PPP Akui Ada Ketegangan antara PDIP dengan NasDem usai Deklarasi Anies

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 11 Oktober 2022
PPP Akui Ada Ketegangan antara PDIP dengan NasDem usai Deklarasi Anies

Waketum DPP PPP Arsul Sani (tengah) di depan ruang media center DPR, Jakarta, Senin (5/9/2022). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Muncul ketegangan antara PDI Perjuangan (PDIP) dengan Partai NasDem setelah partai besutan Surya Paloh itu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024.

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengamini adanya ketegangan antara dua parpol berideologi nasionalis tersebut.

Baca Juga

NasDem, Demokrat dan PKS Diklaim Siapkan Pendamping Anies

"Tidak bisa dipungkiri bahwa publik menangkap ada ketegangan antara PDIP dan NasDem bahkan sejak sebelumnya deklarasi AB (Anies Baswedan) sebagai capres NasDem. Eskalasinya meningkat pascadeklarasi tersebut," kata Arsul kepada wartawan, Selasa (11/10).

Arsul mengaku tak mempermasalahkan deklarasi capres yang dilakukan oleh Partai NasDem. Menurut dia, setiap parpol harus saling menghargai setiap kebijakan internal masing-masing.

Baca Juga

Hasto Sebut Langkah NasDem Dukung Anies Nyapres Kontradiktif

Ia mengapresiasi sikap Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto yang menyebut deklarasi capres sebagai artikulasi demokrasi yang biasa.

"Karenanya bagi PPP, soal sikap NasDem yang mencapreskan AB tersebut seyogyanya tidak perlu kemudian merusak hubungan antarparpol koalisi pemerintahan," kata Arsul.

Sekadar informasi, sejak Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres 2024, beberapa waktu lalu, Hasto memang gencar mengkritik partai besutan Surya Paloh tersebut.

Hasto menyindir warna biru yang disebutnya telah lepas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena telah mencalonkan capresnya sendiri.

Hasto juga menyebut deklarasi Anies oleh Partai NasDem telah mengganggu konsentrasi pemerintah menangani masalah ekonomi. Bahkan Hasto menilai langkah NasDem mencapreskan Anies kontradiktif. (Pon)

Baca Juga

Sekjen PDIP Minta NasDem Jawab Pertanyaan Soal Banjir Jakarta

#Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #PDIP #Partai Nasdem #Anies Baswedan #Pemilu #Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan menduetkan Gibran-Kaesang di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan, tidak wacana pemilihan Presiden lewat MPR. Pilpres akan tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Indonesia
Legislator NasDem Ingatkan Program Sekolah Rakyat Harus Fokus di Daerah Tertinggal
Keberadaan Sekolah Rakyat akan menjadi solusi konkret untuk menekan angka putus sekolah.
Dwi Astarini - Jumat, 16 Januari 2026
Legislator NasDem Ingatkan Program Sekolah Rakyat Harus Fokus di Daerah Tertinggal
Indonesia
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
"Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan," tutur Megawati.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Indonesia
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Legitimasi elektoral dan besarnya kekuasaan negara tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Indonesia
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah lewat Pilkada langsung tidak boleh diganggu gugat
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Indonesia
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Meski kini tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan, Rudy menegaskan tidak pernah memiliki ambisi jabatan, baik di legislatif maupun eksekutif.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Indonesia
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
PDIP mendesak pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana dengan memperkuat sistem mitigasi bencana.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
Indonesia
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Polri harus tegak lurus sebagai alat negara yang menjaga ketertiban, bukan instrumen kekuasaan.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Bagikan