Potensi Pilpres 2 Putaran, KPU Pastikan Kesiapan Anggaran

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 20 September 2023
Potensi Pilpres 2 Putaran, KPU Pastikan Kesiapan Anggaran

Kolase foto tiga kandidat kuat calon presiden Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. (ANTARA/Boyke Ledy Watra)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan kesiapan mereka menghadapi tahapan Pemilu 2024.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan anggaran penyelenggaraan Pilpres 2024 untuk dua putaran.

"Pada dasarnya anggaran untuk Pilpres dua putaran itu sudah disiapkan, sudah disetujui Komisi II dengan pemerintah dan banggar DPR. Hanya saja untuk pencairannya tergantung syarat Pilpres (putaran) kedua muncul," ujar Ketua KPU Hasyim saat konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu (20/9).

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA] Jokowi Pimpin Deklarasi Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

Hasyim mengakui, pihaknya memang tidak bisa memprediksi Pilpres bakal berlangsung satu atau dua putaran. Namun menurutnya, KPU wajib mengantisipasi jika memang Pilpres 2024 harus berjalan dua putaran.

"Sampai sekarang saja soal calon siapa juga belum karena belum sampai ke waktu pendaftaran presiden," jelas dia.

Menurut Hasyim, pengalaman selama ini, menunjukkan pilpres dua putaran sulit diprediksi.

Pada Pilpres 2004, terdapat lima pasangan calon (paslon) yang kemudian diakhiri dengan dua putaran. Lalu pada tahun 2009 ada tiga paslon tapi cukup satu putaran.

Kemudian, pada Pemilu 2014-2019 hanya dua paslon saja, sehingga hanya berlangsung satu putaran.

"Saat situasi memenuhi syarat untuk putaran kedua, maka KPU harus merencanakan supaya segala sesuatunya sudah siap. Baik anggaran logistik dan lainnya,” jelas Hasyim.

Baca Juga:

Terungkap, Alasan Demokrat Ogah Dukung Ganjar di Pilpres 2024

Hasyim menegaskan, Pilpres dua putaran juga membutuhkan anggaran untuk menyediakan logistik, pemutakhiran data pemilih dan kebutuhan pemilu lainnya.

“Pilpres putaran kedua juga harus memperhatikan pemilih di luar negeri. Mereka harus dilayani. Hanya saja saat ini kita persiapkan untuk yang ada di depan mata kita dahulu,” pungkas Hasyim. (Knu)

Baca Juga:

Demokrat Berpotensi Dapat Tugas Khusus Menangkan Jawa Timur di Pilpres 2024

#KPU #Pemilu 2024 #Pilpres 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Roy Suryo menilai, dengan kebijakan itu, masyarakat tidak bisa melihat profil maupun latar belakang calon pemimpin negara.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
Istana Tidak Bakal Ikut Campur Soal Larangan Dokumen Capres Cawapres Dikunci KPU
Aturan terkait dokumen capres-cawapres menjadi kewenangan KPU.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Istana Tidak Bakal Ikut Campur Soal Larangan Dokumen Capres  Cawapres Dikunci KPU
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Bagikan