Prabowo Segera Bertemu SBY

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 Mei 2023
Prabowo Segera Bertemu SBY

Arsif foto -- SBY dan Prabowo (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Safari politik terus dilakukan calon presiden yang akan bertarung di Pilpres 2024, termasuk Prabowo Subianto. Ia sangat getol melakukan silaturahmi politik dengan para elit parpol di dalam koalisi pemerintah maupun tidak.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berencaan bersilaturahmi dengan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang merupakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Baca Juga:

Pengamat Sebut Demokrat Dilirik PKB-Golkar untuk Berkoalisi di Pemilu 2024

"Oh iya, Pak Prabowo ingin halalbihalal dan silaturahmi dengan Pak SBY," kata Dasco di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Namun, Dasco mengaku belum dapat memastikan kapan kunjungan silaturahmi Prabowo ke SBY tersebut akan dilakukan.

"Belum dapat up date lagi tentang realisasi kapan acara silaturahmi-nya, kita akan juga sama-sama sampaikan ke media kalau kemudian ada rencana atau realisasi dari pertemuan silaturahmi tersebut," imbuhnya.

Dasco mengatakan, belum dapat memastikan apakah dalam pertemuan tersebut akan membahas pula perihal ajakan bagi Partai Demokrat untuk bergabung dengan koalisi Partai Gerindra dan PKB.

Ia hanya menjelaskan silaturahmi tersebut dimaksudkan pula dalam rangka halalbihalal Lebaran 2023.

"Yang saya tahu itu baru rencana acaranya adalah silaturahmi dan halal bihalal Lebaran, itu saja," ucapnya.

Tak hanya akan bersilaturahmi dengan SBY, Dasco menyebut Menteri Pertahanan RI itu berencana akan menyambangi pula tokoh-tokoh senior lainnya.

Selain Prabowo, Ketua Umum Demokrat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin lebih dahulu melakukan safari politik dengan menunjungi Partai Demokrat, Ketum Partai dan SBY. (Pon)

Baca Juga:

AHY Ungkap Pertemuan Demokrat dan PKB sebagai Bentuk Kedewasaan Politik

#SBY #Partai Politik #Pilpres 2024 #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
SBY Bongkar Rahasia Kepemimpinan Kuat Hadapi Krisis Global, Belajar dari Tragedi Tsunami Hingga Krisis 2008
SBY mengingatkan kepemimpinan harus bersifat inklusif agar manfaat pembangunan tersebar merata kepada seluruh masyarakat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
SBY Bongkar Rahasia Kepemimpinan Kuat Hadapi Krisis Global, Belajar dari Tragedi Tsunami Hingga Krisis 2008
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Bagikan