Program Normalisasi Sungai Tak Dihapus, Wagub Minta PSI Jangan Asbun

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta menegaskan jika program normalisasi sungai garapan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok masih ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2017-2022.

Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria menyayangkan, sikap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang memperkeruh keadaan dengan membangun isu penghapusan kebijakan normalisasi sungai di RPJMD Gubernur Anies.

Baca Juga

Pembelaan Pemprov DKI Normalisasi Besutan Ahok Dihapus dari RPJMD Anies

"Jadi tolong dibaca lebih teliti, lebih lengkap, lebih detail, ada di bab IV," ujar Riza di Jakarta Kamis (11/2).

Menurutnya, normalisasi merupakan program yang baik yang dicanangkan oleh pemerintahan sebelumnya yang didukung Pemerintah Pusat. Jadi, tak mungkin Pemda DKI era Anies menghapus program andalan Ahok atasi banjir.

"Pak Anies, kami semua mengakomodir semua masukan dukungan aspirasi masyarakat dan juga melanjutkan program program pemimpin sebelumnya yang kita yakini dan rasakan baik," terangnya.

Dengan begitu, politikus Gerindra menegaskan, kalau program normalisasi tetap ada dan tidak pernah dihilangkan atau dihapuskan dalam RPJMD era Anies.

Ia pun kembali meminta kepada Dewan Parlemen Kebon Sirih bila ingin menyampaikan kritik harus mengecek kembali kebenarannya. Riza mengakui jika mengungkapkan pendapat merupakan hak dan kewenangan masyarakat.

"Diteliti kembali sebelum memberikan keterangan, pernyataan ke publik, jangan sampai menimbulkan polemik di masayarakat," tegas dia.

Riza meminta, dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini jangan sampai menyampaikan informasi salah yang menimbulkan polemik di masyarakat. Menurutnya hal itu tidak perlu terjadi di situasi corona sekarang ini.

"Jadi sekali lagi kami tetap mengadakan normalisasi, dan kami buktikan dengan anggaran yang cukup besar di tahun 2020 terkait dukungan kami sampai ratusan miliar, kurang lebih pembebasan lahan saja sampai Rp781 miliar dan kami mendukung program normalisasi, termasuk juga codetan ciluwunh," tutupnya.

Seperti diketahui, Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, Justin Untayana mengatakan program normalisasi sungai di Jakarta hilang dari draf perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022.

Menurut dia, penanganan banjir menggunakan beberapa program yang disiapkan Gubernur Anies Baswedan seperti pembangunan waduk, naturalisasi.

Justin menyebutkan, pembahasan draf perubahan RPJMD, Anies tidak mencantumkan program normalisasi sebagai salah satu program penanganan banjir Jakarta.

Dengan demikian, kata dia, peningkatan program kapasitas aliran sungai hanya dilakukan menggunakan program naturalisasi.

"Sama sekali tidak ada penjelasan mengapa Pak Anies menghapus normalisasi sungai dari draf perubahan RPJMD," papar Justin. (Asp)

Baca Juga

Wagub DKI Minta Warga tak Bandingkan Program Naturalisasi dan Normalisasi Sungai