Polri Targetkan 85 Persen Warga Taat Aturan Saat New Normal

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 29 Mei 2020
Polri Targetkan 85 Persen Warga Taat Aturan Saat New Normal

Kapolsek Metro Menteng AKBP Guntur Muhammad Thariq. Foto: MP/Kanu

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Patroli gabungan TNI dan Polri dalam mendisiplinkan warga diharapkan mampu menekan angka ketidakdisiplinan yang selama ini dikenal sangat rendah.

Kapolsek Metro Menteng AKBP Guntur Muhammad Thariq mengatakan dengan adanya patroli aparat dan penempatan posko pemantauan, warga menjadi lebih disiplin mengingat pandemi COVID-19 masih menjadi ancaman. Apalagi bakal diberlakukan new normal dimana warga dipaksa hidup disiplin.

Baca Juga

Polisi Bangun Posko Khusus Pantau Kedisiplinan Warga di Bundaran HI

"Kita berharap semua bisa lah (menaati aturan). Targetnya bisa 75-85 persen masyarakat yang disiplin," jelas Guntur di Posko Pantau Disiplin COVID-19, Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (29/5).

Kapolsek Metro Menteng AKBP Guntur Muhammad Thariq
Kapolsek Metro Menteng AKBP Guntur Muhammad Thariq. Foto: MP/Kanu

Pengawasan, lanjut Guntur, juga bakal dilakukan di mall dan tempat kumpul warga yang dinilai sulit dihindari terjadi penumpukn massa dan antrian kegiatan. Warga dipaksa untuk disiplin.

"Karena kita harus membiasakan hidup dengan new normal. Hidup dengan situasi biasa ada pandemi harus bgm sambil nunggu proses berkelanjutan sambil nunggu proses pengobatan maupun vaksinansi," imbuh lulusan AKPOL 2002 ini.

Guntur melanjutkan, pihaknya tak hanya menegur dan mengawasi warga yang tak disiplin saja. Melainkan juga memberikan peralatan kesehatan seperti masker dan hand sinitizer kepada warga yang tak memakainya.

"Tiap anggota membawa 10 masker. Jadi setiap ada masyarakat yang tidak pakai jadi dikasih. 'silahkan pak nih masker'," ungkap Guntur.

Posko Singgah Patroli Terpadu Operasi Ketupat Jaya. Foto: MP/Kanu
Posko Singgah Patroli Terpadu Operasi Ketupat Jaya. Foto: MP/Kanu

Nantinya, dari pemberian tersebut akan didata dan dianalisa seberapa besar tingkat kepatuhan warga di wilayah tersebut.

"Nanti total ada 1 hari dipegang 10. Kalau 100 anggota disebar artinya sudah 10 dikali 100 itu habis, jadi 1000 artinya ada 1000 orang ga pakai masker. Berarti terjadi peningkatan. Kurvanya naik, besoknya turun dari 100 orang ternyata kepake 10," jelas Guntur.

"Nah semua nanti akan terdatabase oleh posko yang sedang kita bangun. Ini dpantau langsung Kapolri (Jenderal Idham Azis) dan Panglima TNI (Marsekal Hadi Tjahjanto)," ujar Guntur

Baca Juga

Jelang Pemberlakuan New Normal, Ini Aturan Main Baru di KRL

Guntur mengatakan, metode pemanfaatan posko monitoring yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia ini bisa menjadi proyek percontohan.

"Saya rasa ini bisa jadi contoh untuk seluruh wilayah di Indonesia. Bahwa posko sejenis ini bisa bermanfaat terutama di jalur utama seperti MH Thamrin," terang Guntur. (Knu)

#Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Indonesia
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access yang tengah diselidiki tidak berkaitan dengan kebijakan resmi Polri.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Indonesia
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Polri menegaskan penegakan hukum kasus itu sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang ingin institusi Polri bersih.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Indonesia
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat mempercayakan Polri menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang telah menetapkan tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Indonesia
58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Dijanjikan Gaji Rp 54 Juta dan Bonus 635 Juta
Bareskrim Polri membongkar sindikat TPPO yang merekrut 58 WNI, termasuk mantan TNI dan Polri, menjadi tentara bayaran Rusia dengan iming-iming gaji Rp54 juta.
Frengky Aruan - Selasa, 03 November 2026
58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Dijanjikan Gaji Rp 54 Juta dan Bonus 635 Juta
Bagikan