PPP Sebut Upaya Delegitimasi KPU Tindakan Keji dan Zalim

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 10 Januari 2019
PPP Sebut Upaya Delegitimasi KPU Tindakan Keji dan Zalim

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PPP Achmad Baidowi. Foto: ppp.or.id

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PPP Achmad Baidowi mendukung upaya melawan segala bentuk delegitimasi terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU), seperti penyebaran informasi bohong atau hoaks dalam penyelenggaraan pemilu dan menyerang pribadi para komisioner KPU.

"Dugaan adanya upaya untuk mendeligitimasi KPU merupakan tindakan keji dan zalim, sehingga harus dilawan," kata Achmad Baidowi atau Awiek, di Jakarta, Kamis (10/1).

Dia mengatakan dugaan mendelegitimasi KPU tersebut semakin kuat ketika ada pihak-pihak yang berupaya menyudutkan dan menyerang KPU secara tidak proporsional.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PPP Achmad Baidowi

Bahkan, menurut dia, marak informasi hoaks terkait pemilu seperti yang terbaru terkait informasi 7 kontainer surat suara telah tercoblos, telah membuat gaduh dunia politik.

"Apalagi pelakunya ternyata terindikasi terafiliasi kepada salah satu kelompok," ujarnya seperti dilansir Antara.

Awiek yang merupakan Wasekjen PPP itu menilai, serangan kepada KPU sudah melampaui batas karena tidak lagi kepada institusi melainkan kepada pribadi-pribadi komisioner. Dia mencontohkan, kasus terbaru adalah Ketua KPU RI Arief Budiman secara personal menjadi sasaran hoaks dan pencemaran nama baik.

"Kami mendukung langkah KPU yang membawa kasus ini ke ranah hukum termasuk pula jika ada anggota KPU secara personal membawa persoalan ini ke ranah hukum apabila yang bersangkutan merasa dirugikan," katanya pula.

Dia juga mendesak aparat Kepolisian menindak tegas segala upaya yang mengarah pada upaya delegitimasi KPU tersebut. (*)

#Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Komisi Pemilihan Umum
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Indonesia
Dualisme PPP Selesai, Mardiono Jadi Ketua Umum, Agus Waketum dan Taj Yasin Duduki Kursi Sekjen
Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto bersepakat untuk islah atau berdamai terkait perebutan kursi ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar X pada 27-28 September lalu.
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Dualisme PPP Selesai, Mardiono Jadi Ketua Umum, Agus Waketum dan Taj Yasin Duduki Kursi Sekjen
Indonesia
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Afifuddin mengaku telah membatasi jumlah pemilih di setiap TPS untuk meminimalkan korban
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 28 Juni 2025
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Indonesia
Namanya Masuk Bursa Caketum PPP, Jokowi: Saya di PSI Saja
Jokowi menolak halus tawaran calon ketua umum PPP tersebut
Frengky Aruan - Jumat, 06 Juni 2025
Namanya Masuk Bursa Caketum PPP, Jokowi: Saya di PSI Saja
Indonesia
Jelang Muktamar Pemilihan Ketum Baru, Kader PPP Minta Ketua Majelis Partai Romahurmuziy Dievaluasi
Pria yang akrab disapa Rommy itu dianggap mayoritas kader PPP DKI Jakarta sudah membuat sejumlah pernyataan blunder.
Frengky Aruan - Rabu, 04 Juni 2025
Jelang Muktamar Pemilihan Ketum Baru, Kader PPP Minta Ketua Majelis Partai Romahurmuziy Dievaluasi
Indonesia
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Idealnya, ada jeda waktu antara satu setengah hingga dua tahun
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Mei 2025
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
PPP Tak Lolos Parlemen, Mardiono Diminta Gelar Muktamar
Pimpinan Majelis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta Plt ketua umumnya, Mardiono menggelar Muktamar awal tahun 2025 atas kegagalannya memimpin partai.
Frengky Aruan - Jumat, 01 November 2024
PPP Tak Lolos Parlemen, Mardiono Diminta Gelar Muktamar
Indonesia
PPP Tindak Tegas Oknum yang Mengatasnamakan Partainya di Pilkada Jakarta
Berbagai upaya manuver pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur semakin banyak dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 31 Oktober 2024
PPP Tindak Tegas Oknum yang Mengatasnamakan Partainya di Pilkada Jakarta
Indonesia
DPR-KPU Sepakat Gelar Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang September 2025
Syarat pilkada ulang digelar bila calon tunggal tidak mendapatkan suara lebih dari 50 persen.
Wisnu Cipto - Kamis, 26 September 2024
DPR-KPU Sepakat Gelar Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang September 2025
Bagikan