Polri Pesan 15.000 Senjata, BIN Beli 500 Senjata

Luhung SaptoLuhung Sapto - Selasa, 26 September 2017
Polri Pesan 15.000 Senjata, BIN Beli 500 Senjata

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen (Pol) Setyo Wasisto. (MP/Reno Esnir)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Polri benarkan bahwa terdapat pemesanan 5.000 pucuk senjata dari PT Pindad. Pemesan senjata ini merupakan bagian dari pengadaan 15 ribu pucuk senjata ini menggunakan anggaran yang sudah disetujui dalam APBN Perubahan.

"Ya betul. Itu dari APBNP. Dari Pindad hanya sanggup lima ribu pucuk (senjata)," kata Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto di Mabes Polri, Jakarta, Senin (25/9).

Ia menambahkan karena pihak Pindad hanya sanggup memberi pasokan sebanyak lima ribu pucuk senjata, maka pihaknya sedang mencari pemasok lain untuk memenuhi kebutuhan 10 ribu pucuk senjata lagi.

"Yang 10 ribu pucuk harus dicari dari luar (negeri)," katanya.

Ia menjelaskan bahwa senjata yang dibeli oleh Polri bukan merupakan senjata serbu tetapi merupakan senjata yang dapat melumpuhkan yang digunakan untuk keperluan penegakan hukum.

"Spesifikasi teknis bukan untuk senjata serbu tapi untuk melumpuhkan," katanya.

Selain itu, dirinya juga menyinggung tentang pembelian 500 pucuk senjata yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN).

Ia menegaskan bahwa pembelian senjata tersebut tidak ada kaitannya dengan pembelian senjata untuk Polri.

"Tidak, itu beda lagi, jangan dikaitkan dengan yang 5.000 (senjata) untuk polisi," katanya.

Ia menambahkan bahwa institusi non militer yang ingin melakukan pembelian senjata perlu mendapatkan izin dari Polri.

"BIN, BNN, Bea Cukai, Imigrasi, Kementerian Kehutanan, Lapas juga. Semuanya (jika hendak membeli senjata harus) izin dari Polri," paparnya.

Setyo juga memastikan bahwa pembelian 500 pucuk senjata untuk BIN telah melalui prosedur perizinan dari Polri.

"Sudah melalui Polri," katanya.

Ia juga menambahkan bahwa masih ada beberapa institusi lain yang berencana melakukan pengadaan senjata pada tahun ini.

"BNN sudah selesai pengadaannya, jumlahnya sampai ke BNN daerah, cukup banyak. Sudah (selesai) tahun lalu. Kemudian Satpol PP, Bea Cukai paling minta pengadaan amunisi (peluru) karena mereka (perlu) latihan," katanya.(*)

Sumber: ANTARA

#Irjen Pol Setyo Wasisto #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Rumah di Cibinong Titik Awal Rencana Makar Sadap Prabowo, Intip Penampakannya
Bareskrim menggeledah rumah di Cibinong yang diduga menjadi lokasi awal permufakatan kasus makar terkait dengan perkara penyadapan ilegal. Penyidik menyita dokumen, spanduk, dan perangkat elektronik.
Wisnu Cipto - Jumat, 20 November 2026
Rumah di Cibinong Titik Awal Rencana Makar Sadap Prabowo, Intip Penampakannya
Indonesia
Usut Kasus Dugaan Makar terhadap Presiden Prabowo, Polisi Geledah Sejumlah Tempat di Tangerang dan Bogor
Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari lanjutan penyidikan.
Dwi Astarini - Jumat, 20 November 2026
Usut Kasus Dugaan Makar terhadap Presiden Prabowo, Polisi Geledah Sejumlah Tempat di Tangerang dan Bogor
Indonesia
Polri Kerahkan Bhabinkamtibmas Bantu Atasi Pengangguran, 30 Ribu Lowongan Kerja Terdata
Program ini dilakukan dengan menggandeng perusahaan dan dunia usaha untuk membuka informasi serta kesempatan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Polri Kerahkan Bhabinkamtibmas Bantu Atasi Pengangguran, 30 Ribu Lowongan Kerja Terdata
Indonesia
Polri Perketat Syarat Pengunduran Diri Anggota yang Terancam Dipecat tidak Hormat
Dengan perubahan tersebut, tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman tepat lima tahun juga masuk cakupan ketentuan baru.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Polri Perketat Syarat Pengunduran Diri Anggota yang Terancam Dipecat tidak Hormat
Indonesia
Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Kode Etik Polri
Kapolri terbitkan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 menjelang sidang etik Listyo Sigit. Aturan baru mengubah pangkat majelis dan memungkinkan sidang daring.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 18 November 2026
Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Kode Etik Polri
Indonesia
Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar
Terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma dalam perpol tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar
Indonesia
Polri Dalami Dugaan Cip Nvidia Diselundupkan ke China lewat Indonesia
Dugaan penggunaan Indonesia sebagai jalur transit pengiriman cip AI Nvidia ke China sebelumnya mencuat setelah adanya laporan media internasional.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Polri Dalami Dugaan Cip Nvidia Diselundupkan ke China lewat Indonesia
Indonesia
Pengendali Teknis Penyadapan Presiden Prabowo belum Disidang, masih Sakit
Slamet masih menjalani perawatan intensif akibat penyakit yang dideritanya.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Pengendali Teknis Penyadapan Presiden Prabowo belum Disidang, masih Sakit
Indonesia
Kasus Penyadapan, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso
Sidang etik tersebut digelar di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Kasus Penyadapan, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso
Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Bagikan