Andika Pratama
MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta meminta untuk semua pihak untuk tidak membandingkan program normalisasi milik pemerintah pusat atau naturalisasi yang digagas Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam mengendalikan banjir di ibu kota.
Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, kedua kebijakan itu mempunyai tujuan dan maksud yang baik untuk mengentaskan banjir di Jakarta, yang kerap merugikan warga.
"Jadi melihat situasi dan kondisi mana sungai yang bisa kota lakukan dengan program normalisasi mana naturalisasi. Jadi tidak perlu dibanding-bandingkan," ujar Riza Patria usai menggelar pengesahan Raperda Penanggulangan COVID-19 menjadi Perda di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (19/10).
Baca Juga
Wagub DKI Minta Pemerintah Tambah Waduk untuk Kendalikan Banjir di Jakarta
Politikus Gerindra ini menilai, kedua program tersebut bisa diterapkan pemerintah untuk menangulangi banjir di Jakarta.
"Kita pastikan mana yang masuk program normalisasi mana yang progam naturalisasi," terangnya.
Untuk itu, menurut dia, program yang sudah digagas dalam penanganan banjir tidak diributkan lagi. Ada 13 sungai milik pemerintah pusat yang terbentang di yang dapat di manfaatkan sebagai penampung volume debit air di ibu kota.
Adapun 13 sungai milik pemerintah pusat yang ada di Jakarta itu di antaranya Kali Angke, Kali Baru Barat, Kali Baru Timur, Kali Buaran, Kali Cakung, Kali Ciliwung, Kali Cipinang.
Kemudian Kali Grogol, Kali Jati Kramat, Kali Krukut, Kali Mookervaart, Kali Pesanggrahan, Kali Sekretaris, dan Kali Sunter.
Baca Juga
Pansus: Anies Tak Ada Keinginan Politik Atasi Masalah Banjir
"Masih ada 13 sungai kenapa kita harus ribut. Tugas kita bersama untuk penanggulangan banjir," tutupnya. (Asp)
