Profil Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN yang Mundur Jelang Upacara 17 Agustus Terakhir Jokowi

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 03 Juni 2024
Profil Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN yang Mundur Jelang Upacara 17 Agustus Terakhir Jokowi

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono (kiri) usai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/3). (ANTARA/Indra Arief)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Jelang rencana upacara perayaan 17 Agustus yang pertama kalinya di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengundurkan diri dari jabatannya.

Bambang mundur di tengah berjalannya pembangunan mega proyek pemindahan ibu kota baru itu. Apalagi, upacara perayaan 17 Agustus yang pertama kalinya di IKN nanti menjadi momen upacara HUT RI terakhir Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi pun bergerak cepat menunjuk Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Otorita IKN menggantikan Bambang. Kepala Negara juga telah menerbitkan keputusan presiden (Keppres) pemberhentian Bambang.

"Presiden mengangkat menteri PUPR Pak Basuki sebagai Plt kepala Otorita IKN," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/6).

Baca juga:

Bambang Susantono Mundur sebagai Kepala Otorita IKN, Presiden Terbitkan Keppres

Hingga kini belum ada pernyataan resmi alasan Bambang mundur dari jabatan Kepala Otorita IKN. Pakar transportasi itu dilantik Presiden Jokowi menjadi Bos Otorita IKN pada Maret 2022 silam. Bambang Susantono bukanlah orang baru di dunia birokrat karena sebelumnya pernah duduk di jajaran kabinet pemerintahan.

Pria berkacamata ini, pernah menjabat sebagai wakil menteri perhubungan definitif di Kabinet pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pria kelahiran 4 November 1963 tersebut dikenal sebagai pakar perencanaan infrastruktur dan transportasi.

Bambang adalah lulusan Fakultas Teknik Sipil ITB pada 1987 dan meraih gelar master tata kota di Universitas California Berkeley dan gelar doktor bidang perencanaan infrastruktur dari universitas yang sama pada 2000.

Pria asal Yogyakarta itu mulai masuk dunia birokrat pemerintahan sejak 2007. Bambang dipercaya menjabat Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah hingga 2010. Bahkan, SBY menunjuk Bambang masuk kabinet sebagai Wakil Menteri Perhubungan pada 2009.

Baca juga:

Jokowi Tunjuk Basuki Hadimuljono Jadi Plt Kepala Otorita IKN Nusantara

Sebelumnya, Bambang juga pernah menjabat sebagai Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia pada 2004 hingga pada periode kedua pemerintahan Presiden SBY yang berakhir pada 2014. Dalam periode itu, dia juga pernah ditunjuk menjadi komisaris PT Garuda Indonesia Tbk pada 2012.

Setelah selesai membantu pemerintahan SBY, Bambang bergabung dengan Asian Development Bank pada 2015. Lembaga donor tersebut menunjuk Bambang sebagai wakil presiden untuk urusan pengelolaan pengetahuan dan pembangunan berkelanjutan, hingga akhirnya kembali ke pemerintahan sebagai Kepala Otorita IKN pada 2022 lalu. (*)

#IKN Nusantara
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
Komisi II DPR Dukung Syarat Prabowo Teken Keppres Pemindahan ke IKN
Prabowo baru bersedia meneken Keppres Pemindahan IKN dengan syarat infrastruktur dan sarana prasarana telah benar-benar siap.
Wisnu Cipto - Rabu, 30 Juli 2025
Komisi II DPR Dukung Syarat Prabowo Teken Keppres Pemindahan ke IKN
Indonesia
IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang
Otorita IKN akan mengalami peningkatan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 25 Juli 2025
IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang
Indonesia
Banggar DPR Janjikan Tiap Tahun IKN Dapat Anggaran, Proyek Tidak Boleh Mangkrak
Pembangunan IKN tetap berlanjut meski anggaran yang dialokasikan untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) fluktuatif tiap tahunnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 Juli 2025
Banggar DPR Janjikan Tiap Tahun IKN Dapat Anggaran, Proyek Tidak Boleh Mangkrak
Indonesia
Ketemu Pimpinan DPR, Kepala OIKN Minta Status Bandara Diubah
Ada permintaan dari Kepala OIKN untuk mengubah status bandara IKN yang tadinya hanya akan dipergunakan VIP menjadi bandara umum.
Dwi Astarini - Kamis, 24 Juli 2025
Ketemu Pimpinan DPR, Kepala OIKN Minta Status Bandara Diubah
Indonesia
TNI AL Bangun 5 Batalyon Infantri Anyar Termasuk di IKN
, lima batalyon baru itu akan ditempatkan di Jakarta, Lampung, Ambon, Ibu Kota Nusantara (IKN) dan wilayah Natuna.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 Juli 2025
TNI AL Bangun 5 Batalyon Infantri Anyar Termasuk di IKN
Indonesia
Apresiasi Usulan NasDem, Komisi II Kaji Wacana Penundaan Sementara Pembangunan IKN
Moratorium sementara pembangunan IKN perlu mempertimbangkan program strategis Presiden Prabowo saat ini.
Wisnu Cipto - Rabu, 23 Juli 2025
Apresiasi Usulan NasDem, Komisi II Kaji Wacana Penundaan Sementara Pembangunan IKN
Indonesia
PAN Bicara Potensi Polemik Gibran Pindah Kantor ke IKN, Minta Prabowo Turun Tangan
Usulan yang dilontarkan Partai NasDem agar Wapres berkantor di IKN tidak mudah direalisasikan.
Wisnu Cipto - Minggu, 20 Juli 2025
PAN Bicara Potensi Polemik Gibran Pindah Kantor ke IKN, Minta Prabowo Turun Tangan
Indonesia
NasDem Usul Wapres Gibran Berkantor di IKN, PDIP Setuju Biar Pisah Sama Prabowo
"Indonesia bukan hanya Jawa, apalagi Jakarta. Konon ibu kota negara sudah pindah ke IKN, maka urgent kalau Gibran berkantor di IKN.”
Wisnu Cipto - Minggu, 20 Juli 2025
NasDem Usul Wapres Gibran Berkantor di IKN, PDIP Setuju Biar Pisah Sama Prabowo
Indonesia
Politikus DPR Dukung Peringatan HUT RI Digelar di Jakarta Dibanding di IKN, Lebih Efisien dan Terjangkau
Selain biaya seremonial acara, negara juga harus mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi untuk para pejabat yang datang ke sana.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 Juli 2025
Politikus DPR Dukung Peringatan HUT RI Digelar di Jakarta Dibanding di IKN, Lebih Efisien dan Terjangkau
Indonesia
Komisi II DPR Dukung HUT ke-80 RI Digelar di Jakarta, Lebih Meriah dan Hemat Anggaran
Jakarta lebih mudah diakses oleh para tamu undangan, termasuk pejabat negara, mantan presiden, dan tokoh masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 Juli 2025
Komisi II DPR Dukung HUT ke-80 RI Digelar di Jakarta, Lebih Meriah dan Hemat Anggaran
Bagikan