Andika Pratama
MerahPutih.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan menanggapi pernyataan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu yang menolak memindahkan Ibu Kota Negara ke IKN Nusantara.
Ia merasa heran dengan pernyataan tersebut dan menyebutnya tidak sesuai dengan aspirasi kadernya yang ada di dalam Panitia Khusus (Pansus) IKN di DKI Jakarta.
Baca Juga
Reaksi TKN Prabowo-Gibran Sebutan Gemoy dan Santuy Dipersoalkan Elite PKS
"Persiapan IKN ini bisa dibilang rampung 80 persen. Selain itu, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta ikutan Pansus IKN yang bertujuan untuk sumbang saran tentang nasib DKI Jakarta setelah tidak lagi jadi ibu kota," tutur August di Jakarta, Selasa (28/11).
"Seolah ini telmi (telat mikir), tidak ada koordinasi atau cuek dengan aspirasi kadernya sendiri," sambungnya.
August juga mengatakan IKN Nusantara merupakan amanat Undang-Undang (UU) yang telah disahkan dan tentunya harus dilaksanakan. Jika tidak, maka harus ada upaya untuk mengubah UU tersebut.
"UU yang dibahas di DPR bukan produk asal, bahkan UU IKN telah disetujui mayoritas fraksi di DPR RI. Jadi, siapa pun pemimpin indonesia nantinya, maka harus melaksanakan amanat UU IKN," ujarnya.
Baca Juga
AMIN Dapat Nomor Urut 1, Presiden PKS: Insya Allah Menang dan Kita Satukan Bangsa
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini menilai jika setiap pergantian presiden harus mengubah UU yang telah dibuat oleh presiden sebelumnya, maka itu merupakan suatu kemunduran.
"IKN Nusantara merupakan program berkelanjutan yang harus kita dukung dan terus dilanjutkan pembangunannya," tegas August.
Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menolak pemindahan ibu kota dari Jakarta.
Syaikhu mengklaim, sikap penolakan tersebut dilandasi dengan mendengar aspirasi akademisi dan mayoritas suara publik.
"Salah satu rekam jejak PKS di parlemen yang paling krusial bagi masa depan bangsa, dan akan menjadi salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada Pemilu 2024 adalah tentang isu pemindahan ibu kota negara, " ucap Syaikhu.
Menurut dia, setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat, para pakar, akademisi, aktivis lingkungan hidup, dan mayoritas suara publik, maka PKS mengambil sikap untuk menolak disahkannya RUU IKN.
"PKS memandang bahwa Jakarta tetap layak sebagai ibu kota negara," pungkasnya. (Asp)
Baca Juga
PKS Ngotot Ibu Kota Negara Tetap di Jakarta jika Anies Baswedan Presiden
