Home Leaderboard 1

Home Leaderboard 1

Prabowo Kampanye di Jakarta, Gibran Ngantor di Solo

Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 08 Desember 2023

Prabowo Kampanye di Jakarta, Gibran Ngantor di Solo

Rapat konsolidasi TPN Prabowo - Gibran. (Foto: Antara)

Ukuran text:

14

Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. Tiga pasang capres - cawapres tengah berebut pemilih.

Calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto melaksanakan kampanye hari ke-11 di Jakarta, sementara cawapres Gibran Rakabuming Raka di Solo, pada Jumat (8/12).

Baca Juga:

TKN Prabowo-Gibran dan Relawan Sobat Biru Langit Gelar Aksi Sosial di Jakbar

Prabowo diagendakan menghadiri acara Makan Besar bersama konten kreator Bobon Santoso dan Konco Prabowo (Kopra) pukul 13.00 WIB di Cilincing, Jakarta Utara.

Selanjutnya, Prabowo juga dijadwalkan akan menghadiri acara deklarasi dukungan kepada Prabowo-Gibran oleh Relawan Pedagang Indonesia Maju (RAPIM) pukul 15.00 WIB di Djakarta Theater, Jakarta.

Sementara itu, cawapes Gibran Rakabuming Raka akan melanjutkan tugasnya di pemerintahan sebagai Wali Kota Surakarta pada hari ke-11 masa kampanye ini.

Tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Warga NU Se-Indonesia Tolak Prabowo Demi Menangkan Ganjar

#KPU #Pemilu #Pilpres

Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.

Tambahkan Sekarang

Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.

Berita Terkait

DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini

Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan

Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026

DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini

Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas

Helikopter digunakan pada 25 Januari 2024, sedangkan revisi anggaran yang menjadi dasar pembiayaan baru dilakukan lima hari kemudian.

Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026

Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas

Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu

Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.

Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026

Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu

DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik

Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.

Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026

DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik

Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo

Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.

Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026

Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo

Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah

Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold

Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026

Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah

Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen

Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.

Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026

Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen

Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif

Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan

Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026

Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif

Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama

Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.

Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026

Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama

Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan

MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.

Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026

Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan

Bagikan