Presiden Jokowi Instruksikan Kawal Anggaran Pembangunan

Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk terus mengawal implementasi kebijakan pemerintah, utamanya dalam hal pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel.

"Saya harapkan kepada aparat pengawasan agar penggunaan anggaran ini dikawal, diawasi, dicek, dikontrol betul-betul. Agar nanti ada output yang baik, ada outcome yang baik," kata Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah (Rakornas APIP) Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/5).

Anggaran dana desa misalnya, dana yang dianggarkan pemerintah untuk membangun desa tidaklah sedikit, dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Mulai dari Rp20 triliun pada tahun 2015, Rp47 triliun pada tahun 2016, hingga Rp60 triliun dianggarkan pemerintah pada tahun 2017.

"Saya titip Rp60 triliun itu bukan uang sedikit, bisa menjadikan desa kita baik, tapi juga bisa menjadikan Kepala Desa itu menjadi tersangka, kalau cara-cara pengelolaannya tidak baik," ujarnya.

Lebih lanjut Presiden menambahkan bahwa perubahan dunia sekarang ini terjadi dengan sangat cepat sekali, bahkan dalam hitungan detik. Karenanya, Presiden mengingatkan jajarannya untuk terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.

"Saya ingatkan kepada siapa pun bahwa kita sekarang harus mengubah pola pikir kita, etos kerja kita, disiplin kita kalau kita tidak mau ditinggal oleh negara yang lain," tandasnya.

Oleh karenanya, Presiden mengingatkan agar anggaran tepat sasaran.

“Anggaran kita juga besar, tapi kalau tidak tepat sasaran, dia (anggaran) tidak akan mengubah apa-apa atau anggaran itu hanya basa-basi asal bisa menyajikan SPJ. Sudah beres tidak tahu kita outputnya apa, tidak tahu kita outcomenya apa,” kata Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Desa, Pembangunan DaerahTertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana.

Sumber: Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden