Kementerian BUMN Tunggu Arahan Beli Saham Freeport

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) siap membeli saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Namun, saat ini masih menunggu arahan pemerintah untuk membeli 10,64 persen saham PTFI.

"Sekarang kita bentuk holdingnya dulu karena memang belum ada arahan dari pemerintah arahnya ke mana," ucap Staf Khusus Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin dalam diskusi "Peranan Holding BUMN Pertambangan dalam Mengembangankan Pertambangan Minerba di Indonesia" di Jakarta, Kamis (12/2).

Menurutnya, saat ini pihaknya fokus untuk membentuk holding BUMN pertambangan di mana 9,36 persen saham pemerintah di PTFI akan dialihkan.

Yang jelas, lanjut mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu, Kementerian BUMN akan menampung 9,36 persen saham existing pemerintah di PTFI.

"Kami sudah dapat persetujuan Freeport. Ke depan kita tunggu dari pemerintah karena itu memang wewenangnya Kementerian ESDM," ujarnya.

Budi juga mengaku pemerintah akan melakukan segala upaya untuk membeli 10,64 persen saham PTFI. Menurutnya, pemerintah nantinya bisa saja tidak 100 persen menanggung secara finansial.

"Bisa saja kan 'joint venture' juga dengan mereka atau dengan yang juga bisa. Terbuka banyak opsi. Kalau kemampuan finansial dan operasionalnya bisa," imbuhnya.

Budi juga mengaku, saat ini pihaknya akan terus mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan Modal Negara kepada DPR RI.

Menurut Budi, dibutuhkan satu dua kali sosialisasi PP yang mengatur holding BUMN itu kepada kalangan legislator untuk kemudian disusun Peraturan Pemerintah tentang holding masing-masing.

Dari enam holding BUMN yang direncanakan sejak 2016, dua holding mendapat prioritas untuk segera rampung, yakni holding energi dan pertambangan.

Indonesia Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum akan menjadi induk holding pertambangan yang terdiri dari Aneka Tambang (Persero) Tbk, Bukit Asam (Persero) Tbk, serta Timah (Persero) Tbk.

Berita tentang Freeport dapat dibaca juga: Soal Freeport, Jokowi: Saya Akan Bersikap, Sekarang Biar Menteri Dulu