PPP Bahas Kepindahan Sandiaga di Rapimnas

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 24 April 2023
PPP Bahas Kepindahan Sandiaga di Rapimnas

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno (kanan) bersama Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad (kiri). (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kabar kepindahan Sandiaga Uno ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) makin kencang. Sandi sudah pamit dari Partai Gerindra.

PPP segera membahasnya lewat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Yogyakarta, Selasa (25/4).

Baca Juga:

Sandiaga Uno Pamit Dari Gerindra

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengisyaratkan hal itu.

"Besok dibahas di Rapimnas," ujarnya kepada wartawan, Senin (24/4).

Menurut pria yang akrab disapa Awiek ini, Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono juga mengumpulkan petinggi PPP di Sleman untuk membahas Pilpres 2024.

"Insyaallah akan dihadiri oleh fungsionaris PPP baik dari pusat maupun provinsi, bahkan sejumlah kader di kabupaten sekitaran Jateng-DIY. Serta juga para Majelis PPP," katanya.

Perkembangan politik nasional yang muaranya Pilpres 2024 juga akan dibahas dalam pertemuan itu.

"Tidak menutup kemungkinan dalam acara tersebut akan dibicarakan sejumlah perkembangan isu politik nasional," ujar Awiek.

Sandiaga Uno sudah menyatakan pamit ke pimpinan Partai Gerindra saat bertandang ke rumah dinas Wakil Ketua DPR RI F-Gerindra Dasco di Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (23/4).

Pria yang juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini sudah meminta maaf kepada Ketua Dewan Pembina dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto. (Knu)

Baca Juga:

Amir Uskara Klaim Sandiaga Segera Gabung ke PPP, Gerindra Gak Masalah

#Sandiaga Uno #DPP PPP #Partai Politik
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Demokrat menolak usulan KPK terkait masa jabatan ketum parpol. Demokrat menilai, kebijakan itu merupakan urusan internal partai.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Bagikan