Potensi Pilpres 2 Putaran, KPU Pastikan Kesiapan Anggaran

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 20 September 2023
Potensi Pilpres 2 Putaran, KPU Pastikan Kesiapan Anggaran

Kolase foto tiga kandidat kuat calon presiden Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. (ANTARA/Boyke Ledy Watra)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan kesiapan mereka menghadapi tahapan Pemilu 2024.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan anggaran penyelenggaraan Pilpres 2024 untuk dua putaran.

"Pada dasarnya anggaran untuk Pilpres dua putaran itu sudah disiapkan, sudah disetujui Komisi II dengan pemerintah dan banggar DPR. Hanya saja untuk pencairannya tergantung syarat Pilpres (putaran) kedua muncul," ujar Ketua KPU Hasyim saat konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu (20/9).

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA] Jokowi Pimpin Deklarasi Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

Hasyim mengakui, pihaknya memang tidak bisa memprediksi Pilpres bakal berlangsung satu atau dua putaran. Namun menurutnya, KPU wajib mengantisipasi jika memang Pilpres 2024 harus berjalan dua putaran.

"Sampai sekarang saja soal calon siapa juga belum karena belum sampai ke waktu pendaftaran presiden," jelas dia.

Menurut Hasyim, pengalaman selama ini, menunjukkan pilpres dua putaran sulit diprediksi.

Pada Pilpres 2004, terdapat lima pasangan calon (paslon) yang kemudian diakhiri dengan dua putaran. Lalu pada tahun 2009 ada tiga paslon tapi cukup satu putaran.

Kemudian, pada Pemilu 2014-2019 hanya dua paslon saja, sehingga hanya berlangsung satu putaran.

"Saat situasi memenuhi syarat untuk putaran kedua, maka KPU harus merencanakan supaya segala sesuatunya sudah siap. Baik anggaran logistik dan lainnya,” jelas Hasyim.

Baca Juga:

Terungkap, Alasan Demokrat Ogah Dukung Ganjar di Pilpres 2024

Hasyim menegaskan, Pilpres dua putaran juga membutuhkan anggaran untuk menyediakan logistik, pemutakhiran data pemilih dan kebutuhan pemilu lainnya.

“Pilpres putaran kedua juga harus memperhatikan pemilih di luar negeri. Mereka harus dilayani. Hanya saja saat ini kita persiapkan untuk yang ada di depan mata kita dahulu,” pungkas Hasyim. (Knu)

Baca Juga:

Demokrat Berpotensi Dapat Tugas Khusus Menangkan Jawa Timur di Pilpres 2024

#KPU #Pemilu 2024 #Pilpres 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPU Jelaskan Proses Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024
KPU akhirnya menjelaskan proses verifikasi syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Soffi Amira - Kamis, 08 Oktober 2026
KPU Jelaskan Proses Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024
Indonesia
Penjelasan Detail KPU Soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pencalonan Pilpres
KPU bertanggung jawab melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon, sedangkan penilaian dan penyetaraan pendidikan luar negeri merupakan kewenangan kementerian
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Oktober 2026
Penjelasan Detail KPU Soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pencalonan Pilpres
Indonesia
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan syarat pendidikan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka. Lalu, apa alasannya?
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Indonesia
Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Sampai di Meja MK, Putusan Dibacakan Malam Ini
MK akan membacakan putusan gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (6/10) pukul 20.00 WIB.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Sampai di Meja MK, Putusan Dibacakan Malam Ini
Indonesia
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Helikopter digunakan pada 25 Januari 2024, sedangkan revisi anggaran yang menjadi dasar pembiayaan baru dilakukan lima hari kemudian.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Kemenag Kabupaten Jombang menegaskan informasi mengenai aturan pakaian dinas ASN berwarna biru muda merupakan hoaks.
Dwi Astarini - Jumat, 06 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Indonesia
KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
KIP menyatakan salinan ijazah mantan Presiden Jokowi yang digunakan dalam pencalonan presiden pada 2014 dan 2019 merupakan informasi terbuka.
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Januari 2026
 KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Komisi II DPR mengkritik KPU yang menyewa private jet dibandingkan menggunakan pesawat biasa.
Soffi Amira - Rabu, 29 Oktober 2025
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Bagikan