Luhung Sapto
Jaringan Aktivis Prodemokrasi (Prodem) mendukung upaya pemerintah menasionalisasi saham PT Freeport Indonesia (PT FI). Tapi, Prodem mensyaratkan divestasi saham itu tidak boleh dibeli oleh perusahaan asal Tiongkok.
Kesungguhan pemerintah dengan mengubah sistem Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) terhadap PT FI patut didukung. Semangatnya seperti menasionalisasi Freeport dengan divestasi 51 persen saham.
"Akan tetapi apa benar demikian? Divestasi itu apakah steril dari aktor-aktor 'papa minta saham' Atau bagaimana setelah ini hadir PT FI dengan cita rasa Tiongkok," kata Satyo P, Sekretaris Jenderal Prodem, di Jakarta, Kamis (23/2).
Dia menenggarai kemungkinan modus "debt to equity" atau utang yang dialihkan menjadi saham. Seandainya nanti 51 persen saham itu dibeli oleh BUMN dan BUMN tersebut meminjam uangnya dari Tiongkok maka bila BUMN itu gagal bayar maka sahamnya diambil alih sehingga akhirnya Freeport jadi milik Tiongkok dan bukan milik Indonesia.
"Jika menjadi kenyataan pada suatu hari nanti perusahaan raksasa pertambangan emas tersebut berganti cita rasa maka kita semua paham dengan karakter investor Tiongkok yang akan juga membawa pekerja dari negara asalnya untuk mengisi seluruh level di perusahaan tambang itu," katanya.
Oleh karena itu, Jaringan Prodem meminta rencana pemerintah mengambil alih 51 saham di PT FI tidak lagi ditunggangi oleh kelompok 'papa minta saham' yang ternyata dibaliknya adalah kepentingan Tiongkok yang makin besar pengaruhnya pada perekonomian Indonesia.
Sumber: ANTARA
Berita terkait tentang Freeport dapat dibaca juga: Kementerian BUMN Tunggu Arahan Beli Saham Freeport
