 2024 adalah tentang isu pemindahan ibu kota negara, " ucap Syaikhu.
Menurut dia, setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat, para pakar, akademisi, aktivis lingkungan hidup, dan mayoritas suara publik, maka PKS mengambil sikap untuk menolak disahkannya RUU IKN.
"PKS memandang bahwa Jakarta tetap layak sebagai ibu kota negara," pungkasnya. (Asp)
Baca Juga
PKS Ngotot Ibu Kota Negara Tetap di Jakarta jika Anies Baswedan Presiden
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
MK Putuskan HGU IKN Jadi 95 Tahun, Komisi II DPR: Harus Diikuti Regulasi yang Jelas
Puluhan Pesepeda Usia 60 Tahun ke Atas Ikut Gowes dari Jakarta ke IKN
