Prabowo Dinilai Lebih Independen Dibanding Anies dan Ganjar

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Sabtu, 17 Juni 2023
Prabowo Dinilai Lebih Independen Dibanding Anies dan Ganjar

Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto . (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Survei Indonesia Political Opinion (IPO) merilis nama Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto sebagai sosok yang dinilai paling mampu memberantas korupsi, ketimbang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Prabowo meraih kepercayaan publik hingga 44 persen. Namanya disusul Anies dengan 36,8 persen dan Ganjar dengan 16,1 persen.

Baca Juga:

PAN Beri Sinyal Dukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024

Kemudian, publik juga menilai Prabowo mampu memberantas kolusi dan nepotisme dengan tingkat kepercayaan sebesar 49,5 persen. Sementara Anies memperoleh 38,5 persen, dan Ganjar hanya mencapai 11,4 persen.

Kepercayaan publik pada Prabowo juga tinggi pada indikator penegakan hukum. Ia memperoleh 52,1 persen dan disusul Anies dengan 31,6 persen serta Ganjar 11,2 persen.

Sedangkan pada indikator independensi, sebanyak 71,7 persen publik meyakini Prabowo independen ketimbang dua sosok lainnya. Pada indikator tersebut, Anies hanya berkutat pada 26,3 persen dan Ganjar sebesar 1,7 persen.

Pada indikator pembangunan infrastruktur, Prabowo mendapat kepercayaan publik sebesar 37,2 persen. Ia unggul atas Anies yang meraup keyakinan sebanyak 34,8 persen, dan Ganjar 18,8 persen.

Prabowo pada indikator keamanan dan ketertiban umum memperoleh 57 persen, Anies 21,8 persen, dan Ganjar 19,5 persen.

Selain itu, Prabowo juga mendapat kepercayaan hingga 50,6 persen pada kategori sosok paling mampu menjaga konstitusi. Dalam indikator tersebut, Anies hanya meraih 28,2 persen, dan Ganjar sebesar 20 persen.

Survei IPO bertajuk "Peta Elektabilitas Koalisi, Capres dan Cawapres pada Pemilu 2024" ini dilakukan dalam periode 5-13 Juni 2023 dengan melibatkan 1.200 responden dari seluruh Indonesia.

Pengambilan sampel dari survei ini dilakukan dengan teknik multistage random sampling serta penerapan spot check pada 15 persen dari total populasi sampel. (Pon)

Baca Juga:

PAN Sodorkan Nama Cawapres Prabowo, Cak Imin Sebut Belum Ada Komunikasi

#Pilpres #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Indonesia
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
DPR tak boleh terus menunda pembahasan karena tahapan pemilu semakin dekat.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
Bagikan