Pengamat Sebut Demokrat Dilirik PKB-Golkar untuk Berkoalisi di Pemilu 2024

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 04 Mei 2023
Pengamat Sebut Demokrat Dilirik PKB-Golkar untuk Berkoalisi di Pemilu 2024

Pertemuan Muhaimin Ikandar dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Bogor, Rabu,(3/5) malam. (Foto: MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dalam seminggu ini Partai Demokrat menerima dua tamu dari partai politik (Parpol). Pada Sabtu (29/4) Demokrat terima kunjungan Ketua Umum (Ketum) Golkar, Airlangga Hartarto bersama rombongan dan Rabu (3/5) kemarin giliran Ketum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang silahturahmi ke Cikeas.

Pengamat Politik, Ujang Komarudin mengatakan, kunjungan PKB dan Golkar itu sebagai langkah untuk melirik Partai Demokrat agar bermitra dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca Juga:

AHY Ungkap Pertemuan Demokrat dan PKB sebagai Bentuk Kedewasaan Politik

"Pertemuan itu bisa jadi mengajak Demokrat untuk berkoalisi dengan PKB maupun Golkar," kata Ujang saat dikonfirmasi, Kamis (4/5).

Menurut Ujang, peluang untuk mengajak Demokrat bergabung masuk ke dalam KIR atau koalisi besar sangat terbuka. Pasalnya, Demokrat memiliki kekuatan politik mumpuni dibanding NasDem dan PKS.

"Mengajak, merayu boleh saja. Karena prinsipnya sebelum janur kuning melengkung. Selama Capres dan Cawapres belum didaftarkan oleh Ketum partai ke KPU, semua kemungkinan pergeseran bisa terjadi," ujarnya.

Baca Juga:

Rayu Demokrat Gabung Koalisi Besar, Cak Imin Sebut Iman AHY Kuat

Labih dari itu, Ujang menilai, pertemuan intens antara PKB, Golkar dan Demokrat mengindikasikan adanya komunikasi yang dijalin soal arah koalisi antar partai politik menuju perhelatan Pilpres 2024. Semua cara dilakukan demi merebut kekuasaan dari partai penguasa PDI Perjuangan.

"Pertemuan itu menandakan komunikasi satu sama lain untuk menjajaki segala kemungkinan yang terjadi. Yang kedua tadi Demokrat dirayu untuk bisa bergabung dengan PKB dan Gerindra atau Golkar," tutupnya.

Kendati demikian, Ujang menilai, hal pertemuan antara Ketum PKB maupun Golkar ke Demokrat merupakan suatu yang lumrah mendekati pendaftaran Capres dan Cawapres dalam Pilpres 2024.

"Itu menjadi hal yang biasa dan wajar saja dalam menyikapi dinamika politik koalisi Pilpres 2024," ujarnya. (Asp)

Baca Juga:

Cak Imin Sebut PKB dan Demokrat Punya Harapan yang Sama di Pemilu 2024

#PKB #Partai Golkar #Partai Demokrat #Koalisi Pilpres #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
PKB Kawal Implementasi Regulasi Turunan UU Pesantren, Ingin Terjadi Transformasi
pentingnya transformasi pendidikan pesantren agar semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi global.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
PKB Kawal Implementasi Regulasi Turunan UU Pesantren, Ingin Terjadi Transformasi
Indonesia
Jazilul PKB Sebut Penyelenggaraan Haji 2026 Relatif Lebih Baik dan Tertib dengan Catatan, Kementerian Terkait Jangan Berpuas Diri
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, memberikan apresiasi atas kinerja penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Jazilul PKB Sebut Penyelenggaraan Haji 2026 Relatif Lebih Baik dan Tertib dengan Catatan, Kementerian Terkait Jangan Berpuas Diri
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pengasuh Ponpes di Pati Ditangkap, DPR Minta Kasus Pemerkosaan Santriwati Diusut Tuntas
Pengasuh ponpes di Pati ditangkap. Anggota DPR RI dari fraksi PKB, Eva Monalisa, memberikan apresiasi atas langkah cepat kepolisian.
Soffi Amira - Jumat, 08 Mei 2026
Pengasuh Ponpes di Pati Ditangkap, DPR Minta Kasus Pemerkosaan Santriwati Diusut Tuntas
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Bagikan