PSI Desak Heru Budi Perbanyak Park and Ride Gegara Kemacetan DKI Parah

MerahPutih.com - Kemacetan Jakarta semakin parah seiring dicabutnya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Bahkan, kemacetan di ibu kota lebih parah dari sebelum pandemi COVID-19 pada sebelum tahun 2019.

Berdasarkan data dari TomTom Traffic Index, tingkat kemacetan di Jakarta saat ini mencapai 61 persen. Sementara itu, di hari dan jam yang sama pada 2019, tingkat kemacetan hanya 56 persen.

Baca Juga:

Jakarta Makin Macet Parah, PSI Desak Pj Heru Terapkan Lagi WFH

Melihat kondisi ini, Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mendesak Pemprov DKI untuk memperbanyak fasilitas kantong parkir atau park and ride untuk menambah jumlah pengguna transportasi umum.

"Salah satu yang membuat warga Jakarta tidak naik transportasi umum adalah jarak tempuh dari rumah ke halte/stasiun. Konsep park and ride bisa jadi solusi bagus yaitu dengan menyediakan tempat parkir di dekat tempat naik kendaraan umum," kata Ara sapaan akrab Anggara.

Namun, Ara ingatkan, untuk tarif park and ride jangan dipatok dengan harga yang tinggi. Sebab langkah tersebut akan membuat masyarakat tidak mau memarkirkan kendaraannya.

"Tarif flat dari tempat parkir juga membuat masyarakat mau parkir di sana karena harganya murah tetap sama walau berjam-jam parkir," paparnya.

Baca Juga:

Kemacetan di Jakarta Kian Parah

Ara menyebut bahwa sebenarnya Pemprov DKI saat ini telah memiliki 9 lokasi park and ride namun jumlah tersebut masih terlalu sedikit dibanding mobilitas di Jakarta.

"Saat ini baru ada 9 lokasi kantong parkir dengan konsep ini. Jaman Gubernur Anies sebenarnya direncanakan membangun 4 lokasi (Glodok, Kebon Kacang, Roxy, Cempaka Mas) lagi tetapi tidak terealisasi," ungkapnya.

Ia juga menyarankan fasilitas park and ride dibangun vertikal untuk memaksimalkan luasan lahan yang ada serta berkolaborasi dengan pihak swasta.

"Pasti hambatannya adalah keterbatasan lahan, maka saya sarankan dibangunnya vertikal. Bisa juga kerjasama menggunakan bangunan milik swasta," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Heru Budi Sebut Perpindahan Ibu Kota Tidak Berpengaruh Banyak Pada Kemacetan di Jakarta