Pansus: Anies Tak Ada Keinginan Politik Atasi Masalah Banjir

MerahPutih.com - Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI Jakarta menggelar rapat dengan mengundang tiga ahli terkait penanganan banjir di Jakarta.

DPRD ingin mencari tahu bagaimana solusi mengendalikan banjir di ibu kota yang kerap menghantui warga Jakarta tiap tahun.

Ketiga ahli itu yakni Firdaus Ali sebagai pakar di bidang bioteknologi lingkungan dari UI, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga, dan pengamat perkotaan Yayat Supriyatna.

Baca Juga:

Pansus Banjir DPRD DKI Kembali Bekerja

Berdasarkan hasil diskusi, ketiganya kurang lebih memiliki pendapat yang sama yakni Pemda DkI belum memiliki keinginan politik baik secara program maupun anggaran untuk menuntaskan masalah banjir.

"Intinya rekomendasi dari tiga ekspert itu kurang lebih sama bahwa DKI Jakarta tidak ada keinginan politik baik secara program maupun anggaran untuk menuntaskan masalah banjir," ujar Ketua Pansus Banjir Zita Anjani di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (19/10).

Zita menuturkan, untuk mengatasi banjir di Jakarta, Gubernur Anies Baswedan selaku eksekutif yang menjalankan kegiatan harus memiliki keseriusan menanggulangi banjir.

Ketiga pakar itu juga memberi saran agar Pemprov DKI membuat master plan terintegrasi pengendalian banjir. Sehingga, ada indikator keberhasilan penanganan banjir.

"Master plan yang kita gunakan ini tahun 1973 tapi kita belum ada mau ngomongin masalah-masalah yang integrated gitu. misalnya Pemprov DKI beli pompa, toa, pelebaran lahan, bikin polder segala macam itu apa dampaknya terhadap banjir? Mengurangi atau tidak? Gak ada indikator keberhasilannya," ungkapnya.

Baca Juga:

Pansus Banjir Panggil Pemprov DKI Terkait Penanganan Banjir di Jakarta

Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi PAN ini menyampaikan pihaknya juga akan memberikan rekomendasi kepada Pemda DKI bagaimana secara program maupun anggaran untuk menuntaskan persoalan banjir.

"Sehingga nanti hasil rekomendasi kami bisa dibaca publik dan tidak lagi nanti DPRD yang disalahkan karena DPRD sudah maksimal, sudah mengadakan pansus, mengundang expert, melakukan diskusi panjang, dan memberi rekomendasi, tapi tetap yang menjalankan adalah eksekutif. Jadi kuncinya ada di Pak Gubernur," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Azas Tigor: Pansus Banjir DPRD DKI Nggak Jelas dan Habisi Anggaran