PSI Curiga Nama Jokowi Diseret ke Formula E karena Kasusnya Tengah Diselidiki KPK

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 25 November 2021
PSI Curiga Nama Jokowi Diseret ke Formula E karena Kasusnya Tengah Diselidiki KPK

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jakarta dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo. (Foto: PSI DKI Jakarta)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Polemik Formula E terus berlanjut meskipun balapan mobil listrik itu dipastikan mengaspal di DKI Jakarta pada Juni 2022.

Terbaru, nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) diseret untuk menentukan lokasi pembangunan sirkuit Formula E.

Baca Juga

Geram, Pras PDIP Bilang yang Bawa-Bawa Nama Jokowi ke Formula E Ngawur

Disebutnya nama Jokowi mendapatkan protes dari anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo. Ia menjelaskan perencanaan dan pembiayaan balap mobil berenergi listrik itu seluruhnya bersumber dari APBD DKI.

"Jadi tak perlu bawa-bawa nama presiden kecuali memang ada perizinan yang menjadi wewenang pemerintah pusat,” kata Anggara di Jakarta, Kamis (25/11).

Anggara justru curiga mengapa nama Presiden Jokowi tiba-tiba dibawa ke ajang Formula E yang diduga bermasalah karena ada pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sejak 2019 Formula E direncanakan Pak Gubernur percaya diri saja memakai uang APBD untuk bayar commitment fee. Sekarang saat ada dugaan pelanggaran tiba-tiba nama presiden harus dibawa. Enggak ada sangkut pautnya," imbuh Anggara.

Anggara menegaskan, pengawalan uang APBD dalam penyelenggaraan Formula E termasuk mengawal pemeriksaan oleh KPK, akan terus dilakukan DPRD.

“Ini tidak akan menghentikan kami untuk menuntut pertanggungjawaban pemakaian uang APBD,” tutup Anggara.

Baca Juga

Penentuan Sirkuit Formula E Diserahkan Pada Jokowi

Sebelumnya, Co-founder Formula E Alberto Longo mengatakan, Presiden Jokowi akan menjadi penentu lokasi sirkuit ajang mobil balap Formula E pada Juni 2022 mendatang.

Ketua Umum Ikatan Mobil Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo menyampaikan nantinya Alberto Longo bakal membuat study soal baik dan buruknya lima alternatif yang sudah ditentukan Pemprov DKI.

"PIK, Sudirman, JIS, JEXPO, Ancol, ini yang akan kami suggest ke Presiden untuk memilih," ujar Bamsoet

Sekarang ini, Pemprov DKI sudah mempunyai lima alternatif lokasi Formula E. Di antaranya kawasan Sudirman, Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Internasional Stadium (JIS), JEXPO Kemayoran dan kawasan Ancol. (Asp)

Baca Juga

Tutup Celah Korupsi, IMI Rangkul KPK Awasi Penyelenggaraan Formula E

#Formula E #PSI #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
PSI Jakarta menyoroti rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengenai pembangunan 19.800 hunian baru.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Bagikan