Prabowo Kampanye di Jakarta, Gibran Ngantor di Solo

Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 08 Desember 2023

Prabowo Kampanye di Jakarta, Gibran Ngantor di Solo

Rapat konsolidasi TPN Prabowo - Gibran. (Foto: Antara)

Ukuran text:

14

Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. Tiga pasang capres - cawapres tengah berebut pemilih.

Calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto melaksanakan kampanye hari ke-11 di Jakarta, sementara cawapres Gibran Rakabuming Raka di Solo, pada Jumat (8/12).

Baca Juga:

TKN Prabowo-Gibran dan Relawan Sobat Biru Langit Gelar Aksi Sosial di Jakbar

Prabowo diagendakan menghadiri acara Makan Besar bersama konten kreator Bobon Santoso dan Konco Prabowo (Kopra) pukul 13.00 WIB di Cilincing, Jakarta Utara.

Selanjutnya, Prabowo juga dijadwalkan akan menghadiri acara deklarasi dukungan kepada Prabowo-Gibran oleh Relawan Pedagang Indonesia Maju (RAPIM) pukul 15.00 WIB di Djakarta Theater, Jakarta.

Sementara itu, cawapes Gibran Rakabuming Raka akan melanjutkan tugasnya di pemerintahan sebagai Wali Kota Surakarta pada hari ke-11 masa kampanye ini.

Tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Warga NU Se-Indonesia Tolak Prabowo Demi Menangkan Ganjar

#KPU #Pemilu #Pilpres

Bagikan

Ditulis Oleh

Alwan Ridha Ramdani

Berita Terkait

Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif

Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan

Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026

Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif

Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama

Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.

Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026

Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama

Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan

MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.

Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026

Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan

Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat

PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.

Soffi Amira - Senin, 27 April 2026

Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat

KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah

KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.

Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026

KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah

KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu

KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.

Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026

KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu

Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas

Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.

Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026

Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas

Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu

Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.

Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026

Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu

Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu

Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026

Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu

Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas

DPR tak boleh terus menunda pembahasan karena tahapan pemilu semakin dekat.

Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026

Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas

Bagikan