Presiden Jokowi Diminta Habisi Mafia Sembako saat COVID-19

MerahPutih.com - Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Ferry Juliantono menilai pernyataan berupa kecurigaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal kebutuhan pokok jelang puasa ini yang merangkak naik, sebagai bentuk keanehan.

Menurut Ferry, aneh kalau Presiden masih pada tingkat curiga padahal sudah jelas harga yang banyak melambung ini karena ada permainan dari mafia pasar yang mengatur distribusi barang atau produk, yang berkongkalikong dengan jaringan pabrikan swasta.

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: Semua Pasien Positif Corona di Padang Sembuh

Menurutnya, praktik kongkalikong ini terjadi bukan karena permintaan terhadap barang yang melonjak pesat, tetapi lebih diakibatkan adanya potensi suplai (pasokan) yang terganggu disertai terjadinya impor yang tersendat.

"Inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para mafia pasar untuk mencari keuntungan setinggi-tingginya, dengan menetapkan kenaikan mencapai 50% seperti pada harga gula yang biasanya di angka Rp 12.000 sampai dengan Rp 13.000, saat ini bisa mencapai Rp 19.000, dan pemerintah tidak berdaya menghadapi mafia pasar," jelas Ferry dalam keteranganya kepada wartawan, Kamis (23/4).

Ia berujar, kalangan pabrikan gula swasta itu sebenarnya sudah mempunyai jaringan distribusi dari tingkat whole seller, distributor, hingga agen.

Namun, Ferry menyesalkan pemerintah tidak memiliki kendali terhadap jaringan tersebut oleh karena peran pemerintah memang sengaja 'melumpuhkan diri dari sejak hulunya sampai hilir. Sebagai dampaknya lebih serius lagi, pabrik gula justru mati satu persatu atau malah beralih dengan dikuasai pihak swasta

"Sementara itu, pabrik milik pemerintah akibat mesinnya ada yang dibuat di jaman Belanda sehingga tidak efisien dan selalu kalah bersaing," tegas Ferry.

Tak cuma itu, kata Ferry, di sisi hilirnya, keberadaan Bulog pun ikut dilumpuhkan ibarat perusahaan distributor biasa yang tidak lagi memiliki kuasa dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok penting atau sembako.

KUD-KUD juga dimatikan secara perlahan, serta pasar-pasar tradisional nasibnya lebih parah karena dinamikanya terpepet oleh retail moderen yang punya akses langsung ke pabrikan.

"Ya, akhirnya, sempurnalah penguasaan distribusi oleh mafia ini," ungkap politikus Gerindra ini.

Bagi Ferrry, satu-satunya kekuasaan yang kini dimiliki pemerintah saat ini adalah menegakkan fungsi aturan, tetapi hal ini rupanya tidak digunakan karena para pejabat khawatir kehilangan 'gula-gula' dari para mafia.

"Jadi, menurut saya, lebih aneh bila Presiden tidak tahu siapa yang bermain soal distribusi yang mempermainkan perut rakyat ini. Kita saja yang masih awam bisa tahu, kok ada mafia yg ambil rente/untung gila-gilaan," imbuh dia.

"Jangan seperti istilah kura-kura dalam perahu alias pura-pura tidak tahu sehingga ada alasan untuk tidak menindak atau membiarkan sepak terjang para mafia," katanya.

Ferry juga meminta agar menggunakan kekuasaan Presiden secara maksimal guna mengatasi hal ini.

"Presiden harus memerintahkan Menteri Perdagangan untuk menghilangkan termasuk menyikat para mafia pasar hingga merombak aturan supaya para mafia tunduk pada aturan yang dibuat oleh penguasa, bukan sebaliknya penguasa yang ikut aturan main dengan mafia seperti sekarang ini," pungkas Ferry.

Baca Juga

Simalakama COVID-19 Jadi Ujian Berat Presiden Jokowi

Presiden Jokowi diketahui memimpin rapat kabinet terbatas di Jakarta, Selasa (21/4) kemarin. Rapat antara lain membahas kenaikan harga-harga kebutuhan pokok jelang puasa.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut ihwal kenaikan merupakan permainan tidak bertanggung jawab yang sulit diketahui pihak-pihaknya. (Knu)