Polri Hadapi Sejumlah Potensi Ancaman dalam Perayaan Natal dan Tahun Baru 2024
Karo Binopsnal Baharkam Polri Brigjen Makhruzi Rahman. (Foto: Ist)
MerahPutih.com - Polri tengah menyiapkan Operasi Lilin dalam rangka pengamanan perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
Tahun ini, pelaksanaan Operasi Lilin bersamaan dengan masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Kepala Biro Pembinaan dan Operasional Badan Pemeliharaan Keamanan (Karo Binopsnal Baharkam) Polri Brigjen Makhruzi Rahman mengatakan, Operasi Lilin akan berlangsung selama 12 hari, mulai 22 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024.
Baca Juga:
Jutaan Data DPT Pemilu Diduga Bocor, Ketua DPR Sentil KPU
"Ini untuk mengamankan perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 sekaligus masa kampanye Pilpres dan Pileg," ungkap Makhruzi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (1/12).
Makhruzi menjelaskan, Operasi Lilin mengedepankan kegiatan pencegahan didukung deteksi dini dan pencegahan hukum dalam rangka pengamanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
"Kita ingin masyarakat merayakan dan Natal dan Tahun Baru dengan aman, nyaman, dan selamat,” tuturnya.
Menurut Makhruzi, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) saat ini mengalami peningkatan secara kuantitas dan kualitas seiring dengan perhelatan pesta demokrasi kampanye Pemilu 2024, yang beririsan dengan perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
Oleh sebab itu, lanjut dia, Polri dalam Operasi Lilin nanti akan menyiapkan 101.092 personel dari Mabes Polri dan polda jajaran dengan tugas menjaga kerawanan saat perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
Baca Juga:
Pose Capres - Cawapres di Surat Suara Pemilu 2024
Adapun potensi ancaman dalam Perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di antaranya penolakan dan pembubaran kegiatan keagamaan, teror dan serangan bom kelompok teroris.
Kemudian, kejahatan konvensional serta kemacetan, kecelakaan lalu lintas, dan kecelakaan laut akibat meningkatnya mobilitas masyarakat.
"Polri sudah melakukan antisipasi dengan Operasi Mantap Brata, di samping melakukan koordinasi dengan para stakeholder seperti Kemenhub, BMKG, Kementerian PUPR dan sebagainya," tutup Makhruzi. (Knu)
Baca Juga:
KPU Analisis Pergerakan Pelaku Dugaan Pembobolan Data Pemilih Pemilu 2024
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Polri Kini Sudah Punya 672 SPPG, Paling Banyak Ada di Jawa Tengah
Ahli Gizi Sebut SPPG Polri Bisa Jadi Role Model Program MBG, Dinilai Bersih dan Higienis
Mabes Polri Sebut Oknum Polisi Rusak Citra Anggota Lain, Turunkan Tingkat Kepercayaan Rakyat
Peneror Bom Sekolah Internasional NJIS Kelapa Gading Minta Tebusan Bitcoin US$ 30 Ribu
DPR Minta Polri Tunjukkan Kinerja Transparan, Serta Dorong Model Pemberantasan Tambang Ilegal
DPR Desak Perlindungan Hukum dan Jaminan Kesejahteraan yang Mendesak Bagi Anggota Polri dalam Pembahasan RUU KUHAP
Komite Reformasi Polri Diharap Fokus pada HAM dan Akuntabilitas, Bukan Retorika Politik Semata
DPR Ungkap Polri Telah Miliki Lebih daripada 600 SPPG, Siap Sukseskan MBG
Akpol Resmi Luncurkan Siniar, Jadi Media Edukasi dan Keterbukaan
Ini nih, Poin Reformasi Kepolisian, Ada Kebebasan Berekspresi, Penyalahgunaan Wewenang, hingga HAM