Polri Mulai Redam Potensi Konflik di Pemilu 2024

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 14 Maret 2023
Polri Mulai Redam Potensi Konflik di Pemilu 2024

Ilustrasi Pemilu 2024. ANTARA/ilustrator/Kliwon

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kepolisian mulai mewaspadai kerawanan konflik yang bakal timbul di tingkat masyarakat menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk meredam potensi konflik dan meningginya tensi politik tahun depan.

"Untuk pengamanan pemilihan presiden dan wakil presiden disiapkan Operasi Mantap Brata. Dilaksanakan secara terpusat di seluruh Indonesia pada bulan Oktober 2023 nanti," kata Gatot di Sespim Lemdiklat Polri, Lembang, Selasa (14/3).

Baca Juga:

Jokowi dan Iriana Resmi Terdaftar sebagai Pemilih Pemilu 2024

Pihaknya akan berupaya maksimal untuk meredam konflik yang timbul saat pelaksanaan Pemilu 2024. Hal itu agar tidak terjadi gangguan yang lebih besar di tengah masyarakat.

"Kami akan berupaya meminimalisir potensi konflik dan kerawanan agar tidak berkembang menjadi gangguan kamtibmas yang lebih besar," ujar Gatot.

Ia mengatakan, dalam antisipasi potensi kerawanan saat tahapan pemilu, juga dilakukan kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan dalam skema cooling system.

"Skema cooling system ini kita terapkan ketika mesin politik sudah memanas. Ketika menjadi konflik, langsung kita dinginkan. Semua pihak akan terlibat termasuk media," tutur Gatot.

Baca Juga:

Bawaslu Optimalkan Strategi Cegah Politik Identitas dan SARA di Pemilu 2024

Mantan Kapolda Metro Jaya ini menuturkan, upaya untuk menurunkan suhu politik itu memang perlu dilakukan agar selama tahapan Pemilu 2024 hingga puncak atau sampai agenda pelantikan presiden dan wakil presiden nanti, bisa berjalan aman.

Gatot mengatakan, semua upaya atau langkah untuk melakukan antisipasi potensi kerawanan dalam tahapan pemilu tersebut, sesuai dengan instruksi dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Tentunya semua langkah-langkah (antisipasi) itu mulai sekarang sudah dipersiapkan oleh Kapolri," kata Gatot. (Knu)

Baca Juga:

Tim Siber Bawaslu Dibentuk Cegah Pencurian Data Laporan Pelanggaran Pemilu

#Pemilu #Pemilu 2024 #Polri
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Putusan MK No 114/2025 yang tiba-tiba menutup celah penugasan di luar struktur Polri menciptakan kekhawatiran bagi struktur SDM Polri yang ditugaskan di luar institusi.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Ketentuan mengenai pengangkatan Kapolri dengan persetujuan DPR secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Putusan MK bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri, Justru Perjelas Status dan Rantai Komando
Mahkamah Konstitusi justru menekankan pentingnya penataan dan pembatasan kewenangan agar praktik penugasan dilakukan jelas, terukur, dan tidak tumpang tindih.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Putusan MK bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri, Justru Perjelas Status dan Rantai Komando
Indonesia
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Mahfud MD menilai Perkap Polri Nomor 10 Tahun 2025 tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan UU Polri serta Putusan MK.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Indonesia
Komisi III DPR: Perkap Polri 10/2025 Jawab Kekaburan Norma Penugasan Anggota Polri
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menilai Perkap Polri No. 10 Tahun 2025 sebagai langkah konstitusional menindaklanjuti Putusan MK.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
Komisi III DPR: Perkap Polri 10/2025 Jawab Kekaburan Norma Penugasan Anggota Polri
Indonesia
Dankodiklat TNI Buka Tarkorna XV, GM FKPPI Luncurkan Transformasi Berbasis AI
Dankodiklat TNI membuka Tarkorna XV. Pada acara ini, GM FKPPI meluncurkan transformasi berbasis AI.
Soffi Amira - Jumat, 12 Desember 2025
Dankodiklat TNI Buka Tarkorna XV, GM FKPPI Luncurkan Transformasi Berbasis AI
Indonesia
RS Polri Serahkan 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Drone ke Keluarga
Pihaknya tidak menarik biaya sepeser pun untuk proses tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 10 Desember 2025
RS Polri Serahkan 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Drone ke Keluarga
Indonesia
Kebakaran di Cempaka Putih, Polisi Periksa 6 Saksi
Enam saksi telah diperiksa, yaitu empat karyawan dan dua orang lainnya yang merupakan bagian sumber daya manusia (HRD) di tempat usaha tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Kebakaran di Cempaka Putih, Polisi Periksa 6 Saksi
Indonesia
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra apresiasi KPK, Kejagung, dan Polri. Ia beri catatan soal kriminalisasi bisnis dan implementasi KUHAP baru 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Indonesia
Bareskrim Fokus Usut Sumber Kayu Ilegal Logging yang Terseret Banjir di Sungai Tamiang
Bareskrim Polri menyelidiki dugaan pembalakan liar dan pembukaan lahan di hulu Sungai Tamiang, Aceh, yang diduga terkait kerusakan lahan pemicu bencana di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Bareskrim Fokus Usut Sumber Kayu Ilegal Logging yang Terseret Banjir di Sungai Tamiang
Bagikan