Polri Petakan Titik Rawan Pilkada Serentak, Jakarta Salah Satunya

Luhung SaptoLuhung Sapto - Senin, 23 Januari 2017
Polri Petakan Titik Rawan Pilkada Serentak, Jakarta Salah Satunya

Brigjen Pol Rikwanto (kanan) saat menggelar konferensi pers di ruang Div Humas Mabes Polri, Senin (16/1) (MP/Fadhli)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

Mabes Polri telah memetakan tingkat kerawanan yang terindikasi dapat menggangu terselenggaranya Pilkada serentak 2017. Berdasarkan data, ada 101 titik wilayah yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak tahun ini, beberapa di antaranya rawan terjadi konflik.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rikwanto mengatakan Polri telah menyiapkan 60 ribu hingga 70 ribu personel Polri termasuk 4.100 lebih Brimob. Mereka akan diterjunkan ke daerah yang berpotensi konflik tinggi atau rawan.

"Hingga saat ini, belum ada yang menonjol dan bisa ditangani. Sehingga belum ada yg bisa mengganggu pelaksanaan pilkada," ujarnya Rikwanto kepada awak media dalam keterangan pers di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo No 3, Jakarta, Senin (23/1).

Adapun daerah yang menjadi titik rawan konflik pada Pilkada Serentak 2017, kata Rikwanto, di antaranya adalah Provinsi Papua Barat, Aceh, Jakarta, dan Daerah Maluku.

Menurut Rikwanto, indikasi tingkat kerawanan itu terlihat dari beberapa hal, yaitu kesiapan penyelenggara, sejarah konflik, komposisi dukungan parpol setara dan ada juga daerah yang masih belum sepenuhnya mengakui Pancasila sebagai ideologi bangsa.

"Nah untuk daerah rawan ini, kita akan sebar 4.100 lebih personel Brimob dan akan diperbantukan manakala terjadi konflik yang berkepanjangan dan sulit diatasi," ungkap Rikwanto.

Sebelumnya, rombongan anggota DPR RI Komisi II Lintas Fraksi mendatangi Mabes Polri. Kedatangan rombongan legislator tersebut merupakan rangkaian kegiatan menjelang Pilkada Serentak 2017 yang akan digelar di seluruh wilayah Indonesia.

Ketua Komisi II DPR RI, Zainuddin Amali mengatakan kedatangan rombongan Komisi II DPR ke Mabes Polri untuk menanyakan kesiapan Polri dalam hal pengamanan Pilkada serentak yang akan digelar 15 Februari 2017.

"Terkait Pilkada yang akan dilakukan serentak 2017, ada beberapa hal yang kami ingin tahu dari Polri dan sudah diberikan informasinya terkait persiapan Polri menghadapi pilkada serentak di 101 titik daerah pemilihan Gubernur/Bupati, di seluruh Indonesia," terangnya.

Ia menegaskan, secara umumnya Polri siap mengamankan pesta demokrasi tersebut. Polri juga telah menyiapkan antisipasi dari berbagai bentuk gangguan keamanan pada saat gelaran Pilkada serentak.

"Tadi Polri menyampaikan kesiapannya, pada umumnya pengamanan Pilkada. kita berharap pelaksanaan Pilkada aman sekali pun ada ancaman, Polri sudah mengantisipasi pelaksanaan Pilkada," katanya mengakhiri. (Fdi)

#Pilkada Serentak #Pilkada DKI Jakarta 2017 #Rawan Konflik
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Situasi Indonesia Panas, Rektor UMJ: Perbedaan Pandangan Jangan Berujung Kekerasan
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof. Dr. Ma’mun Murod Al-Barbasy menegaskan, setiap perbedaan pandangan tidak boleh berujung pada kekerasan.
Soffi Amira - Selasa, 02 September 2025
Situasi Indonesia Panas, Rektor UMJ: Perbedaan Pandangan Jangan Berujung Kekerasan
Indonesia
Kerusuhan di Indonesia Dikomandoi Sosok Terlatih, SETARA Institute: Dipicu Ketegangan Elite dan Kontestasi Kekuasaan
Kerusuhan di Indonesia dikomandoi oleh sosok terlatih. Hal itu diungkapkan oleh SETARA Institute, yang menilai aksi tersebut hanya bisa digerakkan orang-orang terlatih.
Soffi Amira - Senin, 01 September 2025
Kerusuhan di Indonesia Dikomandoi Sosok Terlatih, SETARA Institute: Dipicu Ketegangan Elite dan Kontestasi Kekuasaan
Dunia
Pasukan Thailand-Kamboja Saling Hantam, Peringatan Trump Dicuekin Habis-habisan
Hingga Minggu (27/7), belum ada laporan korban jiwa tambahan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 27 Juli 2025
Pasukan Thailand-Kamboja Saling Hantam, Peringatan Trump Dicuekin Habis-habisan
Indonesia
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Putusan ini diucapkan dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Kamis (26/6) di Ruang Sidang Pleno MK.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 26 Juni 2025
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Indonesia
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Ada pergantian calon bupati (Cabup) nomor urut 3 Petrus Ricolombus Omba sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Mei 2025
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Dunia
Ketegangan Meningkat di Asia Selatan, AS Mediasi India-Pakistan Setelah Serangan Mematikan di Kashmir
Rubio juga mendorong negara-negara lain untuk terlibat dalam upaya diplomatik dengan Pakistan dan India
Angga Yudha Pratama - Rabu, 30 April 2025
Ketegangan Meningkat di Asia Selatan, AS Mediasi India-Pakistan Setelah Serangan Mematikan di Kashmir
Indonesia
DPR Kawal Hak Masyarakat dalam Proyek Strategis Nasional di Rempang Eco City dan Sengketa Tanah Gobah
Sebagai langkah lanjutan, Komisi VI akan memanggil PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V
Angga Yudha Pratama - Senin, 28 April 2025
DPR Kawal Hak Masyarakat dalam Proyek Strategis Nasional di Rempang Eco City dan Sengketa Tanah Gobah
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Komisi II DPR RI bakal mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), guna merumuskan opsi-opsi pelantikan kepala daerah.
Wisnu Cipto - Rabu, 15 Januari 2025
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Indonesia
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Mahkamah Konstitusi memastikan sidang perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 berjalan secara proporsional dan tepat waktu sesuai tenggat 45 hari kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Januari 2025
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Bagikan