Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

PPP Lapang Dada jika Sandiaga Tak Dipilih Jadi Cawapres Ganjar

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 19 September 2023
PPP Lapang Dada jika Sandiaga Tak Dipilih Jadi Cawapres Ganjar

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno di Lagoi, Bintan, Kepri, Minggu (17/9/2023). ANTARA/Ogen.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih terus memperjuangkan Sandiaga Uno untuk menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Komunikasi politik juga masih dijalin dengan partai-partai politik pengusung Ganjar.

Kendati demikian, Sekjen PPP Arwani Thomafi mengaku, partainya akan mentaati keputusan PDI Perjuangan (PDIP), Partai Hanura, dan Partai Perindo sebagai parpol pendukung Ganjar soal urusan cawapres.

“Bahwa PPP mengusulkan Bang Sandi. Nanti ada pembahasan, pengambilan keputusan, pada saatnya nanti terkait dengan siapa cawapres Pak Ganjar tentu PPP akan mengikuti tahapan itu,” kata Arwani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9).

Baca Juga:

Mahfud MD dan Sandiaga jadi Bakal Cawapres Terkuat Ganjar Pranowo

Menurut Arwani, PPP akan memperkuat bangunan kerja sama parpol mitra koalisi pendukung Ganjar Pranowo di kontestasi elektoral 2024.

“Akan lebih solid, lebih kuat lagi, dan pada akhirnya bisa menatap kemenangan Pak Ganjar sebagai presiden 2024,” ucapnya.

Baca Juga:

Terungkap, Alasan Demokrat Ogah Dukung Ganjar di Pilpres 2024

Ketika disinggung sikap PPP apabila Menko Polhukam Mahfud MD dipilih sebagai bakal cawapres Ganjar, Arwani menyatakan partainya akan berlapang dada dan menerima apa pun keputusan koalisi.

“Kami akan bersama menyukseskan apa pun keputusan dari partai yang tergabung dalam koalisi atau kerja sama politik pengusung Ganjar,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Ganjar Sebut Transisi Energi Jadi Prioritas Indonesia ke Depan

#Sandiaga Uno #Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Partai Politik #Pilpres 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Bagikan