Politisi PAN: Dana Rp20 Miliar Harus Fokus untuk Infrastruktur Daerah Tertinggal

Raden Yusuf NayamenggalaRaden Yusuf Nayamenggala - Sabtu, 13 Juni 2015
Politisi PAN: Dana Rp20 Miliar Harus Fokus untuk Infrastruktur Daerah Tertinggal

Diskusi bertajuk "Dana aspirasi untuk apa lagi?" di daerah Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/6). (Foto: MerahPutih/Bartolomeus Papu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Mantan Anggota DPR politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Yasir Kara mengatakan, bahwa pembangunan yang harus mengkucurkan anggaran hingga mencapai 20 miliar ini seharusnya lebih mengerucut pada persoalan pembangunan infrastruktur yang ada di luar pulau Jawa. Meski pun sekitar 40 persen anggaran  dana APBN tersebut lebih  banyak dikontribusikan dari masyarakat yang mendiami pulau jawa.

"Nggak juga. Meski 40 persen dana APBN tersebut berasal dari pulau Jawa. kalo jatuhnya ke pembangunan infrastruktur di Jawa, lebih bagus kita benahi pembangunan yang berada di luar pulau Jawa," ungkap Politisi Partai Amanat  Nasional, Yasir Kara di Jalan Gereja Theresia Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (13/6).

Yasir pun menuturkan dirinya sangat setuju jika dana yang dikucurkan melalui anggota dewan Perwakilan rakyat tersebut merupakan dana yang diambil dari anggaran Pembelanjaan Nasional, senilai 20 milyar tersebut. Pengelolaan dana sebesar 20 milyar ini seharusnya kita laksanakan secara merata, dimana kita lakukan musyawar mulai dari Desa, Kecamatan, sampai pada tingkat Nasional.

"Semua yang diperlukan di Desa, seharusnya dipenuhi, namun hal ini tidak berjalan, dan mengabaikan kepentingan masyarakat yang hidupnya dibawah garis kemiskinan, (rakyat kecil)," jelasnya.

Yasir juga menambahkan bahwa dana yang dikucur melalui angaran nasional ini, lebih baik kita bangunkan sarana transportasi demi melancarkan ekonomi masyarakat kecil melalui DPR yang mewakili dari daerah pemilihannya,

"Ini bukan ego fraksi atau ego komisi, namun kita harus mulai membenahi infrastruktur terhadap daerah tertinggal yang merupakan perhatian khusus, karena kalau dibiarkan maka akan berefek kepada daerah lainnya," tutupnya, (gms).

#Partai Amanat Nasional #APBN
Bagikan
Ditulis Oleh

Raden Yusuf Nayamenggala

I'm not perfect but special

Berita Terkait

Indonesia
DPR dan Pemerintah Bakal Kejar Pajak Rp 2.693,71 Triliun di 2026
RAPBN 2026 juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka 4,44-4,96 persen, kemiskinan 6,5-7,5 persen, kemiskinan ekstrem 0-0,5 persen, dan Gini ratio 0,377-0,380.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
DPR dan Pemerintah Bakal Kejar Pajak Rp 2.693,71 Triliun di 2026
Indonesia
Ketua Banggar DPR: Gaya Koboi Menkeu Purbaya Bisa Ringankan Beban APBN 2026
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menegaskan dukungan terhadap langkah pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.
Wisnu Cipto - Selasa, 23 September 2025
Ketua Banggar DPR: Gaya Koboi Menkeu Purbaya Bisa Ringankan Beban APBN 2026
Indonesia
Kabar Baik Buat Kementerian dan Lembaga Negara, Kemenkeu Buka Blokir Belanja K/L Rp 168 T
Dana blokir anggaran yang dibuka akan digunakan untuk biaya operasional dan serta tugas dasar K/L.
Wisnu Cipto - Selasa, 23 September 2025
Kabar Baik Buat Kementerian dan Lembaga Negara, Kemenkeu Buka Blokir Belanja K/L Rp 168 T
Indonesia
Rp 1.300 Triliun Belanja Pusat Yang Dibelanjakan di Daerah dan Ada Tambahan TKD Rp 43 Triliun
Banggar DPR RI dan pemerintah telah menyepakati penambahan TKD senilai Rp 43 triliun menjadi senilai Rp 693 triliun dalam RAPBN 2026, meskipun masih turun????? dibandingkan TKD senilai Rp 919 triliun dalam APBN 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
Rp 1.300 Triliun Belanja Pusat Yang Dibelanjakan di Daerah dan Ada Tambahan TKD Rp 43 Triliun
Indonesia
Legislator Minta Anggaran Kesehatan RAPBN 2026 Wajib Berorientasi pada Kebutuhan Rakyat
Netty juga menyoroti urgensi perbaikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan rencana penerapan Kelas Rawat Inap Standar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Legislator Minta Anggaran Kesehatan RAPBN 2026 Wajib Berorientasi pada Kebutuhan Rakyat
Indonesia
Prabowo: Efisiensi Anggaran Jangan Diartikan Potong Transfer Daerah
Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat akan dialokasikan lagi ke kabupaten seluruh Indonesia dalam bentuk program.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Prabowo: Efisiensi Anggaran Jangan Diartikan Potong Transfer Daerah
Indonesia
DPR-Pemerintah Sepakati Asumsi RAPBN 2026, Suku Bunga dan Rupiah Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi?
Proyeksi lain yang disepakati adalah suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,9% dan pendapatan per kapita (GNI) mencapai 5.520 dolar
Angga Yudha Pratama - Senin, 25 Agustus 2025
DPR-Pemerintah Sepakati Asumsi RAPBN 2026, Suku Bunga dan Rupiah Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi?
Indonesia
Prabowo Pasang Target Ambisius 5,4 Persen, Puan Maharani Buka-bukaan Soal Langkah DPR Bahas APBN 2026
Puan juga menanggapi target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% yang diajukan pemerintah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 21 Agustus 2025
Prabowo Pasang Target Ambisius 5,4 Persen, Puan Maharani Buka-bukaan Soal Langkah DPR Bahas APBN 2026
Indonesia
Belanja Negara Tahun 2026 Tembus Rp 3.700 Triliun! Prabowo Pastikan Efisiensi Anggaran Tetap Berlangsung
Belanja Negara Tahun 2026 Capai Rp 3.700 Triliun! Prabowo Pastikan Efisiensi Anggaran Tetap Berlangsung
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 15 Agustus 2025
Belanja Negara Tahun 2026 Tembus Rp 3.700 Triliun! Prabowo Pastikan Efisiensi Anggaran Tetap Berlangsung
Indonesia
Banggar DPR Ketok Palu Target APBN 2026, Kedaulatan Pangan dan Energi Jadi Prioritas
Pemerintah juga menetapkan delapan prioritas pembangunan nasional
Angga Yudha Pratama - Jumat, 25 Juli 2025
Banggar DPR Ketok Palu Target APBN 2026, Kedaulatan Pangan dan Energi Jadi Prioritas
Bagikan