Presiden Lantik Anggota DKPP 2017-2022

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 12 Juni 2017
Presiden Lantik Anggota DKPP 2017-2022

Presiden Jokowi (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Presiden Joko Widodo melantik tujuh Angota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2017-2022 di Istana Negara Jakarta, Senin (12/6).

Presiden Jokowi melantik Anggota DKPP itu pukul 09.00 WIB, namun kemudian diundur pukul 09.30 WIB.

Sudah tampak hadir di tempat acara pelantikan antara lain sejumlah Menteri Kabinet Kerja, tokoh politik, pimpinan lembaga negara. Mereka antara lain Menko Polhukam Wiranto, Wamenlu AM Fachir, Oesman Sapta, dan Jimly Asshiddiqie.

Sementara itu, Anggota DKPP yang akan dilantik berasal dari usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU RI), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI), pemerintah, dan DPR RI.

Anggota DKPP tersebut yakni Hasyim Asyari, Dewi Pettalolo, Topo Santoso, Yuswandi A Tumenggung, Muhammad, Teguh Prasetyo, dan Alfitra Salam.

Hasyim dan Dewi berasal dari unsur KPU RI dan Bawaslu RI. Sementara itu, usulan dari pemerintah dan DPR RI, yakni Topo Santoso, Yuswandi A Tumenggung, Muhammad, Teguh Prasetyo dan Alfitra Salam.

Adapun Muhammad merupakan mantan Ketua Bawaslu periode 2012-2017. Ia sempat maju sebagai calon Komisioner KPU periode 2017-2022. Namun, gagal di DPR.

Sedangkan, Teguh merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana dan Alfitra Salamm adalah mantan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus peneliti LIPI.

Muhammad, Teguh, dan Alfitra terpilih menjadi Anggota DKPP setelah lolos uji kelayakan dan kepatuhan di DPR RI dan disetujui dalam rapat paripurna pada Jumat 8 Juni 2017.

Sebelumnya Ketua DKPP periode 2012-2017 Jimly Asshiddiqie mengingatkan masa kerja DKPP periode itu akan berakhir pada 12 Juni 2017.

"DKPP terdiri dari tujuh orang, satu ex officio dari Komisi Pemilihan Umum, satu ex officio dari Badan Pengawas Pemilu, dua dari pemerintah dan tiga dari DPR," kata Jimly.

Sumber: ANTARA

#Presiden Jokowi #DKPP #Jimly Asshiddiqie
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
DKPP Ajak Masyarakat dan Jurnalis Bertarung Ide di Festival Etik 2026, Hadiah Puluhan Juta Menanti
Masyarakat dapat mendaftar lomba ini dengan menyertakan karyanya paling lambat tanggal 31 Mei 2026
Angga Yudha Pratama - Senin, 04 Mei 2026
DKPP Ajak Masyarakat dan Jurnalis Bertarung Ide di Festival Etik 2026, Hadiah Puluhan Juta Menanti
Indonesia
Tugas Komisi Percepatan Reformasi Polri Selesai, Puluhan Peraturan Kapolri Perlu Direvisi,
Opsi-opsi terkait pengaturan kelembagaan Polri akan disampaikan terlebih dahulu kepada Presiden sebelum diputuskan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 06 Maret 2026
Tugas Komisi Percepatan Reformasi Polri Selesai, Puluhan Peraturan Kapolri Perlu Direvisi,
Indonesia
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden dan wakil presiden RI ke Istana Kepresidenan, bahas situasi nasional dan geopolitik global.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Indonesia
Ketua Tim Reformasi Polri: Putusan MK soal UU Pers Sejalan dengan Upaya Kurangi Kriminalisasi Wartawan
Jimly Asshiddiqie menilai putusan MK soal UU Pers sejalan dengan upaya mengurangi kriminalisasi wartawan dan menempatkan pidana sebagai ultimum remedium.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Januari 2026
Ketua Tim Reformasi Polri: Putusan MK soal UU Pers Sejalan dengan Upaya Kurangi Kriminalisasi Wartawan
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Mantan Wali Kota Solo ini mendapatkan rumah pensiun hadiah dari negara di bangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Oktober 2025
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Bagikan