Profil Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN yang Mundur Jelang Upacara 17 Agustus Terakhir Jokowi

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 03 Juni 2024
Profil Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN yang Mundur Jelang Upacara 17 Agustus Terakhir Jokowi

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono (kiri) usai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/3). (ANTARA/Indra Arief)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Jelang rencana upacara perayaan 17 Agustus yang pertama kalinya di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengundurkan diri dari jabatannya.

Bambang mundur di tengah berjalannya pembangunan mega proyek pemindahan ibu kota baru itu. Apalagi, upacara perayaan 17 Agustus yang pertama kalinya di IKN nanti menjadi momen upacara HUT RI terakhir Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi pun bergerak cepat menunjuk Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Otorita IKN menggantikan Bambang. Kepala Negara juga telah menerbitkan keputusan presiden (Keppres) pemberhentian Bambang.

"Presiden mengangkat menteri PUPR Pak Basuki sebagai Plt kepala Otorita IKN," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/6).

Baca juga:

Bambang Susantono Mundur sebagai Kepala Otorita IKN, Presiden Terbitkan Keppres

Hingga kini belum ada pernyataan resmi alasan Bambang mundur dari jabatan Kepala Otorita IKN. Pakar transportasi itu dilantik Presiden Jokowi menjadi Bos Otorita IKN pada Maret 2022 silam. Bambang Susantono bukanlah orang baru di dunia birokrat karena sebelumnya pernah duduk di jajaran kabinet pemerintahan.

Pria berkacamata ini, pernah menjabat sebagai wakil menteri perhubungan definitif di Kabinet pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pria kelahiran 4 November 1963 tersebut dikenal sebagai pakar perencanaan infrastruktur dan transportasi.

Bambang adalah lulusan Fakultas Teknik Sipil ITB pada 1987 dan meraih gelar master tata kota di Universitas California Berkeley dan gelar doktor bidang perencanaan infrastruktur dari universitas yang sama pada 2000.

Pria asal Yogyakarta itu mulai masuk dunia birokrat pemerintahan sejak 2007. Bambang dipercaya menjabat Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah hingga 2010. Bahkan, SBY menunjuk Bambang masuk kabinet sebagai Wakil Menteri Perhubungan pada 2009.

Baca juga:

Jokowi Tunjuk Basuki Hadimuljono Jadi Plt Kepala Otorita IKN Nusantara

Sebelumnya, Bambang juga pernah menjabat sebagai Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia pada 2004 hingga pada periode kedua pemerintahan Presiden SBY yang berakhir pada 2014. Dalam periode itu, dia juga pernah ditunjuk menjadi komisaris PT Garuda Indonesia Tbk pada 2012.

Setelah selesai membantu pemerintahan SBY, Bambang bergabung dengan Asian Development Bank pada 2015. Lembaga donor tersebut menunjuk Bambang sebagai wakil presiden untuk urusan pengelolaan pengetahuan dan pembangunan berkelanjutan, hingga akhirnya kembali ke pemerintahan sebagai Kepala Otorita IKN pada 2022 lalu. (*)

#IKN Nusantara
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
Komisi II DPR Nilai Kunjungan Prabowo ke IKN Bawa Pesan Politik Keberlanjutan
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai, kunjungan Presiden RI, Prabowo Subianto, ke Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa pesan politik.
Soffi Amira - Selasa, 13 Januari 2026
Komisi II DPR Nilai Kunjungan Prabowo ke IKN Bawa Pesan Politik Keberlanjutan
Indonesia
Akhir Tahun Ini Kantor Wapres di IKN Rampung
Penyelesaian pembangunan IKN tahap satu menandai kesiapan infrastruktur IKN menyambut fase kedua pembangunan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Akhir Tahun Ini Kantor Wapres di IKN Rampung
Indonesia
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menegaskan putusan MK yang memangkas masa HGU di IKN harus dipatuhi tanpa menimbulkan kepanikan investor.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Indonesia
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf meminta Presiden Prabowo menerbitkan Perppu usai MK membatalkan aturan HGU, HGB, dan HP di IKN hingga 190 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Indonesia
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
Putusan MK ini harus segera diikuti dengan penyusunan regulasi turunan yang jelas dan transparan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 17 November 2025
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
Indonesia
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
Putusan itu mempertegas pentingnya keadilan dalam pengelolaan tanah di kawasan strategis nasional.
Dwi Astarini - Jumat, 14 November 2025
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
Indonesia
MK Putuskan HGU IKN Jadi 95 Tahun, Komisi II DPR: Harus Diikuti Regulasi yang Jelas
Anggota Komisi II DPR RI menyambut baik putusan MK yang memangkas masa HGU di IKN menjadi 95 tahun dan meminta pemerintah segera menyiapkan regulasi turunan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 November 2025
MK Putuskan HGU IKN Jadi 95 Tahun, Komisi II DPR: Harus Diikuti Regulasi yang Jelas
Indonesia
Puluhan Pesepeda Usia 60 Tahun ke Atas Ikut Gowes dari Jakarta ke IKN
Gowes sepeda ini digelar dengan rute Jakarta - Cirebon - Semarang - Tuban - Surabaya - Banjarmasin - Penajam- Balikpapan - IKN sepanjang 1.500 kilometer.
Dwi Astarini - Kamis, 13 November 2025
Puluhan Pesepeda Usia 60 Tahun ke Atas Ikut Gowes dari Jakarta ke IKN
Indonesia
Otorita IKN Gencar Bikin Workshop Cegah HIV/AIDS, Ternyata Ini Tujuannya
Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-14 dalam jumlah orang yang hidup dengan HIV (ODHIV) di seluruh dunia.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Otorita IKN Gencar Bikin Workshop Cegah HIV/AIDS, Ternyata Ini Tujuannya
Indonesia
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
"Salah satu hal yang kerap menjadi persoalan adalah tata kelola komunikasi publik OIKN," kata Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin
Wisnu Cipto - Jumat, 31 Oktober 2025
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
Bagikan