Jutaan Data DPT Pemilu Diduga Bocor, Ketua DPR Sentil KPU

MerahPutih.com - Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) diduga mengalami peretasan.

Pelaku kejahatan siber dengan nama anonim "Jimbo" mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan mendapatkan 204 juta DPT KPU.

Selain membobol, peretas juga mengaku menjual data tersebut seharga USD 74.000 atau setara Rp 1,2 miliar.

Baca Juga:

Pose Capres - Cawapres di Surat Suara Pemilu 2024

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, serangan siber merupakan hal yang patut diwaspadai dengan saksama.

Menurut Puan, hal ini menuntut urgensi langkah-langkah pencegahan dan investigasi lebih lanjut, khususnya terkait kebocoran data yang terjadi di KPU.

"KPU dan Kemenkominfo harus segera mengidentifikasi kelemahan dalam sistem keamanan yang memungkinkan terjadinya peretasan sistem," kata Puan di Jakarta, Jumat (1/12).

Puan menekankan perlunya KPU memperbarui sistem perlindungan siber untuk mencegah serangan serupa di masa depan.

"Investasi dalam teknologi keamanan siber, pelatihan bagi personel IT (teknologi informasi), dan penerapan standar keamanan yang ketat menjadi langkah krusial dalam melindungi lembaga-lembaga publik, terutama yang terlibat dalam proses demokratis seperti KPU," terang Puan.

Baca Juga:

KPU Analisis Pergerakan Pelaku Dugaan Pembobolan Data Pemilih Pemilu 2024

Dia mengungkapkan, ancaman kebocoran data pemilih membuka celah bagi penipuan identitas dan aktivitas kriminal lainnya yang dapat merugikan warga.

Puan menambahkan, masalah ini juga menimbulkan prasangka antara pihak-pihak terkait yang dapat membuat kekondusifan pelaksanaan Pemilu terganggu.

"Data pemilih yang terpapar dapat dimanipulasi untuk kepentingan politik tertentu, mengancam integritas Pemilu, dan kepercayaan masyarakat," ujar Politisi Fraksi PDIP ini.

Maka dari itu, Puan menilai penting sekali adanya investigasi lebih lanjut dari isu kebocoran ini dan langkah-langkah peningkatan pengamanan data.

“Selain demi keamanan data pribadi masyarakat, terjaminnya informasi soal DPT juga agar tidak ada gangguan terhadap pelaksanaan Pemilu,” tutup Mantan Menko PMK ini. (Knu)

Baca Juga:

Hanura Nilai Wajar dengan Kekhawatiran Jokowi Tak Netral di Pemilu 2024