PSI Desak Telkom Bertanggung Jawab Penuh pada Korban Tewas akibat Kabel Menjuntai di Jakbar

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 04 Agustus 2023
PSI Desak Telkom Bertanggung Jawab Penuh pada Korban Tewas akibat Kabel Menjuntai di Jakbar

anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Eneng Maliyanasari. Foto: Instagram/eneng_maliyanasari

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Seorang pengemudi ojek online (ojol) bernama Vadim meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit.

Pria berusia 38 tahun itu wafat setelah menjadi korban kabel menjuntai di Jalan Brigjen Katamso, Palmerah, Jakarta Barat pada Sabtu (29/7) dini hari WIB.

Baca Juga

Anggota DPRD Minta Pemprov DKI Dampingi Korban Kabel Menjuntai

Atas dasar itu, anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Eneng Maliyanasari mendesak Telkom untuk bertanggung jawab penuh terhadap korban.

"Telkom harus bertanggung jawab penuh kepada korban. Ini kejadian berulang, mestinya Telkom dan perusahaan lain di bidang kabel optik segera berbenah mulai sekarang. Pastikan kabel-kabel yang ada di jalanan tidak lagi memakan korban," ucapnya.

Baca Juga

Pemprov DKI Diminta Turun Tangan Soal Mahasiswa Terjerat Kabel Optik

Perempuan yang akrab disapa Milli mengimbau Telkom untuk segera merealisasikan pemasangan kabel di bawah tanah.

"Instalasi kabel yang tertanam di bawah tanah, selain indah secara estetik, hal ini akan membuat jaringan lebih tahan terhadap resiko kerusakan yang diakibatkan oleh cuaca buruk dan ekstrem. Selain itu tidak berbahaya, tidak ada yang menjuntai atau semrawut lagi," tegasnya.

Anggota Komisi C DPRD DKI ini meminta Pemprov Jakarta berlaku tegas pada perusahaan atau provider kaber optik dan melakukan evaluasi jika kabel milik mereka masih semrawut dan membahayakan warga.

"Pemprov harus tindak tegas dan evaluasi kerja sama dengan Telkom juga perusahaan lainnya, agar kejadian ini tidak berulang," tutupnya. (Asp).

Baca Juga

Pemprov DKI Panggil Provider Kabel Optik Penyebab Kecelakaan di Jaksel

#PSI #Komisi C DPRD DKI #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
PSI Jakarta menyoroti rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengenai pembangunan 19.800 hunian baru.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Bagikan