PPP Terancam tak Lolos ke Parlemen

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 29 Agustus 2022
PPP Terancam tak Lolos ke Parlemen

PPP. (Foto:PPP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai yang kini bercokol di parlemen diprediksi akan menemui jalan terjal untuk bisa kembali lolos ke Senayan pada 2024. Salah satunya adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyampaikan, dari beberapa hasil survei, ektabilitas PPP merosot. Partai Ka'bah itu pun terancam tak lolos ke parlemen.

Baca Juga

Didesak Mundur dari Ketum PPP, Suharso Sebut Tidak Sesuai Mekanisme

"Bahkan, suaranya tergerus oleh adanya partai baru. Tentu saya lihat wajar karena ada kekhawatiran itu terhadap PPP dari internal mereka sendiri," imbuh Ray, Senin (29/8).

Bahkan, kata Ray, suara PPP bisa digerus oleh Partai Gelora besutan Anis Matta. Menurutnya, meski sama-sama partai berbasis Islam, Gelora lebih agresif dan kuat secara konsolodasi internal.

Selain itu, ia juga menyoroti minimnya sosok capres di PPP. Bahkan, Ketua Umum Suharso Monoarfa pun tak kunjung menyatakan dirinya maju di 2024.

Baca Juga

Petinggi Partai PPP Desak Suharso Manoarfa Mundur

Ray menilai PPP perlu mencari figur yang tidak sekadar populer sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 nanti. Khususnya upaya serius dalam mencari figur capres guna menjawab tantangan pembangunan Indonesia.

"Perlu adanya upaya serius dari partai politik saat ini untuk mencari figur baru yang bukan sekedar populer, tetapi paham betul mengenai relevansi pembangunan Indonesia pasca-2024," kata Ray.

Saat ini, Ray menyebut di PPP terdapat stagnasi elektabilitas figur partai yang kerap digadang jelang Pilpres 2024. Hal ini membuat masyarakat tak tertarik memilih PPP karena tak ada yang jadi efek elektoral.

Ray meyakini, jika suasana PPP tak nyaman dan minim konsolidasi internal, akan sulit bagi Suharso Monoarfa untuk melakukan konsolidasi demi meraup suara.

"Berdasarkan itu, saya kira kalau sampai Desember 2023, mereka akan kesulitan bersaing ke parlemen dan melawan partai baru," sebut Ray.

Ray mendesak, sejumlah kontroversi yang terjadi pada Suharso mesti diselesaikan sebelum Desember 2023. Karena pasca itu akan sulit melakukan perbincangan soal keabsahan dan persiapan Pileg 2024.

"Jika tidak, PPP juga berpotensi kehilangan basis massa pemilih akibat kontroversi Ketum," jelas Ray. (Knu)

Baca Juga

PDIP Agendakan Bertemu Gerindra, Golkar, PKB, PPP, dan PAN

#Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Ray Rangkuti #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Bagikan