PPKM Darurat Diperpanjang, Kapolri Minta Penyaluran Bansos Dipercepat
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: MP/Humas Polri)
MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk melakukan percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos). Apalagi, PPKM Darurat kini diperpanjang.
Presiden Jokowi menyatakan, pemerintah menambah anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 55,21 triliun untuk bansos penanganan pandemi COVID-19.
Bansos akan meringankan beban masyarakat di tengah pembatasan aktivitas selama pandemi COVID-19.
Baca Juga:
Massa Pemuda Kepung Balai Kota Bandung Tuntut Tolak PPKM Darurat
"TNI-Polri bersama stakeholder lainnya untuk melakukan akselerasi penyaluran bansos kepada masyarakat-masyarakat yang terdampak COVID-19," kata Sigit saat menggelar konferensi video bersama seluruh jajaran di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/7).
Penyaluran bansos selain harus cepat juga harus tepat sasaran di PPKM Level 4, Level 3, serta PPKM Mikro.
Sigit memastikan, unsur Polri dan TNI yakni Babinsa dan Bhabinkamtibmas telah memetakan sasaran bansos.
"Jajaran kami instruksikan melakukan pemetaan," ujar mantan Kabareskrim Polri itu.
Sigit kembali mengingatkan kepada masyarakat, jangan ragu ataupun sungkan melakukan komunikasi kepada aparat untuk meminta kembali bantuan sosial apabila akan habis maupun sudah habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
Selanjutnya, Sigit memerintahkan jajarannya untuk menyalurkan bansos dan obat secara proaktif dan reaktif.
Nantinya, jajarannya bakal kembali mengirimkan bantuan sosial tersebut baik yang diberikan dari pemerintah maupun Polri.
Ia menyebut, warga juga bisa menyampaikan apabila ada tetangganya yang belum mendapatkan bantuan sosial.
Dalam hal ini, Sigit juga mengajak seluruh elemen masyarakat saling bergandengan tangan untuk membantu sesama dan menyosialisasikan protokol kesehatan dan program percepatan vaksinasi nasional.
Sementara itu, Sigit juga menginstruksikan kepada jajarannya untuk melakukan asistensi terkait anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi COVID-19.
Terkait hal ini, Sigit juga telah meminta kepada kapolda untuk berkoordinasi dengan gubernur dan kajati setempat. Kemudian, jajaran kapolres untuk berkomunikasi dengan bupati, wali kota, dan kajari.
Koordinasi tersebut dilakukan terkait dengan masih rendahnya capaian belanja daerah terkait dengan penanganan pandemi COVID-19.
Di antaranya, berbagai jenis bantuan masyarakat, bansos sembako, dan bansos tunai pusat.
Lalu, pembuatan rumah isolasi oleh Pemda setempat serta pengadaan dan distribusi obat-obatan.
"Indikator keberhasilan adalah seluruh belanja daerah dilakukan secara cepat dan tepat sasaran serta akuntabel," ucap Sigit.
Baca Juga:
PPKM Level 4, Gibran Berkukuh Tidak Berikan Pelonggaran Aturan Jam Malam
Yang paling terpenting, kata Sigit, saat ini adalah masyarakat tetap di rumah, dan apabila memang terpaksa untuk beraktivitas selalu menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin.
Kebijakan yang berlaku saat ini, menurut Sigit, adalah untuk kepentingan bersama dan bertujuan menyelamatkan masyarakat serta menekan laju pertumbuhan COVID-19.
"Tentunya kita semua berharap laju pertumbuhan COVID-19 cepat turun, sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas," tutup Sigit. (Knu)
Baca Juga:
Imam Besar Masjid Istiqlal yakin PPKM Darurat Bakal Sukses Jika Umat Kompak
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Tok! DPR Sahkan 8 Poin Reformasi Polri, Kedudukan Tetap di Bawah Presiden
Eks Kapolda Ingatkan Kapolri: Benahi Adab dan Perilaku Aparat di Lapangan
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
2 Bhabinkamtibmas Meninggal Saat Hendak Menolong Korban Longsor Cisarua, Kapolri Berduka
Kapolri Sigit Tolak Polri di Bawah Kementerian, Nanti Ada 2 Matahari Kembar
Panggil Kapolri, DPR Pertanyakan soal Kebebasan Berekspresi di Indonesia
Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden Merupakan Mandat Reformasi 1998
Wassidik Kurang Taji, DPR RI Cemas Penyidik di Daerah Asal Tebak Penetapan Tersangka
Kapolri Sigit Tolak Ditawari Posisi Menteri Mending Jadi Petani
Kapolri Listyo Ogah Jabat Menteri Kepolisian, Jika Polisi Tidak Lagi Langsung di Bawah Presiden