Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Laju ekonomi Indonesia, pada kuartal II-2020, bisa terkontraksi ke level negatif di -4,3 persen. Namun, pemerintah optimis jika laju ekonomi di kuartal III-2020 masih berpeluang untuk tumbuh positif.
"Peluang memperoleh pertumbuhan yang tidak negatif masih ada, asalkan kita bisa bersama-sama memastikan rasa aman terbentuk, perubahan perilaku terbentuk,” kata Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin.
Pemerintah mengupayakan kontribusi dari belanja fiskal bisa maksimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, kepatuhan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sangat penting, agar kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan aman.
Baca Juga:
Polda Metro Imbau Warga tak Lakukan Takbir Keliling Idul Adha
“Kita mengubah perilaku dengan protokol yang ada. Mudahnya itu, cuci tangan, menjaga jarak dan pakai masker. Jadi itu saja, kalau kita jalankan disiplin, kita ubah perilaku kita dengan hal-hal itu harusnya risiko penularan bisa kita kurangi,” ujar dia.
Ia menegaskan, telah menginstruksikan agar Satgas memprioritaskan aspek kesehatan masyarakat. Jika kesehatan masyarakat ditangani dengan baik, lanjut ia, maka kegiatan ekonomi dapat bergulir kembali seperti sediakala dan produktivitas masyarakat bisa meningkat.
“Arahan Bapak Presiden fokus harus ke kesehatan. Fokus ke kesehatan ini bagaimana membangkitkan rasa aman, adalah dengan meningkatkan disiplin protokol kesehatan yang ada,” ujarnya.
Pemerintah saat ini sedang memfinalisasi RAPBN 2021. Rencananya, pidato nota keuangan RAPBN 2021 akan dibacakan Presiden Joko Widodo pada 14 Agustus 2020. Pemerintah telah mengusulkan defisit anggaran dalam RAPBN 2021 sebesar 5,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), untuk belanja program prioritas dan penanganan dampak COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional.
"Kita masih punya ruang yang cukup banyak untuk bisa memberikan stimulus fiskal mengganjal kelambatan ekonomi karena memang tidak adanya kontak fisik akibat pandemi ini," katanya.
Baca Juga:
Polemik Evi Novida Ginting, DKPP: PTUN Urusi Masalah Hukum, Bukan Etik
