Presiden Didesak Keluarkan Perppu Antiterorisme

MerahPutih.Com - Teror bom bunuh diri yang yang terjadi di Surabaya Minggu (13/5) pagi seharusnya bisa jadi titik tolak bagi presiden mengeluarkan Perppu Antiterorisme.

Intelektual muda Nahdlatul Ulama Ubaidillah Amin Mochammad menyarankan Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) antiterorisme mengingat pembahasan Rancangan UU Antiterorisme masih mandek di DPR.

"Ini sudah genting. Presiden harus segera menerbitkan Perppu antiterorisme, segala bentuk kejahatan yang berwujud teror harus dihukum tegas," kata Ubaidillah di Jakarta, Minggu (13/5).

Ubaidillah mengatakan dua kejadian kekerasan berturut-turut, yakni aksi kekerasan di Rumah Tahanan Slemba di Kompleks Mako Brimob dan peledakan bom di sejumlah gereja di Surabaya, Jawa Timur, merupakan persoalan serius.

"Jangan sampai muncul persepsi publik bahwa Presiden Jokowi dan Polri seakan-akan lemah dalam menghadapi teroris," kata koordinator Forum Kiai Muda NU itu.

Menurut Ubaidillah sebagaimana dilansir Antara, pemerintah dapat mengambil beberapa substansi dari RUU Anterorisme dan menambah substansi yang terlewati sebagai bahan perppu.

Setidaknya, kata dia, Perppu Antiterorisme itu berisi tentang beberapa substansi mulai upaya-upaya deradikalisasi, pihak-pihak yang terlibat dalam melawan radikalsime teroris, dan bentuk-bentuk penegakan hukumnya.

"Dengan tiga hal mendasar itu, terorisme bisa diatasi dari hulu ke hilir," kata Pengasuh Pondok Pesantren Annuriyah, Jember, Jawa Timur, itu.

Ia berharap legislator di Senayan juga responsif terhadap perkembangan radikalisme dan terorisme dengan tidak mengulur-ulur pembahasan RUU Antiterorisme.

"Jangan sampai karena faktor politis kemudian penyelesaian RUU Terorisme berlarut-larut. DPR harus jernih melihat ancaman nyata para teroris, semua unsur negara harus bersatu melawan aksi radikal dalam bentuk apa pun," katanya.

Selain itu, pemerintah dari unsur BNPT, Kemenag, Kemendibud, Kemenristek Dikti dan lembaga-lembaga negara yang berurusan langsung dengan sumber daya manusia harus lebih gencar melakukan gerakan deradikalisasi.

"Data terbaru virus radikalisme sudah sangat masif menyebar di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi," katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini meminta Polri mengungkap secara tuntas aktor intelektual pelaku pengeboman di beberapa gereja di Surabaya, karena tindakan teror tidak dibenarkan oleh agama manapun.

"Tidak ada tempat bagi terorisme di negeri ini. Teroris telah mencampakkan agama dan kemanusiaan yang dijunjung tinggi di negara ini secara sempurna dan Indonesia tidak akan mentolerir tindakan seperti itu,"tegas Jazuli Juwaini.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: PDIP: Tidak Ada Toleransi bagi Terorisme