Program Makan Bergizi Gratis Masuk RAPBN, Jokowi Sebut Ikut Memberdayakan UMKM

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan program presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, masuk dalam RAPBN 2025. Salah satu kebijakan jangka pendek yang masuk RAPBN 2025 ialah program makan bergizi gratis yang menjadi janji Prabowo saat Pilpres 2024.

Jokowi mengatakan program itu ditujukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serta menguatkan kesejahteraan dan pemerataan. Makan bergizi gratis dianggap Jokowi diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah.

“Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel," ujar Jokowi dalam sidang paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).

Baca juga:

RAPBN Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2025 Naik 5,2 Persen

Tak hanya itu, Jokowi juga mengatakan program renovasi sekolah masuk dalam RAPBN 2025. Dia mengatakan percepatan renovasi sekolah ditujukan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.

"Program percepatan renovasi sekolah untuk meningkatkan akses, kualitas, dan link and match pendidikan dengan dunia usaha, serta pembangunan sekolah unggulan. Ekosistem pendidikan yang kondusif juga akan dikembangkan," ucap Jokowi.

Dia mengatakan program penguatan lumbung pangan juga masuk dalam RAPBN 2025. Program rumah murah juga masuk RAPBN 2025.

Kemudian, untuk mendorong produktivitas, menjaga pasokan, dan keterjangkauan harga pangan diperlukan penguatan lumbung pangan dan jaringan irigasi.

“Serta, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, diperlukan peningkatan pembiayaan rumah murah untuk rakyat dan peningkatan permodalan bagi UMKM," ujarnya.

Baca juga:

Program Makan Sehat Bergizi Masuk RAPBN 2025, Anggarannya Rp 71 Triliun

Jokowi mengatakan desain RAPBN 2025 perlu dirancang fleksibel dengan menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian. Selain itu, RAPBN juga harus dapat mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan.

"Besar harapan kami pembahasan RAPBN tahun 2025 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia yang maju, adil dan makmur sesuai visi Indonesia Emas 2045," katanya. (Knu)