Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Mabes Polri memastikan jajaran Korps Bhayangkara netral dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.
"Bahwasanya dalam Pilkada serentak tahun 2020 Polri dituntut untuk netral, sesuai dengan dasar hukum netralitas Polri yang diatur," kata Karo Penmas Polri Brigjen Awi Setiyono kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (9/9).
Baca Juga:
Salah Satu Paslon Pilkada Surabaya Dinyatakan Positif COVID-19
Adapun aturan yang mengharuskan Polri netral dalam kontestasi politik yakni, TAP MPR RI Nomor: VII/MPR/2000 tentang Peran TNI-Polri, sebagaimana dalam pasal 10 tentang Keikutsertaan Polri Dalam Penyelenggaraan Negara
a. Ayat (1) Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis;
b. Ayat (2) anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.
Lalu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa dalam Pasal 28
a. Ayat (1) Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam politik praktis;
b. Ayat (2) anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.
Kemudian, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-undang sebagaimana
a. Pasal 7 Huruf t mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon;
b. Pasal 70 Ayat (1) dalam kampanye, Paslon dilarang melibatkan anggota Polri.
Selanjutnya, undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilgub/Bupati dan Wali Kota sebagaimana Pasal 7 Ayat (1) Polri mengundurkan sejak mendaftarkan diri sebagai calon.
Lalu, Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang KEPP (Kode Etik Profesi Polri)
a. Pasal 6 huruf h : anggota Polri wajib bersikap netral;
b. Pasal 12 tentang Larangan :
1) Menjadi anggota/pengurus parpol;
2) Gunakan hak pilih & dipilih;
3) Melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
Kemudian SE (Surat Edaran) Kapolri Nomor : SE/7/VI/2014 tentang Pedoman Netralitas Anggota Polri Dalam Pemilu dan Pemilukada.
Kabaharkam Polri Komjen Agus Adrianto selaku Kaopspus “Aman Nusa II-2020” mengeluarkan surat telegram guna meredam klaster Pilkada 2020.
Yakni Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/2607/IX/OPS.2./2020 tanggal 7 September 2020 yang ditandatangani oleh Agus.
Ada beberapa poin penting dalam surat yang ditujukan kepada para Kasatgas/Kasubsatgas Aman Nusa II/2020, Kaopsda/Kapolda, dan Kaopsres/Kapolres itu.
“Bersinergi, berkoordinasi, dan berkolaborasi dengan KPU, Bawaslu, Pemda, TNI dan stakeholder terkait Pilkada agar aman, damai, dan sejuk serta aman dari COVID-19,” kata Awi.
Lalu perintah untuk memedomani dan pahami Peraturan KPU No 5, 9, dan 10 Tahun 2020 terkait penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapan pilkada khususnya pembatasan jumlah peserta kampanye.
“Rapat Uumum maksimal 100 orang, ratas dan debat masing-masing maksimum 50 orang,” tambah Awi.
Baca Juga:
Pilkada Serentak 2020, Polda Jateng Prioritaskan Pengamanan Solo dan Semarang
Juga perlunya pemetaan yang berpotensi berkumpulnya massa dan pastikan lokasi sudah dilakukan penyemprotan disinfektan sebelum/sesudah kegiatan dan menerapkan protokol kesehatan.
Para pasangan calon gubernur, wali kota, bupati dan parpol juga harus diajak deklarasi komitmen untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19.
“Sosialisasi protokol kesehatan harus dilakukan secara masif dan peningkatan patroli siber untuk mencegah penyebaran hoaks, black campaign, dan hate speech mengingat di masa pandemi teknologi informasi sebagai media kampanye,” urai Awi. (Knu)
Baca Juga:
