Polri Diminta Aktif Petakan Potensi Konflik Pemilu dan Pilkada 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 02 November 2023
Polri Diminta Aktif Petakan Potensi Konflik Pemilu dan Pilkada 2024

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. ANTARA/HO-Polda Sulsel.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Polri menjadi garda terdepan dalam mencegah terjadinya konflik di Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepada Polri untuk aktif memetakan potensi konflik pada Pemilu dan Pilkada tahun depan.

Baca Juga

Pemilu 2024 hingga Tantangan Global, Seluruh Kapolda dan Kapolres Dipanggil ke Jakarta

"Polri perlu melakukan langkah-langkah yang tidak hanya bersifat responsif, tapi juga proaktif termasuk dalam menangani kerawanan konflik. Langkah proaktif ini menjadi kunci, termasuk melakukan patroli di dunia maya," kata Tito di Jakarta, Kamis (2/11).

Menurutnya, Polri juga harus menangani dengan tegas segala bentuk kampanye yang dapat memprovokasi dan memecah belah masyarakat.

Tito menyatakan bahwa kampanye dapat dilakukan selama pesan yang disampaikan didasarkan pada fakta, bahkan jika kampanye tersebut menyoroti sisi negatif dari pasangan calon atau peserta Pemilu.

"Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memahami peserta pemilu sebelum mereka membuat keputusan," sebut Tito.

Baca Juga

Netralitas Dipertaruhkan, TNI-Polri Diminta Taat Konstitusi saat Pemilu 2024

Mantan Kapolri ini menilai, pendekatan proaktif ini dianggap kunci, termasuk melakukan patroli di dunia maya.

"Kadang-kadang suasana di media sosial bisa memanas, oleh karena itu upaya untuk menetralisir situasi di udara dan di media, termasuk media sosial, sangat penting," katanya.

Mantan Kepala BNPT dan Kapolda Metro Jaya ini juga menjelaskan peran penting Polri dalam mendukung distribusi logistik, terutama ke daerah-daerah terpencil atau rawan.

Dukungan distribusi ini dianggap penting karena kampanye yang singkat mempersingkat waktu pengadaan logistik.

Ia yakin dengan kerja sama yang erat antara anggota Polri dan kapabilitas yang dimilikinya, Polri dapat menjaga keamanan selama pesta demokrasi.

"Kami sangat berharap teman-teman di kepolisian dapat mengamankan penyelenggaraan pesta demokrasi skala besar pada tahun 2024," ujar purnawirawan jenderal Polri ini. (Knu)

Baca Juga

Kapolri Singgung Potensi Ancaman Bangunnya Sel Tidur Terorisme saat Pemilu 2024

#Mendagri #Polri #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Bagikan