Program Jalur Sepeda Anies Dapat Suntikan Dana Rp 7,5 Miliar


Arsip Foto - Sejumlah pesepeda melintasi jalur sepeda di Jalan MH. Thamrin, Jakarta, Minggu (19/7/2020). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.
MerahPutih.com - Program jalur sepeda yang sempat digarap eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan batal dihapus.
Sempat heboh sebelumnya, program jalur sepeda tidak dilanjutkan usai Anies lengser. Kini, kebijakan jalur sepeda Anies mendapat dukungan anggaran Rp 7,5 miliar pada APBD DKI tahun 2023.
Namun, angka tersebut mengalami penurunan setelah sebelumnya mendapat anggaran sebesar Rp 38 miliar.
Baca Juga:
Jalur Sepeda di Jakarta Dibuat Parkir, Dishub DKI Tingkatkan Pengawasan
"Rapat terakhir Komisi B merevisi anggaran untuk lajur sepeda. Walaupun turun jauh ya, tapi alhamdulillah diputuskan bahwa lajur sepeda mendapatkan anggaran Rp 7,5 m," kata anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (17/11).
Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta ini menuturkan, nantinya anggaran tersebut untuk tiga kegiatan. Yakni, Rp 2 miliar untuk evaluasi lajur sepeda yang sudah ada, Rp 500 juta untuk sosialisasi yang dibagi untuk masing-masing kota madya Rp 100 juta. Sedangkan Rp 5 miliar lainnya, untuk optimalisasi tindak lanjut dari hasil evaluasi seluruh Jakarta.
"Jadi lajur-lajur yang berbahaya dipindahkan rutenya atau diberi pengaman yang sesuai," ujarnya.
Baca Juga:
Bersepeda, Anies Hadiri 'Terima Kasih Jakarta' di Akhir Masa Jabatan
MTZ mengungkapkan, anggaran Rp 7,5 miliar itu hanya untuk ketiga kegiatan saja. Sedangkan anggaran untuk perluasan atau pengembangan lajur sepeda tahun 2023 tidak masuk dalam anggaran.
"Belum ada anggaran untuk perluasan atau pengembangan lajur sepeda di Jakarta. Padahal sebelumnya di pembahasan awal ada Rp 38 miliar," paparnya.
Diketahui sebelumnya, anggota DPRD dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak meminta agar program jalur sepeda tahun 2023 distop.
"Saya tidak melihat kita perlu evaluasi ulang mengenai lajur sepeda, karena secara kasat mata itu tidak berfungsi, hanya menghambur-hamburkan uang untuk mengeluarkan kajian," kata Gilbert yang juga anggota Komisi B DPRD DKI. (Asp)
Baca Juga:
Kurangi Mobil, 4 Kota ini Prioritaskan Pejalan Kaki dan Sepeda
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
IKJ Dukung Gubernur Pramono Pindahkan Kampus ke Kota Tua demi Jakarta Kota Global

Insentif Pajak Kendaraan Listrik 0 Persen Bikin Pendapatan Jakarta Turun Rp 3 Triliun

Gubernur DKI Jakarta Pramono Bikin KJP Try Out, Bantu Pelajar Percaya Diri Masuk Perguruan Tinggi

Pemangkasan Dana Transfer ke Jakarta Rp 15 Triliun Pengaruhi Pembangunan 5 Tahun Mendatang

Komunitas Fotografer Minta Maaf setelah Pungutan Rp 500 Ribu ke Pengunjung yang Motret Tebet Eco Park Ramai

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal Tertibkan Pihak yang Tarik Biaya Rp 500 Ribu Motret di Tebet Eco Park

Pemprov DKI Ungkap Mafia Kios di Pasar Barito, PSI Sebut Preseden Negatif yang Menunjukkan Kelalaian Pemda

PSI Usul Pelelangan Ikan Masuk Kawasan Tanpa Rokok

Dewan PSI Minta Pramono Perhatikan Nasib Pedagang Taman Puring setelah Kebakaran

PT KAI Bongkar Habis Puluhan Bangunan Liar di Jalur Kampung Bandan-Angke, Bisa Bahayakan Perjalanan Kereta
