Polri Ikutan Garap Makan Bergizi Gratis, Kepala BGN Minta 1.000 Dapur Umum

Soffi AmiraSoffi Amira - Senin, 17 Maret 2025
Polri Ikutan Garap Makan Bergizi Gratis, Kepala BGN Minta 1.000 Dapur Umum

Peresmina Dapur Umum Makan Bergizi Gratis. Foto: Humas Polri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mabes Polri resmi turun tangan untuk menggelar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan meresmikan 20 dapur umum.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan, dari 20 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diresmikan, empat berada di tingkat Mabes Polri dan 16 di polda prioritas.

“Tentunya ini tidak berhenti sampai disini dan tentunya ini akan terus kami kembangkan,” ungkap Sigit di Jakarta, Senin (17/3).

Menurut Sigit, pembangunan SPPG akan terus berlanjut dengan target 100 lokasi pada Juli 2025. Pembentukan SPPG ini merupakan realisasi atas MoU antara Polri dengan Badan Gizi Nasional.

Baca juga:

Program Makan Bergizi Gratis Telah Habiskan Dana Rp 710,5 Miliar

“Dan sebagai komitmen kami untuk mendukung program makan bergizi gratis, maka Polri pun melakukan rekrutmen terhadap Bakomsus yang memiliki keahlian di bidang gizi,” ujar Kapolri.

Menurut Kapolri, ke depan juga akan ada Bakomsus bidang akuntan, peternakan, dan perikanan, yang akan melengkapi program makan bergizi gratis.

Seluruh SPPG di bawah Polri pun akan memiliki food security untuk memastikan semua sampai dengan kualitas sesuai standar. Ia menyontohkan di SPPG Pejaten, terdapat pengelolaan hidroponik untuk mendukung suplai kebutuhan baku makan bergizi gratis.

Jadi, tidak hanya pemenuhan makanan bergizi bagi anak, tetapi juga menyentuh ekosistem perekonomian di daerah.

Baca juga:

KPK Ungkap Informasi Harga Makan Bergizi Gratis Dikurangi, Istana Anggap Bentuk Pencegahan

“Dan harapan tentunya ini akan bisa membantu meningkatkan perkembangan ekonomi,“ jelas Listyo Sigit.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana berharap, ke depannya lebih banyak lagi SPPG yang disiapkan.

“Polri sudah merencanakan akan membangun 542. Saya berbisik kepada Pak Kapolri mudah-mudahan bisa 1.000,” ungkap Kepala BGN.

Dadan yakin, 82,9 juta penerima manfaat dapat dilayani di akhir 2025 ini.

“Saya sangat senang karena kualitas yang dibangun pun tidak main-main. Jadi betul-betul kualitas dengan standar tinggi, dengan 4 standar,” ujarnya. (knu)

#Makan Bergizi Gratis #Polri #Dapur #Makanan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
BGN Hapus Anggaran Kendaraan Distribusi MBG dari Biaya Operasional per Penerima
Kebijakan ini merupakan pengembalian pada ketentuan awal pelaksanaan program MBG.
Dwi Astarini - Senin, 09 November 2026
BGN Hapus Anggaran Kendaraan Distribusi MBG dari Biaya Operasional per Penerima
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
BGN Perketat Pengeluarkan Operasional Dapur, Berbagai Komponen Dihilangkan
Biaya operasional setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dihitung berdasarkan jumlah riil penerima manfaat yang dilayani.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2026
BGN Perketat Pengeluarkan Operasional Dapur, Berbagai Komponen Dihilangkan
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Bagikan