PPP: Kinerja DPR Belum Memuaskan, Tak Perlu Apartemen dan Gedung Baru

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 16 Agustus 2017
PPP: Kinerja DPR Belum Memuaskan, Tak Perlu Apartemen dan Gedung Baru

Ketua Umum PPP M Romahurmuziy (ANTARA FOTO/Jafkhairi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rencana pembangunan apartemen dan gedung baru bagi anggota DPR di Senayan, Jakarta, menuai penolakan dari sejumlah pihak. Setelah Gerindra, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kali ini Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menunjukkan sikap serupa.

Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy mengatakan, sedari awal sikap partainya tegas menolak adanya penambahan sarana prasarana bagi legislator tersebut. Sebab, sampai sekarang performa DPR belum maksimal.

"Karena kita melihat bahwa DPR belum bisa menunjukkan kinerjanya yang sesuai dengan proglenas (program legislasi nasional) yang telah diputuskan pada rapat paripurna," kata pria yang karib disapa Romi itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (16/8).

"Hari ini presiden telah menyebutkan bahwa baru 14 dari 59 prolegnas yang seharusnya bisa diselesaikan DPR, padahal ini sudah memasuki tahun ketiga," kata dia.

Romi menambahkan bahwa harapan rakyat saat ini DPR dapat merealisasikan tugas dan fungsinya membuat undang-undang. Pasalnya, diawal periode DPR terlalu sibuk dengan konflik KMP versus KIH warisan Pilpres 2014.

"Maka, sekarang ini harus ditunjukan kepada masyarakat adalah kinerja DPR-nya, jangan terlalu banyak meminta fasilitas tapi tidak sejalan dengan kinerja," tandasnya.

Pemerintah, kata Romi, sedang melakukan moratorium terhadap pembangunan gedung di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Semestinya, lanjut dia, DPR sejalan dengan sikap pemerintah tersebut

"Tentunya DPR tidak dalam posisi menambahi defisit fiskal kita dengan infrastruktur yang tak diperlukan. Kalau kemudian nanti ada alasan diperlukan untuk keperluan demokrasi, yang diperlukan itu berupa softsystem bukan hard sistem," katanya. (Pon)

Baca berita terkait rencana pembangunan apartemen DPR lainnya di: Terkait Pembangunan Apartemen DPR, Ketua MPR: Masih Banyak Rakyat Susah

#DPP PPP #Muhammad Romahurmuziy #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pengembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang harus dihormati.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Indonesia
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Kenaikan sejumlah komponen biaya di Indonesia maupun Arab Saudi menjadi faktor utama yang berpotensi mendorong naiknya ongkos penyelenggaraan ibadah haji.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Indonesia
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Anggota Komisi II DPR RI menyoroti perlunya pembenahan mentalitas aparatur negara.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Indonesia
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
LGBT memang sudah menjadi ancaman nonmiliter dan menjadi tantangan bagi masa depan bangsa.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
Indonesia
DPR Soroti Kondisi Keamanan di Papua, Percaya TNI/ Polri Bisa Pulihkan Situasi
Peristiwa ini menunjukkan ancaman terhadap keamanan masyarakat masih nyata dan membutuhkan perhatian serius dari negara.
Dwi Astarini - Sabtu, 04 Juli 2026
DPR Soroti Kondisi Keamanan di Papua, Percaya TNI/ Polri Bisa Pulihkan Situasi
Indonesia
Pilot Sipil Tewas dalam Serangan di Yahukimo, DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil Papua
DPR meminta pemerintah memperkuat perlindungan warga sipil setelah pilot Associated Mission Aviation (AMA) tewas dalam serangan di Yahukimo, Papua Pegunungan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 Juli 2026
Pilot Sipil Tewas dalam Serangan di Yahukimo, DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil Papua
Indonesia
DPR Desak Evaluasi Aturan Pajak JHT agar tidak Membebani Pekerja
Pemerintah perlu meninjau kembali sejumlah regulasi yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
DPR Desak Evaluasi Aturan Pajak JHT agar tidak Membebani Pekerja
Indonesia
Komisi Ojol Dipatok Maksimal 8 Persen, DPR Desak Pemerintah Susun Payung Hukum Permanen
Komisi V DPR akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut agar benar-benar diterapkan sesuai keputusan pemerintah. 

Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
Komisi Ojol Dipatok Maksimal 8 Persen, DPR Desak Pemerintah Susun Payung Hukum Permanen
Indonesia
Potongan Aplikator 8 Persen, DPR Khawatir Pendapatan Ojol Ikut Turun
Pendapatannya turun karena si pengusahanya menurunkan tarif sehingga menjadi pendapatan kepada pengemudi ini turun
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
 Potongan Aplikator 8 Persen, DPR Khawatir Pendapatan Ojol Ikut Turun
Indonesia
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Helikopter digunakan pada 25 Januari 2024, sedangkan revisi anggaran yang menjadi dasar pembiayaan baru dilakukan lima hari kemudian.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Bagikan