Prof Azyumardi Azra Ingatkan Risiko Peleburan LIPI, BPPT, Lapan, dan Batan ke BRIN

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Sabtu, 19 Juni 2021
Prof Azyumardi Azra Ingatkan Risiko Peleburan LIPI, BPPT, Lapan, dan Batan ke BRIN

Gedung LIPI di Jakarta (Foto: MP/Aang Sunadji)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rencana pemerintah melebur lembaga penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap) ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dinilai bentuk kemunduran dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) di Tanah Air. Kinerja BRIN bakal kontraproduktif karena tidak akan bisa maksimal mengembangkan dunia riset di tengah kondisi politik nasional menjelang pertarungan pemilu 2024.

“Saya melihat tidak banyak peluang BRIN bisa berkembang dengan baik dalam waktu yang praktis cuma 1,5 tahun menjelang pemilu (2024). Kerja mungkin (mulai) 2022 dan setelah itu sibuk dengan urusan pemilu,” kata Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra, dalam diskusi publik bertema ‘Model Integrasi BRIN’ di Jakarta, Jumat (18/6).

Baca Juga:

Pakar UGM Sarankan Pemerintah Agar Mulai Kembangkan Sektor Energi Nuklir

Saat ini terdapat empat institusi litbangjirap yang terpisah, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Isu peleburan bertiup kencang setelah Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2021 tentang BRIN, pada 28 April lalu.

Mantan Rektor UIN itu juga mengingatkan pegawai di empat litbangjirap mengantisipasi hal-hal terburuk jika peleburan jadi dieksekusi. Menurut dia, posisi tawar BRIN lemah karena statusnya Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), sehingga bakal sulit mengajukan anggaran dalam rapat kabinet untuk pengembangan Iptek.

Prof Azumardy azra,
Caption

“BRIN harus menjadi lembaga koordinasi dan lembaga sinergi. Cari uang sebanyak-banyaknya, walaupun posisi tawarnya rendah. BRIN bukan pada posisi yang pas untuk berbicara sama tinggi dengan menteri,” tutur profesor yang pernah menerima penghargaan dari dari Ratu Inggris Elizabeth II itu.

Terkait itu, mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo mengakui anggaran pengembangan Iptek, termasuk perhatian terhadap kesejahteraan para peneliti/perekayasa masih rendah. Tanpa membenahi dua hal itu, kata dia, mimpi Presiden Jokowi agar Indonesia menjadi negara maju pada 2045 sulit terwujud.

Indroyono mengajak berkaca pada negara-negara maju yang riset dan inovasinya jadi penopang ekonomi. Di Jepang, China, Korsel, Amerika atau Jerman, ada tiga bagian penting terkait riset dan inovasi. Yakni kebijakan, pelaksana, dan pendanaan.

Kemajuan suatu negara, kata dia, tak bisa dipisahkan dari investasi di bidang riset dan inovasi. "Kalau tidak mau berinvestasi di bidang riset dan inovasi, juga SDM, rasanya berat. Kita akan begini-begini saja. Tumbuh pelan-pelan, untuk konsumsi lagi, bayar utang lagi. Hanya bisa begitu," kata Indroyono.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR Andi Yuliani Paris mengkhawatirkan peleburan nantinya malah mematikan inovasi masing-masing LPNK. Padahal, lanjut dia, hasil inovasi BPPT, Batan, Lapan, dan LIPI sudah banyak dirasakan manfaatnya.

BPPT sudah berhasil membuat drone kombatan, rapid tes antigen, dan mempu memberikan sumbangan penerimaan negara bukan pajak. Begitu pula Lapan sukses membuat alih teknologi untuk mengetahui kondisi cuaca. "Bagi saya, BPPT, LAPAN, LIPI sudah semakin baik. Dan tentu juga dipikirkan bagaimana nasib teman-teman peneliti, perekayasa dan lainnya," tutur Yuliani.

brin
Caption

Apalagi, kata dia, BRIN secara undang-undang tidak punya mandat melebur lembaga riset di bawah kendali mereka, karena bukan lembaga litbangjirap merujuk UU No 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek). "BRIN hanya mengoordinasikan perencanaan dan anggaran. Bukan pelaksana litbangjirap," tegas dia.

