PPP Lapang Dada jika Sandiaga Tak Dipilih Jadi Cawapres Ganjar

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 19 September 2023
PPP Lapang Dada jika Sandiaga Tak Dipilih Jadi Cawapres Ganjar

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno di Lagoi, Bintan, Kepri, Minggu (17/9/2023). ANTARA/Ogen.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih terus memperjuangkan Sandiaga Uno untuk menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Komunikasi politik juga masih dijalin dengan partai-partai politik pengusung Ganjar.

Kendati demikian, Sekjen PPP Arwani Thomafi mengaku, partainya akan mentaati keputusan PDI Perjuangan (PDIP), Partai Hanura, dan Partai Perindo sebagai parpol pendukung Ganjar soal urusan cawapres.

“Bahwa PPP mengusulkan Bang Sandi. Nanti ada pembahasan, pengambilan keputusan, pada saatnya nanti terkait dengan siapa cawapres Pak Ganjar tentu PPP akan mengikuti tahapan itu,” kata Arwani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9).

Baca Juga:

Mahfud MD dan Sandiaga jadi Bakal Cawapres Terkuat Ganjar Pranowo

Menurut Arwani, PPP akan memperkuat bangunan kerja sama parpol mitra koalisi pendukung Ganjar Pranowo di kontestasi elektoral 2024.

“Akan lebih solid, lebih kuat lagi, dan pada akhirnya bisa menatap kemenangan Pak Ganjar sebagai presiden 2024,” ucapnya.

Baca Juga:

Terungkap, Alasan Demokrat Ogah Dukung Ganjar di Pilpres 2024

Ketika disinggung sikap PPP apabila Menko Polhukam Mahfud MD dipilih sebagai bakal cawapres Ganjar, Arwani menyatakan partainya akan berlapang dada dan menerima apa pun keputusan koalisi.

“Kami akan bersama menyukseskan apa pun keputusan dari partai yang tergabung dalam koalisi atau kerja sama politik pengusung Ganjar,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Ganjar Sebut Transisi Energi Jadi Prioritas Indonesia ke Depan

#Sandiaga Uno #Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Partai Politik #Pilpres 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Demokrat menolak usulan KPK terkait masa jabatan ketum parpol. Demokrat menilai, kebijakan itu merupakan urusan internal partai.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Bagikan