PPP Terancam tak Lolos ke Parlemen

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 29 Agustus 2022
PPP Terancam tak Lolos ke Parlemen

PPP. (Foto:PPP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai yang kini bercokol di parlemen diprediksi akan menemui jalan terjal untuk bisa kembali lolos ke Senayan pada 2024. Salah satunya adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyampaikan, dari beberapa hasil survei, ektabilitas PPP merosot. Partai Ka'bah itu pun terancam tak lolos ke parlemen.

Baca Juga

Didesak Mundur dari Ketum PPP, Suharso Sebut Tidak Sesuai Mekanisme

"Bahkan, suaranya tergerus oleh adanya partai baru. Tentu saya lihat wajar karena ada kekhawatiran itu terhadap PPP dari internal mereka sendiri," imbuh Ray, Senin (29/8).

Bahkan, kata Ray, suara PPP bisa digerus oleh Partai Gelora besutan Anis Matta. Menurutnya, meski sama-sama partai berbasis Islam, Gelora lebih agresif dan kuat secara konsolodasi internal.

Selain itu, ia juga menyoroti minimnya sosok capres di PPP. Bahkan, Ketua Umum Suharso Monoarfa pun tak kunjung menyatakan dirinya maju di 2024.

Baca Juga

Petinggi Partai PPP Desak Suharso Manoarfa Mundur

Ray menilai PPP perlu mencari figur yang tidak sekadar populer sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 nanti. Khususnya upaya serius dalam mencari figur capres guna menjawab tantangan pembangunan Indonesia.

"Perlu adanya upaya serius dari partai politik saat ini untuk mencari figur baru yang bukan sekedar populer, tetapi paham betul mengenai relevansi pembangunan Indonesia pasca-2024," kata Ray.

Saat ini, Ray menyebut di PPP terdapat stagnasi elektabilitas figur partai yang kerap digadang jelang Pilpres 2024. Hal ini membuat masyarakat tak tertarik memilih PPP karena tak ada yang jadi efek elektoral.

Ray meyakini, jika suasana PPP tak nyaman dan minim konsolidasi internal, akan sulit bagi Suharso Monoarfa untuk melakukan konsolidasi demi meraup suara.

"Berdasarkan itu, saya kira kalau sampai Desember 2023, mereka akan kesulitan bersaing ke parlemen dan melawan partai baru," sebut Ray.

Ray mendesak, sejumlah kontroversi yang terjadi pada Suharso mesti diselesaikan sebelum Desember 2023. Karena pasca itu akan sulit melakukan perbincangan soal keabsahan dan persiapan Pileg 2024.

"Jika tidak, PPP juga berpotensi kehilangan basis massa pemilih akibat kontroversi Ketum," jelas Ray. (Knu)

Baca Juga

PDIP Agendakan Bertemu Gerindra, Golkar, PKB, PPP, dan PAN

#Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Ray Rangkuti #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Bagikan