Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna, pada Selasa (16/9) lalu, meski banyak kalangan yang memprotes.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyesalkan tetap disahkannya RUU KPK. Laode menilai UU KPK yang baru tidak sesuai dengan janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengklaim ingin memperkuat KPK.
Baca Juga:
Sempat Menolak, Terungkap Alasan Gerinda Berbalik Dukung Revisi UU KPK
"Apa yang kami khawatirkan akhirnya menjadi kenyataan karena betul-betul UU yang ada sekarang itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Presiden dalam konferensi pers yang disampaikan beliau, bersama Menseseg dan KSP," kata Laode di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (19/9).
Berbeda dengan janji Jokowi, menurut Laode, UU baru justru mempreteli kewenangan Komisioner KPK. Bahkan, dalam UU yang baru, Komisioner KPK bukan lagi penyidik dan penuntut umum.
"Beliau (Jokowi) mengatakan bahwa (KPK) akan diperkuat tetapi kenyataannya Komisioner KPK bukan lagi penyidik dan penuntut umum sekarang. Jadi kewenangan komisioner seperti saya, saya tidak bisa lagi memerintahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. (Kewenangan) Ini hilang," ujar Laode.
Revisi UU KPK tersebut menuai banyak polemik sebab dinilai akan melemahkan kinerja KPK. Namun, Presiden Jokowi tetap menyetujui usulan yang diinisiasi DPR tersebut dan membahasnya hingga disahkan pada Selasa lalu.
Terdapat sejumlah poin yang akan melemahkan kinerja KPK di antaranya, pembentukan Dewan Pengawas oleh presiden, kewenangan SP3, penyadapan dan penggeledahan harus seizin Dewan Pengawas, seluruh Pegawai KPK adalah ASN, penyidik KPK hanya berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, atau ASN yang diberi kewenangan penyidikan oleh UU, dan kedudukan KPK sebagai lembaga dalam rumpun eksekutif. (Pon)
Baca Juga:
