Politisi Nasdem Bungkam Usai Diperiksa KPK

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 30 Agustus 2017
Politisi Nasdem Bungkam Usai Diperiksa KPK

etua DPD Partai Nasdem, Brebes, Jawa Tengah Amir Mirza Hutagalung usai diperiksa KPK. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPD Partai Nasdem, Brebes, Jawa Tengah Amir Mirza Hutagalung rampung menjalani pemeriksaan usai terkena operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (29/8).

Politisi Nasdem itu keluar gedung KPK dengan mengenakan seragam tahanan berwarna orange sekira pukul 18.30 WIB.

Amir bungkam sambil menerobos kerumunan para awak media dan langsung menaiki mobil tahanan KPK.

Dia juga enggan menjawab pertanyaan awak media terkait namanya yang disebut oleh Mashita seusai menjalani pemeriksaan di lembaga antirasuah.

Sebelumnya, usai diperiksa KPK Wali Kota Tegal Siti Mashita Suparno mengklaim dirinya merupakan korban, sehingga terjaring dalam OTT yang dilakukan KPK.

"Salam hormat saya untuk masyarakat Tegal yang banggakan, saya korban," kata Siti Mashita saat keluar Gedung KPK.

Ketika ditanya, korban dari siapa, Mashita menyebut nama Amir Mirza Hutagalung. Diketahui, Amir merupakan salah seorang yang ikut terjaring OTT KPK bersama Masitha.

Mashita dan Amir sedianya merupakan pasangan bakal calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota Tegal pada Pilkada 2019.

Pamflet dan spanduk keduanya pun telah banyak terpajang di Kota Tegal. Namun, belum diketahui ‎mengenai peran Amir dalam kasus ini. (Pon)

Baca juga berita OTT KPK lainnya di: Direktur Pukat UGM: OTT Wali Kota Tegal Bikin Takut Para Kepala Daerah

#OTT Wali Kota Tegal #KPK #Siti Mashita Soeparno #Amir Mirza Hutagalung
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Isi Curhatan KPK ke DPR: SDM Minim, Masalah Gaji, Hingga Butuh Alat Canggih
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan kendala utama lembaga antirasuah saat ini ke DPR.
Wisnu Cipto - Rabu, 28 Januari 2026
Isi Curhatan KPK ke DPR: SDM Minim, Masalah Gaji, Hingga Butuh Alat Canggih
Berita Foto
Raker KPK dengan Komisi III DPR Bahas Harmonisasi UU KPK dengan KUHP & KUHAP
Ketua KPK Setyo Budiyanto (tengah) mengikuti rapat kerja (Raker) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 28 Januari 2026
Raker KPK dengan Komisi III DPR Bahas Harmonisasi UU KPK dengan KUHP & KUHAP
Indonesia
KPK Didesak Segera Susun Strategi Pemberantasan Korupsi yang Lebih Sistematis
Sistem yang membuka celah gelap dinilai menjadi motor penggerak korupsi yang selama ini luput dari perhatian mendalam
Angga Yudha Pratama - Rabu, 28 Januari 2026
KPK Didesak Segera Susun Strategi Pemberantasan Korupsi yang Lebih Sistematis
Indonesia
KPK Tegaskan OTT Jadi Pintu Masuk Pengungkapan Kasus Yang Lebih Besar
saat ini pelaku korupsi menggunakan pola layering (pelapisan) guna menyamarkan aliran dana dan tidak lagi secara fisik menyerahkan uang hasil rasuah.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Januari 2026
KPK Tegaskan OTT Jadi Pintu Masuk Pengungkapan Kasus Yang Lebih Besar
Indonesia
Ketua KPK: Modus OTT kini Menggunakan Pola Layering
Praktik suap kini tidak lagi dilakukan dengan cara konvensional seperti pertemuan langsung dan serah terima uang secara fisik.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Januari 2026
Ketua KPK: Modus OTT kini Menggunakan Pola Layering
Indonesia
KPK Gunakan AI untuk Periksa LHKPN, Ribuan Pejabat Dinilai dengan Sistem Skor
KPK mulai memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk pemeriksaan LHKPN pada 2025. Ribuan pejabat dinilai dengan sistem skor dan bendera merah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
KPK Gunakan AI untuk Periksa LHKPN, Ribuan Pejabat Dinilai dengan Sistem Skor
Indonesia
Sepanjang 2025, KPK Tangani 48 Perkara Suap dan Lakukan 11 OTT
Ketua KPK mengungkap lembaganya melakukan 11 OTT dan menangani 48 perkara penyuapan atau gratifikasi sepanjang tahun 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
Sepanjang 2025, KPK Tangani 48 Perkara Suap dan Lakukan 11 OTT
Indonesia
Perkuat Asset Tracing, KPK Kembalikan Aset Korupsi Rp 1,53 Triliun ke Kas Negara
KPK telah mengembalikan aset korupsi senilai Rp 1,53 triliun ke kas negara. KPK kini terus mengoptimalkan asset recovery.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Perkuat Asset Tracing, KPK Kembalikan Aset Korupsi Rp 1,53 Triliun ke Kas Negara
Indonesia
Komisi III DPR Gelar Raker dengan KPK Bahas Anggaran dan Rencana Kerja 2026
Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja bersama KPK untuk membahas evaluasi anggaran dan rencana kerja tahun 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
Komisi III DPR Gelar Raker dengan KPK Bahas Anggaran dan Rencana Kerja 2026
Indonesia
KPK Kembangkan Penyidikan Suap Pajak, PPh dan PPN Ikut Disorot
KPK membuka peluang mengembangkan penyidikan kasus suap perpajakan dengan mendalami PPh dan PPN, selain PBB yang kini ditangani.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
KPK Kembangkan Penyidikan Suap Pajak, PPh dan PPN Ikut Disorot
Bagikan