KPU Analisis Pergerakan Pelaku Dugaan Pembobolan Data Pemilih Pemilu 2024
KPU. (Foto: MP/Dicke Prasetia)
MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI masih mengusut dugaan kebocoran data pemilih Pemilu 2024 dengan menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Bareskrim Polri.
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menuturkan, saat ini beberapa analisis sedang dijalankan untuk mengidentifikasi pelaku.
"Seperti analisis log akses, analisis manajemen pengguna, dan analisis log lainnya yang diambil dari aplikasi maupun server yang digunakan untuk mengidentifikasi pelaku, jika benar melakukan peretasan terhadap Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih)," katanya di Jakarta, Kamis (30/11).
Baca Juga:
KPU Gelar Debat Capres-Cawapres 5 Kali, Seluruhnya di Jakarta
Hasyim menjelaskan, KPU memberikan akses seluas-luasnya kepada tim untuk melindungi dan mencegah terjadinya penyebaran data pemilih.
Saat ini, KPU terus mengumpulkan bukti-bukti kebocoran data itu.
"KPU senantiasa berkoordinasi dengan BSSN, Bareskrim Polri, pihak pengembang, dan instansi terkait lainnya untuk mendapatkan data-data dan bukti-bukti digital terkait informasi data breach tersebut," tuturnya.
Hasyim menambahkan, saat ini KPU juga tengah menonaktifkan akun pengguna Sidalih. Hal itu sebagai bentuk penanganan peretasan lebih jauh lagi.
Baca Juga:
DPR Minta KPU Tanggung Jawab Soal Dugaan Kebocoran Data Pemilih
Sementara, Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid mengatakan, pihaknya masih mendalami indikasi kebocoran data KPU yang ditemukan saat pihaknya melakukan patroli siber.
"Kebocoran data KPU kami temukan dari hasil patroli tim siber ya,” ujar Adi Vivid.
Dari hasil pendalaman, lanjut dia, tim Dittipidsiber Bareskrim Polri menemukan akun yang diduga membeberkan kebocoran data KPU tersebut.
Akun X (Twitter) dengan nama pengguna @p4c3n0g3 tersebut membeberkan informasi diduga seseorang menjual data-data dari KPU RI seperti NIK, NKK, hingga e-KTP.
"Ini kita sedang melakukan penyelidikan. Kami juga sedang koordinasi langsung dengan KPU," ucapnya. (Knu)
Baca Juga:
Polri Selidiki Dugaan Kebocoran Data Pemilih di Server KPU
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung