Andika Pratama
MerahPutih.com - Mabes Polri mengaku sampai detik ini belum menerima laporan perihal data 2,3 juta penduduk yang dicuri dari databese Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Bahwa hingga saat ini tidak ada laporan dari pihak KPU ke Bareskrim Polri tentang dugaan kebocoran data milik KPU tersebut," ucap Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan di Gedung Korlantas Polri, Selasa (26/5).
Baca Juga
Solo Fokus New Normal, Pemudik tak Lagi Wajib Masuk Rumah Karantina Mulai 29 Mei
Maka dari itu, polisi mengaku belum bisa berkata banyak terkait hal ini. Apabila ada perkembangannya, polisi akan menyampaikan hal tersebut.
Sebelumnya diberitakan, berita terbongkarnya data Warga Negara Indonesia kembali heboh di jagat dunia maya. Kini sebanyak 2,3 juta data warga Indonesia dijual di pasar gelap dan ditawarkan di kalangan forum hacker.
Hal ini diungkapkan oleh akun twitter @underthebreach pada Kamis malam 21 Mei 2020. Akun twitter ini merupakan konsultan keamanan siber asal Israel yang sebelumnya juga mengungkap bocornya data pengguna e-commerce Tokopedia.
Dalam foto yang diunggah akun tersebut, mengungkapkan bahwa peretas mengunggah data WNI karena masih jarang ada di forum hacker.
"Saya memutuskan untuk berbagi dengan Anda tentang 2,3 juta data kewarganegaraan dan pemilu Indonesia. Karena saya pikir data warga Indonesia sepertinya jarang di forum ini (ketika saya mencoba mencari) Ini memberikan nama, alamat, ID (NIK, NKK) dll," begitu bunyi tulisan dalam foto yang diunggah akun @underthebreach?.
Baca Juga
Peretas mengungkapkan data ini sangat berguna bagi mereka yang ingin meregistrasikan nomor telepon menggunakan ID yang dijual.
Hacker juga mengatakan, data tersebut berformat PDF dan peretas mengklaim masih memiliki data 200 juta warga Indonesia lainnya yang dicuri dari database Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan segera dibagikan. (Knu)