Untuk itu, Yuliani menegaskan peleburan litbangjirap ke dalam BRIN bertentangan dengan Pasal 14 dan Pasal 42 UU Sisnas Iptek Tahun 2019. Makanya, Perpres tentang BRIN seharusnya dapat digugurkan melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). "Atau presiden yang mencabut sendiri perpes itu," tutup politikus PAN itu. (*)

Baca Juga:

Negara ASEAN dengan Iptek Tertinggal hingga Maju Menurut LIPI

#Riset Kampus #PNS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pengangkatan PNS Harus Utamakan Buat Guru, Termasuk Pengelola Perpustakaan
Terdapat rencana pengalihan lebih dari 230.000 PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Selain itu sekitar 900.000 PPPK penuh waktu akan mengikuti proses seleksi pada awal tahun 2027
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 31 Agustus 2026
DPR Desak Pengangkatan PNS Harus Utamakan Buat Guru, Termasuk Pengelola Perpustakaan
Indonesia
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp31 Triliun Ubah Status PPPK ke Pegawai Pemerintah Pusat
Pemerintah memastikan kebijakan penambahan alokasi belanja pegawai tetap berada dalam koridor kehati-hatian fiskal yang ketat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 20 Agustus 2026
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp31 Triliun Ubah Status PPPK ke Pegawai Pemerintah Pusat
Indonesia
Kesempatan Guru PPPK Jadi PNS Terbuka Lebar, DPR dan Pemerintah Sepakati Skema UU ASN
Proses pengangkatan guru PPPK menjadi PNS mencakup cakupan luas, meliputi guru sekolah umum, guru madrasah negeri, hingga pendidik Taman Kanak-Kanak
Angga Yudha Pratama - Kamis, 20 Agustus 2026
Kesempatan Guru PPPK Jadi PNS Terbuka Lebar, DPR dan Pemerintah Sepakati Skema UU ASN
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Dikabarkan Mau Hapus Utang Pensiunan PNS
Presiden RI, Prabowo Subianto, dikabarkan mau menghapus utang pensiunan PNS. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Sabtu, 23 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Dikabarkan Mau Hapus Utang Pensiunan PNS
Indonesia
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Kemendikdasmen dan lembaga terkait juga sedang membahas mekanisme seleksi bagi ratusan ribu guru non-ASN tersebut yang sudah masuk sistem Dapodik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Indonesia
DPR Dorong Status Semua Guru Jadi PNS
Ke depan, harus ada satu status guru nasional, yaitu PNS. Tidak ada lagi guru PPPK maupun PPPK Paruh Waktu
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 11 Mei 2026
DPR Dorong Status Semua Guru Jadi PNS
Indonesia
Pemerintah Segera Luncurkan Peta Jalan Riset Indonesia, Fokus ke Kemapuan Teknologi
Kemampuan memproyeksikan teknologi menjadi penting agar riset yang dilakukan saat ini dapat memberikan manfaat pada masa mendatang.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Pemerintah Segera Luncurkan Peta Jalan Riset Indonesia, Fokus ke Kemapuan Teknologi
Indonesia
Program 3 Juta Rumah, Prabowo Libatkan Kampus untuk Riset Perumahan
Presiden RI, Prabowo Subianto, mendorong perguruan tinggi di Indonesia untuk melakukan riset perumahan. Hal itu demi mempercepat program 3 juta rumah.
Soffi Amira - Selasa, 07 April 2026
Program 3 Juta Rumah, Prabowo Libatkan Kampus untuk Riset Perumahan
Indonesia
THR ASN 2026 Mulai Cair, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 55 Triliun
Pemerintah mulai mencairkan THR ASN 2026 sejak 26 Februari. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut total anggaran mencapai Rp55 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
THR ASN 2026 Mulai Cair, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 55 Triliun
Indonesia
Prabowo Senang Dialog Pendidikan Dengan Russell Group Yang Menaungi 24 Universitas Riset Produktif
Selain menyoroti kerja sama pendidikan, Prabowo juga menilai sejumlah pertemuan di bidang ekonomi berlangsung positif.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 21 Januari 2026
Prabowo Senang Dialog Pendidikan Dengan Russell Group Yang Menaungi 24 Universitas Riset Produktif
Bagikan