Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku telah mengetahui laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal temuan pembangunan sejumlah sekolah dasar (SD) di Jakarta molor dari target.
"Saya kebetulan membaca berita yang disampaikan oleh KPK ada beberapa SD yang kemudian tidak selesai sesuai dengan waktunya pembangunannya mengalami kemunduran," kata Pramono di Jakarta, Senin (26/5).
Pramono mengatakan telah meminta Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Nahdiana, untuk memberikan perhatian penuh atas deviasi progres pembangunan tersebut.
"Saya sudah bicara dengan Ibu Kepala Dinas Pendidikan yang baru supaya saya memberikan atensi terhadap apa yang menjadi temuan KPK," tuturnya.
Baca juga:
Pramono Akui Trotoar di Jakarta Kurang Ramah Disabilitas, Bakal Lakukan Penataan
Menurut dia, proyek pembangunan SD di Jakarta seharusnya sudah selesai pada April lalu, namun masih tertunda sampai saat ini.
"Karena pasti ada sesuatu harusnya kan bulan April, bulan Mei ini, April kemarin selesai ada yang Desember, ada yang April mudur-mudur kan," imbuhnya.
Tapi intinya, lanjut Pramono, apapun yang menjadi temuan dari KPK termasuk temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan segera ditindaklanjuti.
"Tadi habis kami mendapatkan WTP saya kumpulkan semua tim untuk segera dalam 60 hari, sebelum 60 hari apa yang direkomendasikan oleh BPK, kita akan selesaikan kemudian dengan yang sama apa yang menjadi temuan KPK atau apa penegak hukum lainnya, kami akan tidak lanjutin," tutupnya.
Baca juga:
Sebelumnya, KPK melalui Kepala Satgas II Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II, Dwi Aprilia Linda Astuti, menyampaikan proyek pembangunan enam SD di Jakarta minus 31 persen dari target. Keterlambatan ini tercatat dalam evaluasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) 2024.
Proyek-proyek yang mengalami keterlambatan tersebut di antaranya pembangunan SDN Kampung Bali 01, SDN Pasar Baru 01/03/05, serta TK Negeri Sawah Besar. Hingga saat ini, rata-rata progres fisik baru mencapai 84,90 persen.
Temuan itu menambah catatan merah dalam evaluasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) 2024. KPK mencatat area pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta masih tergolong rawan.
Skor area PBJ hanya mencapai 71, sementara subindikator independensi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) lebih rendah lagi di angka 46. (Asp)
