Polresta Surakarta Larang Konvoi Kampanye, Nekat Berkerumum Dibubarkan Paksa
Andika Pratama - Jumat, 25 September 2020
Kapolresta Surakarta Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak. (MP/Ismail)
MerahPutih.com - Polresta Surakarta, Jawa Tengah melarang adanya konvoi saat kampanye Pilwakot Solo berlangsng mulai tanggal 26 September sampai 6 Desember 2020. Warga yang nekat konvoi di tengah situasi pandemi COVID-19 akan ditindak tegas.
Kapolresta Surakarta, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, larangan konvoi tersebut mengacu adanya instruksi Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis yang mengeluarkan maklumat nomor Mak/3/IX/2020 tentang Kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 tertanggal 21 September 2020.
Dalam maklumat tersebut, lanjut dia, Kapolri meminta agar keselamatan jiwa tetap diutamakan dalam Pilkada 2020 dengan mematuhi kebijakan, peraturan pemerintah terkait pencegahan dan penanganan, serta protokol kesehatan COVID-19.
Baca Juga
"Protokol kesehatan yang dimaksud antara lain, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Kalau ada yang nekat berkerumun melakukan konvoi saat kampanye langsung kita tindak tegas," kata Ade, Jumat (25/9).
Dikatakannya, kedua paslon di Pilwakot Solo serta timses agar pengerahan massa dalam setiap tahapan pilkada tidak melebihi batas jumlah massa yang telah ditetapkan KPU. Jika kedapatan melebihi kouta akan ditertibkan petugas.
"Kami meminta masyarakat dan seluruh pihak agar tidak mengadakan konvoi atau mengadakan kegiatan yang berpotensi mengumpulkan banyak massa," kata dia
Ia menambahkan selama kampanye berlangsung ada ratusan personel yang diterjunkan untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan dan menjaga keamanan kegiatan paslon.
Baca Juga
PKPU Atur Kampanye Pertemuan Terbatas dan Tatap Muka, Formappi: Ini Favorit Paslon
"Semua kegiatan kapanye paslon harus izin ke polisi sesuai aturan yang berlaku di KPU dan kepolisian," tutup dia. (Ismail/Jawa Tengah)
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Ibadah Paskah, Polresta Surakarta Jaga Gereja 24 Jam
Dalih Polresta Surakarta Belum Berlakukan BPKB Elektronik
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Paslon Dukungan Jokowi-Gibran Ditetapkan KPU, Jokowi Bilang Begini
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
PDIP Tak Ajukan Gugatan ke MK, KPU Solo Tetapkan Respati-Astrid Menangi Pilkada
Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret
