Pramono-Rano Angkat 15 Orang Sebagai Stafsus, Pakar Bioteknologi Lingkungan ITB Firdaus Ali Jadi Koordinator

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 18 Maret 2025
Pramono-Rano Angkat 15 Orang Sebagai Stafsus, Pakar Bioteknologi Lingkungan ITB Firdaus Ali Jadi Koordinator

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, usai mengikuti rapat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). (Foto: Pemprov D

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengangkat 15 orang sebagai staf khusus (stafsus). Koordinator stafsus Pramono-Rano akan dijabat oleh pakar bioteknologi lingkungan dari ITB, Firdaus Ali.

"Prof. Firdaus Ali, dia koordinator staff khusus, kemudian ada Yustinus Prastowo, kemudian ada Nirwono Joga, dan termasuk Nong (Darol)," kata Pramono di Jakarta, Senin (17/3).

Pramono mengklaim hampir semua jajaran stafsusnya berlatar belakang profesional. Hanya segelintir yang merupakan kader PDI Perjuangan, yakni Chico Hakim.

Sejumlah nama yang masuk sebagai stafsus juga sempat menjadi anggota tim tansisi Pramono dan Rano Karno sebelum dilantik menjadi Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sisa nama yang belum disebut akan diumumkan kemudian.

Baca juga:

Pramono Janji KJP Cair Sebelum Lebaran, Jumlah Dikembalikan seperti Era Anies

"Pada waktunya pasti saya akan mengumumkan staf khusus saya. Staf khusus saya jumlahnya 15 orang, 7 bidang, dan diisi oleh orang-orang profesional," paparnya.

Sebelumnya, Pramono menegaskan penunjukan stafsus gubernur di Jakarta tidak menyalahi ketentuan. Hal ini merespons pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakhrullah dalam rapat sdi kantor Gubernur Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu.

Saat itu, Zudan menegaskan gubernur, bupati, dan wali kota dilarang mengangkat pegawai baru, seperti staf khusus, tenaga ahli, ataupun tim pakar. Jika dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi dari pemerintah pusat.

Baca juga:

Lakukan Normalisasi Kali Ciliwung, Pramono Akui Dapat Dukungan dari Pemerintah Pusat

Mantan Sekretaris Kabinet ini menjelaskan, larangan itu tidak berlaku bagi Jakarta. Sebab, dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, gubernur Jakarta boleh mengangkat staf khusus bila dibutuhkan.

"Pasal 38, ayat 1 dan 2, maka yang namanya gubernur itu boleh membutuhkan staf khusus. Supaya ini clear ya. Kemudian untuk menentukan staf khusus itu siapa, bagaimana, dan sebagainya, diatur dalam peraturan gubernur di ayat 2. Sehingga, dengan demikian saya adalah orang yang akan tertib dengan benar," tutur Pramono. (Asp)

#Pramono Anung #Pramono Anung-Rano Karno #Pemprov DKI #Pemprov DKI Jakarta #Staf Khusus
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pedagang Daging Sapi Mogok Jualan hingga Sabtu, Gubernur Pramono: Pasti Ada yang Buka karena Asosiasi tak Bisa Melarang
Pramono mengaku ia sudah mengetahui adanya niat pedagang daging sapi ini untuk mogok berjualan saat meninjau ke lapangan.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Pedagang Daging Sapi Mogok Jualan hingga Sabtu, Gubernur Pramono: Pasti Ada yang Buka karena Asosiasi tak Bisa Melarang
Indonesia
Menuju IPO, Pramono Tekankan Work Smart dan Budaya Transparansi di Bank Jakarta
Gubernur Jakarta Pramono Anung mendorong Bank Jakarta menerapkan work smart, membangun corporate culture, dan memangkas birokrasi sebagai persiapan IPO.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 22 Januari 2026
Menuju IPO, Pramono Tekankan Work Smart dan Budaya Transparansi di Bank Jakarta
Indonesia
Pramono Minta BMKG Tak Hanya Fokus Jakarta, OMC Diperluas ke Tangerang-Bekasi
Pemprov DKI Jakarta terus melakukan OMC untuk menekan hujan ekstrem. Gubernur Pramono Anung meminta BMKG memperluas modifikasi cuaca hingga daerah penyangga.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 22 Januari 2026
Pramono Minta BMKG Tak Hanya Fokus Jakarta, OMC Diperluas ke Tangerang-Bekasi
Indonesia
Transjabodetabek Rute Blok M–Soetta Segera Dibuka, Pramono: Tak Gantikan Damri dan KA Bandara
Pemprov DKI Jakarta berencana membuka rute Transjabodetabek Blok M–Bandara Soetta. Pramono Anung menegaskan layanan ini tak menggantikan Damri dan KA Bandara.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 22 Januari 2026
Transjabodetabek Rute Blok M–Soetta Segera Dibuka, Pramono: Tak Gantikan Damri dan KA Bandara
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Dinas SDA untuk Singkirkan Ego Sektoral atau Jakarta Tetap Jadi Langganan Banjir
Petugas jangan sampai berniat membantu, tetapi justru membahayakan diri sendiri karena peralatannya tidak lengkap
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
DPRD DKI Ingatkan Dinas SDA untuk Singkirkan Ego Sektoral atau Jakarta Tetap Jadi Langganan Banjir
Indonesia
Tanggapan Santai Pramono Pedagang Daging di Jakarta Ancam Mogok Jualan 3 Hari
Aksi mogok berjualan ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
Tanggapan Santai Pramono Pedagang Daging di Jakarta Ancam Mogok Jualan 3 Hari
Indonesia
Jakarta Dikepung Genangan, Polisi Turun Tangan Cegah Warga Terjebak Banjir
Hujan deras yang tak kunjung reda sejak pagi membuat pola mobilitas warga berubah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
Jakarta Dikepung Genangan, Polisi Turun Tangan Cegah Warga Terjebak Banjir
Indonesia
Ruang Terbuka Hijau Jakarta Baru 5,6 Persen di 2025, Pemprov Kejar Target 30 Persen pada 2045
Pemprov DKI Jakarta mencatat RTH baru 5,6 persen pada 2025. Target 30 persen pada 2045, pemerintah siapkan berbagai strategi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Ruang Terbuka Hijau Jakarta Baru 5,6 Persen di 2025, Pemprov Kejar Target 30 Persen pada 2045
Indonesia
Dukung Akses Pendidikan Inklusif, Pemprov DKI Tambah Bus Sekolah Ramah Disabilitas
Pemprov Jakarta menambah 32 bus sekolah ramah disabilitas dan lima rute baru pada 2026. Total kini 37 armada melayani 10 rute demi akses pendidikan inklusif.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Dukung Akses Pendidikan Inklusif, Pemprov DKI Tambah Bus Sekolah Ramah Disabilitas
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Target Sekolah Swasta Gratis DKI 2026 Turun Jadi 100 Sekolah
Pemprov DKI Jakarta menurunkan target sekolah gratis 2026 menjadi 100 sekolah. APBD DKI 2026 turun menjadi Rp 81,3 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Target Sekolah Swasta Gratis DKI 2026 Turun Jadi 100 Sekolah
Bagikan