PPP: Kinerja DPR Belum Memuaskan, Tak Perlu Apartemen dan Gedung Baru

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 16 Agustus 2017
PPP: Kinerja DPR Belum Memuaskan, Tak Perlu Apartemen dan Gedung Baru

Ketua Umum PPP M Romahurmuziy (ANTARA FOTO/Jafkhairi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rencana pembangunan apartemen dan gedung baru bagi anggota DPR di Senayan, Jakarta, menuai penolakan dari sejumlah pihak. Setelah Gerindra, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kali ini Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menunjukkan sikap serupa.

Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy mengatakan, sedari awal sikap partainya tegas menolak adanya penambahan sarana prasarana bagi legislator tersebut. Sebab, sampai sekarang performa DPR belum maksimal.

"Karena kita melihat bahwa DPR belum bisa menunjukkan kinerjanya yang sesuai dengan proglenas (program legislasi nasional) yang telah diputuskan pada rapat paripurna," kata pria yang karib disapa Romi itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (16/8).

"Hari ini presiden telah menyebutkan bahwa baru 14 dari 59 prolegnas yang seharusnya bisa diselesaikan DPR, padahal ini sudah memasuki tahun ketiga," kata dia.

Romi menambahkan bahwa harapan rakyat saat ini DPR dapat merealisasikan tugas dan fungsinya membuat undang-undang. Pasalnya, diawal periode DPR terlalu sibuk dengan konflik KMP versus KIH warisan Pilpres 2014.

"Maka, sekarang ini harus ditunjukan kepada masyarakat adalah kinerja DPR-nya, jangan terlalu banyak meminta fasilitas tapi tidak sejalan dengan kinerja," tandasnya.

Pemerintah, kata Romi, sedang melakukan moratorium terhadap pembangunan gedung di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Semestinya, lanjut dia, DPR sejalan dengan sikap pemerintah tersebut

"Tentunya DPR tidak dalam posisi menambahi defisit fiskal kita dengan infrastruktur yang tak diperlukan. Kalau kemudian nanti ada alasan diperlukan untuk keperluan demokrasi, yang diperlukan itu berupa softsystem bukan hard sistem," katanya. (Pon)

Baca berita terkait rencana pembangunan apartemen DPR lainnya di: Terkait Pembangunan Apartemen DPR, Ketua MPR: Masih Banyak Rakyat Susah

#DPP PPP #Muhammad Romahurmuziy #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Indonesia
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan. Regulasi ini mengatur larangan menahan ijazah, pesangon, JKP, cuti pekerja perempuan, magang, disabilitas, dan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
DPR RI mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (6/10). UU ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
Indonesia
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Demo di Gedung MPR/DPR akan berlangsung 6-8 Oktober 2026. Polisi pun menyiapkan sejumlah jalan alternatif.
Soffi Amira - Selasa, 06 Oktober 2026
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Pengalaman panjang Tata, termasuk kiprahnya di PBB, menjadi modal penting untuk memimpin Kemenlu di tengah dinamika internasional yang semakin kompleks.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Indonesia
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
DPR menugaskan Komisi III untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri.
Frengky Aruan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Indonesia
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Transjakarta menyesuaikan rute perjalanan imbas demo DPR, Selasa (29/9). Berikut daftar rute yang dialihkan sementara.
Soffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Indonesia
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
DPR menyoroti fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang disebut digunakan warga binaan. Ombudsman dan Ditjenpas akan dipanggil untuk klarifikasi.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
Bagikan