Polri Mulai Redam Potensi Konflik di Pemilu 2024

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 14 Maret 2023
Polri Mulai Redam Potensi Konflik di Pemilu 2024

Ilustrasi Pemilu 2024. ANTARA/ilustrator/Kliwon

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kepolisian mulai mewaspadai kerawanan konflik yang bakal timbul di tingkat masyarakat menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk meredam potensi konflik dan meningginya tensi politik tahun depan.

"Untuk pengamanan pemilihan presiden dan wakil presiden disiapkan Operasi Mantap Brata. Dilaksanakan secara terpusat di seluruh Indonesia pada bulan Oktober 2023 nanti," kata Gatot di Sespim Lemdiklat Polri, Lembang, Selasa (14/3).

Baca Juga:

Jokowi dan Iriana Resmi Terdaftar sebagai Pemilih Pemilu 2024

Pihaknya akan berupaya maksimal untuk meredam konflik yang timbul saat pelaksanaan Pemilu 2024. Hal itu agar tidak terjadi gangguan yang lebih besar di tengah masyarakat.

"Kami akan berupaya meminimalisir potensi konflik dan kerawanan agar tidak berkembang menjadi gangguan kamtibmas yang lebih besar," ujar Gatot.

Ia mengatakan, dalam antisipasi potensi kerawanan saat tahapan pemilu, juga dilakukan kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan dalam skema cooling system.

"Skema cooling system ini kita terapkan ketika mesin politik sudah memanas. Ketika menjadi konflik, langsung kita dinginkan. Semua pihak akan terlibat termasuk media," tutur Gatot.

Baca Juga:

Bawaslu Optimalkan Strategi Cegah Politik Identitas dan SARA di Pemilu 2024

Mantan Kapolda Metro Jaya ini menuturkan, upaya untuk menurunkan suhu politik itu memang perlu dilakukan agar selama tahapan Pemilu 2024 hingga puncak atau sampai agenda pelantikan presiden dan wakil presiden nanti, bisa berjalan aman.

Gatot mengatakan, semua upaya atau langkah untuk melakukan antisipasi potensi kerawanan dalam tahapan pemilu tersebut, sesuai dengan instruksi dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Tentunya semua langkah-langkah (antisipasi) itu mulai sekarang sudah dipersiapkan oleh Kapolri," kata Gatot. (Knu)

Baca Juga:

Tim Siber Bawaslu Dibentuk Cegah Pencurian Data Laporan Pelanggaran Pemilu

#Pemilu #Pemilu 2024 #Polri
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pakai Narkoba Sabu, Anggota Brimob Polda Kaltim Dipecat Kesatuannya
Bripka Dedy Wiratama yang bertugas sebagai Bintara Kompi 4 Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Kaltim terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri berupa penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Juni 2026
Pakai Narkoba Sabu, Anggota Brimob Polda Kaltim Dipecat Kesatuannya
Indonesia
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
RDPU juga membahas struktur organisasi serta formulasi usia pensiun anggota kepolisian
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
Indonesia
Satgas Haji Polri Ungkap Penipuan Haji Non-Prosedural, Kerugian Tembus Rp 21,7 Miliar
Satgas Haji dan Umrah Polri mengungkap kasus penipuan haji non-prosedural. 550 calon jemaah menjadi korban dengan total kerugian mencapai Rp 21,7 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Juni 2026
Satgas Haji Polri Ungkap Penipuan Haji Non-Prosedural, Kerugian Tembus Rp 21,7 Miliar
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Komisi I DPR Tegaskan Pemberantasan Begal Tugas Polisi, Bukan Tupoksi TNI
Komisi I DPR menegaskan pemberantasan begal adalah tugas Polri. TNI hanya bisa terlibat jika ada permintaan resmi dan koordinasi.
Wisnu Cipto - Kamis, 28 Mei 2026
Komisi I DPR Tegaskan Pemberantasan Begal Tugas Polisi, Bukan Tupoksi TNI
Indonesia
DPR Sebut Usulan Usia Pensiun Polri Perlu Disesuaikan dengan TNI dan Kejaksaan
Soal kekhawatiran publik bahwa revisi UU Polri sengaja disiapkan untuk mengakomodasi Kapolri saat ini, Dasco membantah anggapan tersebut.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
DPR Sebut Usulan Usia Pensiun Polri Perlu Disesuaikan dengan TNI dan Kejaksaan
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Wakapolri Terbang ke Arab Saudi, Memastikan Jemaah Calon Haji Indonesia Dapat Perlindungan Ekstra
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo beserta tim melakukan lawatan dan pertemuan dengan jajaran Presidency of State Security (PSS) Arab Saudi pada Jumat (22/5) di Kantor PSS, Kota Riyadh, Arab Saudi.
Frengky Aruan - Minggu, 24 Mei 2026
Wakapolri Terbang ke Arab Saudi, Memastikan Jemaah Calon Haji Indonesia Dapat Perlindungan Ekstra
Indonesia
Kampung Narkoba di Samarinda Digerebek, DPR Desak Penindakan Tanpa Tebang Pilih
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Polri membongkar bandar besar dan dugaan beking aparat usai penggerebekan kampung narkoba di Samarinda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
Kampung Narkoba di Samarinda Digerebek, DPR Desak Penindakan Tanpa Tebang Pilih
Bagikan