Mula Akmal
MerahPutih.com - Wacana perombakan kabinet belakangan menjadi isu menarik yang dibahas.
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menuturkan, belum ada informasi resmi soal peronbakan kabinet di lingkungan koalisi pendukung Presiden Joko Widodo.
Baca Juga:
Waketum PPP Sebut Hanya Jokowi dan Tuhan yang Tahu Kapan Reshuffle Kabinet
"Pertanyaan yang banyak ditanyakan, apakah PPP sudah diajak bicara? Jawabannya saya sampai Senin, saya ingin sampaikan, itu belum," kata Arsul kepada wartawan di Jakarta, Selasa (31/1).
Menurut ia, hanya Presiden Jokowi dan Tuhan yang tahu kapan reshuffleakan dilakukan dan menyasar kepada menteri mana saja.
"Saya kira yang tahu ya Presiden sama Allah SWT, termasuk kapannya dan siapanya," ucapnya.
Wakil Ketua MPR RI itu menyebut kabar mengenai perombakan kabinet biasanya akan disampaikan kepada partai politik terkait pada pengujung pengumuman.
Ini sebagaimana yang kerap dilakukan Presiden Jokowi sejak periode pertama kepemimpinannya.
"Menyangkut menteri dari partai biasanya itu disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan menjelang mepet dengan pengumuman itu dilakukan," ujarnya.
Baca Juga:
NasDem Beberkan Tujuan Pertemuan Surya Paloh-Jokowi di Tengah Isu Reshuffle
Arsul meyakini Presiden Jokowi akan mempertimbangkan keseimbangan partai politik pendukung pemerintah dalam kabinetnya.
"Partai-partai itu semua percaya bahwa bagaimanapun Presiden Jokowi tentu tetap akan menjaga keseimbangan semuanya," kata anggota Komisi III DPR itu.
Ia juga meyakini bahwa kursi menteri ataupun wakil menteri yang dimiliki PPP di Kabinet Indonesia Maju tidak akan berkurang, melainkan justru akan bertambah.
"Jadi, kalau PPP punya satu menteri, satu wakil menteri, Insyaallah enggak kemudian berkurang. Kalau ngarep bertambah, iya," tutur anggota Komisi III DPR ini.
Ia menyebut PPP akan menunggu dan menyerahkan sepenuhnya keputusan soal reshuffle kepada Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif.
"Kita tidak pernah juga berharap posisi tertentu, pokoknya berharap tambahan saja. Soal posisi apa, itu kita harus hormati kewenangan prerogatifnya presiden," kata Arsul. (Knu)
Baca Juga:
