PPP Akui Ada Ketegangan antara PDIP dengan NasDem usai Deklarasi Anies

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 11 Oktober 2022
PPP Akui Ada Ketegangan antara PDIP dengan NasDem usai Deklarasi Anies

Waketum DPP PPP Arsul Sani (tengah) di depan ruang media center DPR, Jakarta, Senin (5/9/2022). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Muncul ketegangan antara PDI Perjuangan (PDIP) dengan Partai NasDem setelah partai besutan Surya Paloh itu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024.

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengamini adanya ketegangan antara dua parpol berideologi nasionalis tersebut.

Baca Juga

NasDem, Demokrat dan PKS Diklaim Siapkan Pendamping Anies

"Tidak bisa dipungkiri bahwa publik menangkap ada ketegangan antara PDIP dan NasDem bahkan sejak sebelumnya deklarasi AB (Anies Baswedan) sebagai capres NasDem. Eskalasinya meningkat pascadeklarasi tersebut," kata Arsul kepada wartawan, Selasa (11/10).

Arsul mengaku tak mempermasalahkan deklarasi capres yang dilakukan oleh Partai NasDem. Menurut dia, setiap parpol harus saling menghargai setiap kebijakan internal masing-masing.

Baca Juga

Hasto Sebut Langkah NasDem Dukung Anies Nyapres Kontradiktif

Ia mengapresiasi sikap Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto yang menyebut deklarasi capres sebagai artikulasi demokrasi yang biasa.

"Karenanya bagi PPP, soal sikap NasDem yang mencapreskan AB tersebut seyogyanya tidak perlu kemudian merusak hubungan antarparpol koalisi pemerintahan," kata Arsul.

Sekadar informasi, sejak Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres 2024, beberapa waktu lalu, Hasto memang gencar mengkritik partai besutan Surya Paloh tersebut.

Hasto menyindir warna biru yang disebutnya telah lepas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena telah mencalonkan capresnya sendiri.

Hasto juga menyebut deklarasi Anies oleh Partai NasDem telah mengganggu konsentrasi pemerintah menangani masalah ekonomi. Bahkan Hasto menilai langkah NasDem mencapreskan Anies kontradiktif. (Pon)

Baca Juga

Sekjen PDIP Minta NasDem Jawab Pertanyaan Soal Banjir Jakarta

#Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #PDIP #Partai Nasdem #Anies Baswedan #Pemilu #Pilpres
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Indonesia
NasDem Usulkan Pemberian Insentif Bagi Ibu Rumah Tangga
Kebijakan tersebut perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat keluarga sebagai fondasi pembangunan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
NasDem Usulkan Pemberian Insentif Bagi Ibu Rumah Tangga
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Bagikan