Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti kereta cepat Bandung-Jakarta, dan beberapa pembangunan jalan tol, tengah dibangun di wilayah Jawa Barat.
DPRD Jawa Barat meminta agar proyek-proyek tersebut memerhatikan ruang terbuka hijau dan lingkungan hidup.
Baca Juga:
Proyek Pengendalian Banjir Bandung Selatan Rp 141 Miliar Telah Rampung
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar, Achmad Ru'yat, mengatakan PSN sangatlah berpengaruh terhadap keberlangsungan ruang terbuka hijau yang semakin sempit.
"Di mana kami menyadari proyek-proyek nasional banyak di Jawa Barat seperti kereta api cepat, kemudian jalan tol yang melintas di wilayah ruang terbuka hijau terutama cagar alam yang harus dilindungi," ujar Achmad Ru’yat, Kamis (20/1).
Achmad Ru'yat berharap, pihaknya bisa mensikronisasi terkait regulasi tata ruang pusat, provinsi dan kabupaten maupun Kota.
Ketua Pansus VI DPRD Jabar, Hasbullah Rahmad berharap, semua proyek strategis nasional yang berada di Jawa Barat harus ada pendekatan lingkungan hidupnya atau KLHS, juga terkait mitigasi bencananya.
Hasbullah menyoroti Keppres no 87 tentang segitiga Rebana di Majalengka dan sekitarnya.
"Kita pengen struktur ruang di kawasan patimban raya itu juga tidak semua untuk kawasan industri kita tetap mempertankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) juga di situ," ungkapnya.
Hasbullah berharap, semua proyek yang dilaksanakan di Jawa Barat harus lolos kajian KLHS terlebih dahulu, termasuk mitigasi bencana karena Jawa Barat sebagai salah satu daerah rawan bencana.
"Perihal wilayah lingkungan hidup, semua proyek strategis nasional yang berada di Jawa Barat itu harus ada pendekatan KLHS nya dan harus ada pendekatan mitigasi bencana," ungkapnya.
Begitu juga dalam pembangunan Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Bandung-Jakarta yang harus memerhatikan mitigasi bencana. Menurutnya, langkah untuk meminimalisasi resiko yang mungkin akan membahayakan sekitar menjadi penting.
"Hal ini terkait dengan kereta api cepat dapat memberikan manfaat kepada masyarakat melalui layanan transportasi, tentunya pada stasiun-stasiun transit di beberapa titik seperti Karawang, Padalarang termasuk di Bandung," ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa barat Achmad Ru'yat memimpin Panitia Khusus (Pansus) VI DPRD Jabar saat melaksanakan rapat kerja bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Selasa (18/1) lalu. (Imanha/Jawa Barat)
Baca Juga:
Jokowi Pastikan Proyek Kereta Cepat Molor Operasi Sampai 2023
