PPP Terancam tak Lolos ke Parlemen

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 29 Agustus 2022
PPP Terancam tak Lolos ke Parlemen

PPP. (Foto:PPP)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Partai yang kini bercokol di parlemen diprediksi akan menemui jalan terjal untuk bisa kembali lolos ke Senayan pada 2024. Salah satunya adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyampaikan, dari beberapa hasil survei, ektabilitas PPP merosot. Partai Ka'bah itu pun terancam tak lolos ke parlemen.

Baca Juga

Didesak Mundur dari Ketum PPP, Suharso Sebut Tidak Sesuai Mekanisme

"Bahkan, suaranya tergerus oleh adanya partai baru. Tentu saya lihat wajar karena ada kekhawatiran itu terhadap PPP dari internal mereka sendiri," imbuh Ray, Senin (29/8).

Bahkan, kata Ray, suara PPP bisa digerus oleh Partai Gelora besutan Anis Matta. Menurutnya, meski sama-sama partai berbasis Islam, Gelora lebih agresif dan kuat secara konsolodasi internal.

Selain itu, ia juga menyoroti minimnya sosok capres di PPP. Bahkan, Ketua Umum Suharso Monoarfa pun tak kunjung menyatakan dirinya maju di 2024.

Baca Juga

Petinggi Partai PPP Desak Suharso Manoarfa Mundur

Ray menilai PPP perlu mencari figur yang tidak sekadar populer sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 nanti. Khususnya upaya serius dalam mencari figur capres guna menjawab tantangan pembangunan Indonesia.

"Perlu adanya upaya serius dari partai politik saat ini untuk mencari figur baru yang bukan sekedar populer, tetapi paham betul mengenai relevansi pembangunan Indonesia pasca-2024," kata Ray.

Saat ini, Ray menyebut di PPP terdapat stagnasi elektabilitas figur partai yang kerap digadang jelang Pilpres 2024. Hal ini membuat masyarakat tak tertarik memilih PPP karena tak ada yang jadi efek elektoral.

Ray meyakini, jika suasana PPP tak nyaman dan minim konsolidasi internal, akan sulit bagi Suharso Monoarfa untuk melakukan konsolidasi demi meraup suara.

"Berdasarkan itu, saya kira kalau sampai Desember 2023, mereka akan kesulitan bersaing ke parlemen dan melawan partai baru," sebut Ray.

Ray mendesak, sejumlah kontroversi yang terjadi pada Suharso mesti diselesaikan sebelum Desember 2023. Karena pasca itu akan sulit melakukan perbincangan soal keabsahan dan persiapan Pileg 2024.

"Jika tidak, PPP juga berpotensi kehilangan basis massa pemilih akibat kontroversi Ketum," jelas Ray. (Knu)

Baca Juga

PDIP Agendakan Bertemu Gerindra, Golkar, PKB, PPP, dan PAN

#Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Ray Rangkuti #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Dalam perintah itu disebutkan bahwa kewenangan sipil di distrik-distrik terdampak akan dialihkan kepada komando unit dan formasi militer selama periode 90 hari.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 01 Agustus 2025
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Indonesia
Legislator Ungkap Keuntungan dari Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Selain itu, pemisahan pemilu juga dinilai akan memperkuat otonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 29 Juli 2025
Legislator Ungkap Keuntungan dari Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Indonesia
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Indonesia
Partai Buruh Ajukan Uji Materi Minta Ambang Batas Parlemen Dihapus Pada Pemilu 2029
Pada Pemilu 2019, sedikitnya ada 12 dapil DPR RI yang jumlah suara terbuangnya bahkan melampaui jumlah suara yang terkonversi menjadi kursi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Partai Buruh Ajukan Uji Materi Minta Ambang Batas Parlemen Dihapus Pada Pemilu 2029
Indonesia
4 Tahun Sebelum Pemilu, Golkar Jateng Ingin Rampungkan Seluruh Kepengurusan
Selain membahas strategi politik juga dibahas kesiapan kader untuk kembali maju pada periode mendatang.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 26 Juli 2025
4 Tahun Sebelum Pemilu, Golkar Jateng Ingin Rampungkan Seluruh Kepengurusan
Indonesia
Golkar Nilai Putusan MK soal Pemilu Bisa Jadi Bumerang dan Guncang Dunia Politik Indonesia
Adies berpendapat bahwa MK seharusnya berfungsi sebagai negative legislature
Angga Yudha Pratama - Kamis, 24 Juli 2025
Golkar Nilai Putusan MK soal Pemilu Bisa Jadi Bumerang dan Guncang Dunia Politik Indonesia
Bagikan